Isu Pengungsi, Kartu Erdogan Tekan Eropa
Langkah politis pemerintah Ankara membuka perbatasannya bagi para pencari suaka demi menekan Eropa supaya mendukung petualangan berbahaya Erdogan di Idlib justru memicu penentangan keras dari Brussels, dan menyulut konflik baru antara Turki dan Uni Eropa dalam masalah pengungsi.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Senin, 9 Maret 2020 mengunjungi Brussel dengan harapan bisa mengambil konsesi keuangan dan politik dari pejabat tinggi Eropa atas kebijakan baru yang diambilnya. Tapi gayung tidak bersambut, para pejabat tinggi Uni Eropa menolak tawaran Presiden Turki. Akhirnya, Erdogan dengan nada marah meninggalkan meja perundingan dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen dan Presiden Komisi Eropa Charles Michel.
Pertemuan itu diadakan untuk membahas situasi terbaru para pencari suaka yang bergerak menuju ke Yunani dari perbatasan Turki. Setelah perundingan berjalan sekitar satu jam empat puluh menit, Erdogan melakukan aksi walk out sebagai bentuk protes terhadap pejabat tinggi Eropa karena menolak mengalokasikan dukungan keuangan terhadap Turki untuk mengatasi masalah pengungsi. Erdogan menyerukan agar paket keuangan Eropa senilai 6 miliar euro dibuka, tapi memicu penentangan keras dari para pejabat tinggi Eropa.
Setelah pertemuan itu, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen dalam konferensi pers mengungkapkan, "Mengenai arti perjanjian yang ditandatangani tahun 2016 tentang upaya mencegah masuknya para pencari suaka dari Turki menyeberang ke Eropa, ketentuan mana yang belum diterapkan [Eropa] terhadap Turki." Pada saat yang sama, ia juga menegaskan kesiapan Brussels untuk menanggapi tuntutan Turki, meskipun ada penentangan terhadapnya.
Pada 29 Februari 2020, Erdogan mengumumkan negaranya tidak bisa lagi menahan masuknya pengungsi ke Eropa di tengah meningkatnya ketegangan militer dan politik antara Turki dan Suriah di Idlib. Keputusan tersebut diambil pemerintah Ankara untuk menekan Uni Eropa supaya memberikan konsesi finansial dan politik kepada Turki.
Langkah pemerintahan Erdogan ini menyulut gelombang besar imigran meninggalkan Turki ke negara-negara Eropa, terutama Yunani. Sementara itu, Uni Eropa meminta Turki mematuhi perjanjian Tahun 2016 yang ditandatangani antara Brussels dan Ankara tentang pencari suaka. Perjanjian tersebut menyerukan supaya Turki mencegah masuknya pencari suaka ke negara-negara Eropa, dan Ankara mendapatkan kompensasi finansial dari Uni Eropa. Erdogan menuduh Uni Eropa tidak mematuhi perjanjian tersebut.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg hari Senin, Erdogan menekankan bahwa Turki membutuhkan dukungan segera dari negara-negara anggota NATO sebagai sekutunya, tanpa penundaan. Erdogan juga mereaksi kritik pedas dari pemerintah Yunani dengan mengatakan, "Tidak logis, suatu negara sekutu dan tetangga menyebut Turki sebagai pihak yang bertanggung jawab atas imigrasi ilegal,".
Brussels telah meminta Erdogan berunding membahas isu para pencari suaka untuk mencegah terulangnya krisis pengungsi di tahun 2015 dan 2016. Pada saat itu, lebih dari satu juta imigran dan pencari suaka dari Turki memasuki Eropa, terutama Jerman melalui Yunani dan negara-negara Balkan, yang menyebabkan krisis sosial dan politik di negara-negara tersebut. Uni Eropa telah terpecah mengenai cara mengatasi masalah ini. Pasalnya, beberapa negara Eropa Tengah dan Timur menolak untuk menerima kuota khusus pencari suaka.
Pada saat yang sama, gelombang jutaan pengungsi telah meningkatkan biaya sistem kesejahteraan dan keamanan Uni Eropa. Krisis pengungsi itu sendiri telah menyebabkan peningkatan dukungan terhadap partai-partai sayap kanan Eropa. Brussels mengingatkan supaya krisis pengungsi sebelumnya tidak terulang kembali.
Pada saat yang sama, Ankara berupaya mengail ikan di air keruh dengan menarik konsesi finansial dan politik dari Uni Eropa. Namun, harapan Erdogan terhadap Uni Eropa menjadi tuntutan maksimum yang sulit diterima oleh Brussels.(PH)
