Kesepakatan UE-Inggris tentang Periode Pasca Brexit

Uni Eropa dan Inggris akhirnya menyepakati mekanisme pasca Brexit, detail dan hubungan perdagangan pada Kamis, (24/12/2020). Presiden Komisi Uni Eropa Ursula Von der Leyen menggambarkan kesepakatan dengan Inggris sebagai "baik, adil dan seimbang", dan menekankan bahwa kesepakatan "bersejarah" ini melindungi kepentingan Uni Eropa.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, juga mengungkapkan harapannya agar negaranya mencapai kesepakatan perdagangan bebas terbesar dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada dan Uni Eropa, yang akan menjamin impor dan ekspor tanpa kuota dan tarif yang menyebabkan pertumbuhan lebih tinggi perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa.

Pada saat yang sama, kesepakatan ini dicapai setelah berbulan-bulan menemui jalan buntu antara kedua belah pihak tentang masa depan hubungan perdagangan, terutama terkait penangkapan ikan di perairan bersama. Dalam 11 bulan terakhir, pembicaraan Brussel-London mengenai perdagangan dan hubungan ekonomi antara kedua belah pihak menghadapi tantangan besar dan bahkan mencapai titik di mana para analis dan para pejabat senior Eropa dan Inggris telah menyatakan kekecewaannya terhadap kesepakatan tersebut.

Kini, Johnson mengklaim kemenangan dalam negosiasi, dan menyatakan, "Kami akhirnya menguasai uang, perbatasan, hukum, perdagangan, dan penangkapan ikan di perairan kami sendiri, dan semua yang dijanjikan kepada rakyat Inggris selama referendum 2016 dan pemilihan umum tahun lalu sudah selesai, dicapai dengan kesepakatan ini."

Dengan demikian, dari sudut pandang Johnson, London telah mampu memberlakukan syarat dan ketentuannya atas Uni Eropa. Namun klaim ini telah ditolak oleh pihak oposisi.

Menekankan bahwa ini bukan kesepakatan yang dijanjikan oleh pemerintah Konservatif, pemimpin oposisi Partai Buruh, Keir Starmer, mengatakan, "Kesepakatan yang dicapai 'lemah' dan tidak memberi dukungan yang cukup atas produksi, jasa keuangan, industri kreatif atau hak-hak tenaga kerja."

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Uni Eropa telah mengamankan hak para nelayannya untuk menangkap ikan di perairan Inggris selama lima setengah tahun ke depan. Masa depan kedua Irlandia adalah salah satu perselisihan utama antara London dan Brussel selama negosiasi Brexit. Uni Eropa dan Republik Irlandia telah menekankan bahwa pergerakan bebas antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara harus dimungkinkan setelah Brexit.

Permintaan itu untuk alasan ekonomi dan, yang lebih penting, untuk mempertahankan apa yang disebut perjanjian damai "Jumat Agung" yang mengakhiri kekerasan puluhan tahun antara Katolik dan Protestan di Irlandia Utara. Jika Brussels dan London belum mencapai kesepakatan perdagangan, Irlandia Utara akan berada dalam situasi hukum perdagangan yang rumit yang dapat membahayakan kesepakatan Jumat Agung.

Namun, sesuai kesepakatan 24 Desember, mulai 1 Januari 2021, ketika masa transisi penarikan Inggris dari Uni Eropa berakhir, ekspor dan impor antara kedua belah pihak akan terus berlanjut tanpa tarif bea cukai. Kesepakatan 24 Desember akan mencegah implementasi skenario keluarnya Inggris dari UE tanpa persetujuannya. Penerapan skenario ini dapat mempersulit masa depan perdagangan antara kedua belah pihak, dan dengan pengenaan tarif perdagangan yang disetujui oleh Organisasi Perdagangan Dunia, dapat menyebabkan kekurangan dan harga tinggi berbagai barang di Inggris.

Namun, beberapa masalah yang belum terselesaikan tetap ada, termasuk situasi di Gibraltar. Spanyol menginginkan kedaulatan bersama atas Gibraltar, dan Komisi Eropa mengatakan Spanyol memiliki dukungan penuh Uni Eropa untuk masa depan Gibraltar, tetapi beberapa anggota senior Partai Konservatif Inggris menolak sikap mundur sedikitpun terkait masalah Gibraltar dan mengecam Madrid untuk usaha mereka mendominasi daerah ini.

Kesepakatan UE-Inggris akan diserahkan ke Parlemen Eropa untuk persetujuan akhir setelah persetujuan dari 27 anggota UE. Kesepakatan ini akan dilaksanakan mulai awal Januari 2021 dan dengan berakhirnya masa transisi.