Ketika PBB Mengkritik Sanksi Anti-Kemanusiaan AS terhadap Iran

Setelah menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018, Amerika Serikat mempertimbangkan penerapan sanksi paling intensif terhadap Republik Islam Iran dalam kerangka "kampanye tekanan maksimum", dan menekankan berlanjutnya sanksi tidak manusiawi ini, meskipun wabah Corona menyebar di Iran. Hal ini memicu kecaman keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pelapor Khusus PBB Alena Douhan tentang Implikasi Negatif Pemaksaan Sepihak untuk Hak Asasi Manusia menekankan bahwa sanksi sepihak dalam krisis Corona telah mempengaruhi 20 persen anggota PBB dan membuat mereka lebih rentan dibandingkan pemerintah lain. Alena Douhan memberikan perhatian khusus pada kelanjutan sanksi AS yang tidak manusiawi terhadap Iran selama epidemi virus Corona.

Merujuk pada berbagai  kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi sebagai akibat dari pengenaan sanksi sepihak selama Corona, Douhan mengatakan, "Amerika Serikat telah memasukkan perusahaan yang mencoba mengirim alat pernapasan ke Iran dalam daftar sanksi.

Pejabat senior PBB yang mengkritik keras terhadap pendekatan pemerintahan Trump ke Iran dalam kerangka "kampanye tekanan maksimum" untuk mendorong Tehran agar mematuhi tuntutan tidak sah Washington dan menjatuhkan sanksi seluas mungkin terhadap Iran dalam sejarah. Terlepas dari banyaknya permintaan dari negara lain dan bahkan sejumlah anggota Kongres AS, pemerintahan Trump terus bersikeras untuk melanjutkan perang ekonomi skala penuhnya untuk mengejar tujuan permusuhannya terhadap Iran dan untuk melemahkan ekonomi Iran. Di antaranya, lebih dari 30 anggota Kongres telah menyerukan pengurangan sanksi terhadap Tehran, menyusul kecaman dari pejabat Iran dan internasional tentang dampak negatif sanksi AS terhadap kemampuan Iran untuk melawan virus Corona.

Sekalipun demikian, pemerintahan Trump mengabaikan tuntutan tersebut. Yang penting, kampanye anti-Iran Trump tidak membuat kemajuan, itulah sebabnya para kritikus Trump menuduhnya kurang strategi untuk Iran, meningkatkan ketegangan dengan negara itu tanpa alasan jelas, dan memisahkan Amerika Serikat dari sekutunya.

Menurut ilmuwan politik Simon Tisdall, "Meskipun tekanan sanksi terhadap negara-negara seperti Iran dan Venezuela menyebabkan kesulitan besar bagi mereka, Amerika Serikat pasti tidak akan mencapai tujuannya. Faktanya, penerapan sanksi di tengah merebaknya penyakit Corona akan menimbulkan risiko strategis, politik, moral, dan tentu saja kekacauan.”

Pemerintahan Trump, yang berusia kurang dari dua bulan, tidak hanya meningkatkan tekanan sanksi terhadap Iran dengan mengumumkan serangkaian sanksi, tetapi juga Washington berusaha untuk memaksa negara dan perusahaan asing untuk mematuhi sanksi dengan memberlakukan sanksi sekunder. Anti-Iran. Pemerintahan Trump terus memberlakukan segala macam pembatasan dan sanksi terhadap Iran, meskipun dalam keadaan darurat saat ini akibat wabah Corona dan peningkatan jumlah korban yang signifikan di Iran.

Pada saat yang sama, sanksi AS baru-baru ini, termasuk sanksi terhadap bank dan lembaga keuangan Iran, yang mempersulit Iran untuk menyediakan barang-barang kebutuhan dasar dan kemanusiaan, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Dog Huster, seorang aktivis perdamaian AS, "Sanksi AS telah membuat sangat sulit bagi pemerintah Iran dan Bulan Sabit Merah untuk menangani Corona."

Berlanjutnya sanksi keras AS terhadap Iran, seiring dengan merebaknya virus Corona dan pemberlakuan berbagai pembatasan oleh Washington atas akses ke barang dan peralatan yang diperlukan untuk memerangi Corona, sekarang praktis telah mengangkat isu tekanan maksimum AS pada sistem medis Iran. Faktanya, saat ini, pemerintahan Trump secara praktis melakukan "terorisme medis" bersama dengan "terorisme ekonomi" terhadap bangsa Iran, dan dengan melanjutkan proses ini, ia telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.