Upaya Baru AS Melawan Pengaruh Hizbullah di Lebanon

Duta Besar baru AS untuk Lebanon, Dorothy Shea bertemu Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab di Beirut pada Jumat (13/3/2020). Dia mengatakan pemerintah Beirut harus menjaga jarak dari Hizbullah jika ingin memperoleh bantuan dari Washington untuk mengatasi krisis ekonominya.

Labanon sangat penting bagi AS. Dari segi geopolitik, negara itu berbatasan dengan tanah pendudukan Palestina dan Suriah. Dari segi politik dan keamanan, Hizbullah memiliki pengaruh besar di Lebanon dan merupakan salah satu aktor utama penentang kehadiran AS di wilayah Asia Barat. Hizbullah juga merupakan salah satu kekuatan militer yang sudah berulang kali mengalahkan militer rezim Zionis Israel.

Oleh karena itu, pemerintah AS memasukkan Hizbullah Lebanon dalam daftar organisasi teroris dan sanksinya. Sejumlah petinggi Hizbullah berada di bawah sanksi ilegal Washington.

Dalam beberapa tahun terakhir, AS dan sekutunya terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melakukan banyak upaya untuk memperlemah posisi Hizbullah di kancah politik Lebanon, tapi upaya ini tidak membuahkan hasil. Koalisi kubu perlawanan untuk pertama kalinya menguasai parlemen Lebanon pada pemilu Mei 2018 dengan meraih 68 kursi dari total 128 kursi.

Selama aksi protes terjadi di Lebanon, AS menunggangi aksi tersebut dan mendorongnya ke arah demonstrasi anti-Hizbullah serta mengupayakan terbentuknya sebuah pemerintahan anti-Hizbullah di Beirut. Menyulut perpecahan dan konflik telah menjadi senjata Washington untuk mengubah perimbangan politik di Lebanon.

David Ignatius dalam artikelnya di surat kabar The Washington Post menulis, “Amerika memandang masalah Lebanon sebagai sebuah kasus yang telah gagal, karena Hizbullah telah menjadi kekuatan politik yang dominan di negara itu. Mereka selama ini berusaha mewujudkan pemerintahan Lebanon yang menolak Hizbullah, bukannya mendukung dan membantunya.”

Mantan Dubes AS untuk Lebanon, Jeffrey Feltman dalam briefing dengan Komisi Hubungan Luar Negeri AS pada 20 November 2019, menyarankan agar aksi protes di Lebanon diarahkan untuk menghapus Hizbullah. Dalam paparannya, ia menyebut nama Hizbullah sampai 49 kali.

Penunjukan Hassan Diab sebagai PM baru Lebanon, telah merusak skenario AS untuk menyingkirkan Hizbullah. Meski Diab adalah tokoh independen dan tidak berafiliasi dengan Hizbullah, tapi juga tidak bersikap menentang kelompok itu dan kabinetnnya terbentuk berkat dukungan koalisi kubu perlawanan di parlemen Lebanon.

Pemerintah AS menyadari masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah Lebanon dan syarat bantuan keuangan dari negara itu adalah memperlemah pengaruh Hizbullah dalam struktur kekuatan Lebanon.

Dalam pertemuan tersebut, Dorothy Shea secara tersirat mengingatkan Hassan Diab bahwa tekanan Washington terhadap Beirut bisa meningkat jika ia tidak bergerak memperlemah posisi Hizbullah. (RM)