Saat Pakistan Tolak Tegas Normalisasi Hubungan dengan Israel
https://parstoday.ir/id/news/world-i88548-saat_pakistan_tolak_tegas_normalisasi_hubungan_dengan_israel
Menteri Luar Negeri Pakistan menolak tegas segala bentuk represi asing terhadap negaranya untuk bergabung dengan barisan negara yang berkompromi dengan rezim Zionis Israel dan mengatakan, Islamabad tidak akan pernah mengakui secara resmi Israel.
(last modified 2026-04-20T10:59:39+00:00 )
Des 23, 2020 12:08 Asia/Jakarta
  • Menlu Pakistan Shah Mahmood Qureshi
    Menlu Pakistan Shah Mahmood Qureshi

Menteri Luar Negeri Pakistan menolak tegas segala bentuk represi asing terhadap negaranya untuk bergabung dengan barisan negara yang berkompromi dengan rezim Zionis Israel dan mengatakan, Islamabad tidak akan pernah mengakui secara resmi Israel.

Seperti dilaporkan IRIB, Shah Mahmood Qureshi kepada wartawan di kota Multan kembali menolak represi asing terhadap Islamabad untuk bergabung dengan negara pro kompromi dengan Tel Aviv dan menandaskan, "Kami telah menyatakan kepada Uni Emirat Arab (UEA) bahwa Pakistan menginginkan penyelesaian isu Palestina secara tuntas dan tidak akan pernah mengakui secara resmi Israel."

"Pakistan tidak akan menerima represi berkaitan dengan kesepakatan kompromi dan memiliki sikap yang jelas dan pasti dalam mendukung rakyat Palestina dan Kashmir," paparnya.

Menlu Pakistan saat berkunjung ke Uni Emirat Arab

Statemen tegas menlu Pakistan menolak segala bentuk normalisasi dan kompromi dengan rezim Zionis serta penekanan untuk tidak mengakui secara resmi rezim ilegal ini digulirkan setelah kunjungan terbaru Shah Mahmood Qureshi ke Uni Emirat Arab (UEA), banyak media merilis desas desus mengenai hubungan kunjungan ini dengan langkah negara ini menormalisasi hubungan politik dan ekonomi dengan Tel Aviv.

Setelah represi Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat untuk menormalisasi hubungan dengan rezim penjajah Israel, muncul banyak desas desus bahwa Gedung Putih berusaha memperluas domain kebijakan normalisasi hubungan berbagai negara dengan rezim ilegal ini, dan Pakistan disebut-sebuah sebagai target berikutnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Statemen transparan menlu Pakistan di wawancaranya dengan wartawan di Multan terkait kebijakan pasti Islamabad dalam mendukung cita-cita rakyat tertindas Palestina dan penolakan atas segala bentuk kompromi dengan Israel dengan sendirinya menepis seluruh desas desus yang digulirkan sejumlah media regional terkait agenda perundingan dirinya dengan petinggi Emirat soal isu kompromi dengan Tel Aviv.

Sebelum perilisan sikap resmi dan transparan menlu Pakistan terkait bahwa dirinya menekankan kepada petinggi Emirat jika Islamabad tidak akan pernah mengakui Israel, banyak desas desus terkait potensi perubahan sikap Pakistan soal mendukung total cita-cita bangsa Palestina. Khususnya setelah agitasi media ini, muncul kekhawatiran di tengah rakyat Pakistan soal sikap kompromi dengan Israel.

Meski pemerintah Donald Trump mengerahkan segala sarana di hari-hari terakhirnya berkuasa di Gedung Putih, isu normalisasi hubungan negara-negara kawasan dengan dengan Israel menjadi masalah rumit bagi Amerika, karena pendekatan ancaman dan tamak negara ini terhadap berbagai negara untuk menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan AS dan Israel.

Normalisasi hubungan UEA dan Israel

Meski pemanfaatan maksimum Amerika atas instrumen represi dan penyuapan, hanya Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko yang siap menormalisasi hubungan dengan Israel dan di kondisi seperti ini, petinggi tiga negara tersebut menghadapi protes dalam negeri akibat kebijakannya tersebut.

Menyusul kunjungan Shah Mahmood Qureshi ke Abu Dhabi, muncul prediksi yang digulirkan media-media di bawah Amerika di kawasan bahwa Pakistan akan mengambil kebijakan normalisasi hubungan dengan Israel karena mendapat bantuan tahunan dari Washington dan represi petinggi Washington. Namun sikap tegas menlu Pakistan yang menolak pengakuan resmi terhadap rezim ilegal penjajah Quds menunjukkan bahwa Islamabad tidak bersedia tunduk di bawah tekanan Gedung Putih dan mengakhiri prinsip utamanya dalam mendukung hak-hak bangsa Palestina yang dirampas. (MF)