Permintaan Turki Bergabung dengan Uni Eropa
Meski ada tensi dan ketegangan antara pejabat Ankara dan pemimpin Eropa selama satu dekade lalu, pemerintah Turki mengatakan masih berencana bergabung dengan Uni Eropa.
Sebagai kelanjutan dari permintaan berulang pemimpin Ankara kepada Uni Eropa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Uni Eropa menjadikan negaranya sebagai pengganti Inggris di organisasi ini.
Erdogan mengatakan,"Kami tidak menarik minat dan permintaan untuk menjadi anggota Uni Eropa."
Lebih lanjut ia menambahkan, "Ketidakpastian akibat Brexit hanya akan berakhir dengan keanggotaan Turki."
Statemen presiden Turki menunjukkan bahwa petinggi Ankara meski memiliki konflik dan berdebatan dengan pemimpin negara-negara Eropa, tapi tetap tidak menganggap tensi ini serius dan menilainya dalam koridor kepentingan nasional Turki.
Tak diragukan lagi bahwa pergerakan Turki di Laut Mediterania dan tensinya dengan Yunani telah membuka peluang peningkatan friksi antara Ankara dan Brussels.
Bagaimana pun juga harus tetap dikatakan bahwa selama beberapa bulan lalu, tensi di timur Laut Mediterania dimulai ketika Turki memulai eksplorasi dan pengeboran minyak di kawasan ini.
Yunani bersama sejumlah negara Eropa mengatakan, langkah Turki ilegal dan memicu ketegangan. Mereka juga memperingatkan Ankara akan dampak dari langkahnya tersebut. Sementara Turki menyatakan bahwa ia hanya menjamin haknya di timur Mediterania, Laut Hitam dan Laut Aegea.
Adapun Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) beberapa waktu lalu mengkonfirmasi: Turki dan Yunani menjalin kontak militer khusus untuk mengakhiri konfrontasi potensial di Laut Mediterania.
Menyimak perkembangan yang ada, jelas bahwa masa lalu hubungan Turki dan Uni Eropa khususnya selama satu dekade terakhir, semuanya menunjukkan tensi dan konfrontasi.
Namun demikian, sejumlah pakar politik menilai fluktuasi hubungan Turki dan Barat dipicu oleh fleksibilitas kebijakan luar negeri Ankara dan mereka meyakini bahwa pemimpin Ankara mampu memajukan kebijakan luar negeri Turki melalui metode ini.
Sekaitan dengan ini, presiden Turki sebelumnya meyakini bahwa negaranya di masa depan akan berdampingan dengan Uni Eropa. Erdogan di kontak telepon dengan Ketua Dewan Eropa, Charles Michel menyatakan, "Setiap langkah positif di hubungan Turki dengan Uni Eropa merupakan peluang baru bagi kedua pihak, dan Ankara melihat di masa depan akan berdampingan dengan Uni Eropa."
Terlepas dari pernyataan optimis ini, beberapa lingkaran politik independen menganggap kebijakan pemerintah Erdogan dalam menghadapi ketegangan dengan Uni Eropa bertentangan dengan kepentingan nasional pemerintah Turki dan rakyatnya serta merugikan negara berpenduduk 80 juta jiwa itu. Dengan tindakan pejabat Ankara ini, kecil kemungkinan Turki akan dapat mengkonsolidasikan keanggotaannya di Uni Eropa.
Permohonan resmi Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa diajukan pada 14 April 1987, dan Turki secara resmi diakui sebagai calon keanggotaan pada 12 Desember 1999, dan negosiasi untuk keanggotaan Turki dimulai pada 3 Oktober 2005.
Meski perundingan resmi terkait keanggotaan Turki di Uni Eropa dimulai tahun 2005, namun sampai saat ini banyak kendala yang menghadang keanggotaan negara ini di Uni Eropa. Di antara kendala tersebut adalah friksi teritorial dan politik dengan Cyprus serta friksi politik dengan Yunani yang keduanya merupakan anggota penuh Uni Eropa. (MF)
