Mengapa Turki Bersikeras Tempatkan Pasukan di Karabakh ?

Meski rencana pendirian pusat militer gabungan Rusia, dan Turki di wilayah Nagorno-Karabakh, mendapat penentangan cukup luas, namun Kementerian Pertahanan Turki mengabarkan penandatanganan kesepakatan pendirian pusat militer bersama dua negara untuk mengontrol gencatan senjata di Karabakh.

Kemenhan Turki mengumumkan, dengan dicapainya kesepakatan pejabat Moskow dan Ankara, terkait landasan, dan aturan yang digunakan dalam aktivitas pusat militer gabungan Rusia-Turki untuk mengontrol gencatan senjata di Nagorno-Karabakh, seluruh langkah yang diperlukan sudah dilakukan.

Sebelumnya Rusia berulangkali menegaskan bahwa hanya pasukan penjaga perdamaian Rusia yang akan ditempatkan di Nagorno-Karabakh. Selain itu, dalam 10 klausul kesepakatan yang ditandatangani Armenia dan Azerbaijan, dengan mediasi Rusia, tidak ada izin terkait penempatan pasukan Turki di wilayah Nagorno-Karabakh.

Dengan memperhatikan realitas ini, pejabat tinggi Turki yang baru-baru ini mendapatkan keunggulan besar dari Azerbaijan, nampaknya sedikit berlebihan dalam memberikan komentar, dan masalah penempatan pasukan Turki di Nagorno-Karabakh adalah salah satu contohnya.

Poin yang perlu diperhatikan dalam hal ini sebelumnya disampaikan Kemenhan Turki, bahwa pasukan Turki akan ditempatkan di Nagorno-Karabakh untuk membersihkan bahan peledak rakitan di wilayah itu, dan sekarang sudah memulai operasi tersebut. Selain itu, militer Turki juga bermaksud memberi pelatihan kepada pasukan Azerbaijan dalam hal pembersihan ranjau darat.

Harus dikatakan bahwa penempatan sejumlah kecil pasukan Turki untuk membersihkan ranjau dari wilayah-wilayah yang direbut kembali Azerbaijan dari Armenia, dan melatih pasukan Azerbaijan, dengan kesepakatan Rusia untuk menempatkan pasukan di Nagorno-Karabakh adalah dua hal berbeda.

Namun para pejabat Turki yang selama ini beberapa kali mengalami kegagalan di sejumlah wilayah dunia, sangat senang dengan penempatan pasukan negaranya di Nagorno-Karabakh, dan di hadapan publik Turki berusaha membesar-besarkan masalah.

Terlebih karena pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan akan kembali membutuhkan banyak suara rakyat Turki pada tahun 2023 mendatang, dan upaya membesar-besarkan masalah ini dianggap dapat membantu Partai Keadilan dan Pembangunan Turki untuk mengalahkan para pesaing.

Namun jangan lupa, konstitusi Republik Azerbaijan melarang kehadiran pasukan asing di wilayahnya. Meski perubahan undang-undang di negara-negara bekas Uni Soviet bukan sesuatu yang tidak mungkin.

Akan tetapi sepertinya kecil kemungkinan pemerintahan Presiden Ilham Aliyev pada kondisi saat ini untuk menerima penempatan pasukan asing di negaranya. Terutama karena kehadiran pasukan Turki di Azerbaijan tidak membawa keuntungan bagi Baku, sebaliknya justru akan merugikan negara itu di kemudian hari.

Sehubungan dengan hal ini, aktivis hak asasi manusia Azerbaijan, Anar Mammadli mengatakan, kepentingan nasional Republik Azerbaijan adalah melarang negara asing termasuk Turki, untuk menempatkan pasukannya di wilayah Azerbaijan.

Tidak diragukan dukungan Turki terhadap Azerbaijan dalam perang melawan Armenia di Nagorno-Karabakh telah membuka peluang kerja sama dua negara. Namun kenyataan ini juga tidak boleh diabaikan bahwa Turki selama tiga dekade terakhir, lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari kepentingan Azerbaijan. (HS)