Mengukur Keseriusan AS untuk Hentikan Aksi Militernya di Dunia

Seiring dengan pelantikan Joe Biden sebagai Presiden baru Amerika Serikat, pada 20 Januari 2021, secara bertahap strategi baru Gedung Putih di berbagai bidang baik internal maupun internasional, satu persatu mulai diumumkan.

Dalam kunjungan pertamanya ke Departemen Pertahanan Amerika, Joe Biden mengumumkan posisi pucuk pimpinan yang akan menjalankan kebijakan militer Amerika di pemerintahannya.

Biden menyinggung berbagai permasalahan dan krisis dunia saat ini dan mengaku akan mengerahkan segenap upaya untuk mengakhiri perang dan melawan terorisme melalui negosiasi dengan menteri pertahanan serta kepala pemerintahan setiap negara.

Pada saat yang sama, mengingat banyaknya ancaman terhadap Amerika, Biden menegaskan, meski saya percaya penggunaan kekerasan harus menjadi opsi terakhir, namun jika diperlukan saya tidak akan menunda-nunda penggunaan kekuatan militer.

Sekalipun Biden dan sejumlah pejabat Amerika berulangkali menekankan perubahan kebijakan pemerintahan baru Gedung Putih terhadap dunia, namun tampaknya pemerintahan ini masih seperti pendahulunya, Donald Trump, tetap menggunakan prinsip "kekerasan" untuk menghadapi rival dan musuh dalam inti strategi militer dan keamanan nasionalnya.

Joe Biden mengklaim akan berusaha mengakhiri perang, dan memerangi terorisme. Padahal Amerika sendiri mengakui dirinya sebagai pemain asli dalam perang-perang yang pecah sejak awal abad ke-21.

Mantan Presiden Amerika, George W. Bush pasca serangan teror 11 September 2001, dengan dalih menumpas terorisme, menyerang Afghanistan pada tahun 2001, dan Irak pada tahun 2003, lalu menduduki kedua negara itu.

Sejak pemerintahan Bush sampai hari ini, Amerika terus memperkuat kehadiran militernya di dunia terutama di Asia Barat dan Afrika dengan dalih memerangi terorisme. Negara itu melancarkan sejumlah banyak serangan drone yang menghilangkan banyak nyawa manusia.

Amerika bersama sekutu-sekutu Barat dan Eropanya memainkan peran asli dalam perang Suriah yang tak berkesudahan, dan mendukung para teroris. Washington juga masih memberikan bantuan intelijen, logistik dan senjata kepada sekutu regionalnya untuk melancarkan perang di kawasan seperti perang koalisi Arab Saudi terhadap Yama sejak tahun 2015.

Sekarang pemerintah Joe Biden mengaku akan menciptakan perubahan strategi dengan memutus bantuan intelijen kepada koalisi Saudi dalam perang Yaman. Meski demikian hal ini bukan berarti bahwa dukungan langsung Amerika terhadap Saudi akan berakhir, maka dari itu sejak awal langkah ini harus dianggap sebagai sandiwara.

Masalah lain yang muncul dalam pengumuman kebijakan keamanan dan militer baru Amerika adalah berlanjutnya strategi kekerasan terhadap rival dan musuh Washington terutama Cina. Biden menegaskan, kita harus melawan tantangan-tantangan yang diciptakan Cina, maka dari itu saya menekankan pembentukan tim khusus di Pentagon untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait Cina dan bagaimana menghadapi negara itu.

Hal ini menunjukkan berlanjutnya kebijakan militer Amerika terhadap Cina dan peningkatan kehadiran militer di kawasan yang dalam dokumen pejabat Amerika disebut sebagai kawasan Indo-Pasifik.

Statemen beberapa pejabat pemerintahan baru Amerika terutama Departemen Pertahanan dan Luar Negeri terkait Cina, menunjukkan bahwa mereka masih akan melanjutkan kebijakan-kebijakan permusuhan yang digunakan Trump sebelumnya.

Di tengah semua klaim Joe Biden tentang tekadnya untuk mengakhiri perang, kita sepertinya masih akan terus menyaksikan kebijakan-kebijakan Amerika yang kental warna kekerasan dan militer di arena regional dan internasional. (HS)