Upaya Rusia dan Afghanistan untuk Menyukseskan Perundingan Damai
Duta besar Rusia di Kabul bertemu dengan menteri luar negeri Afghanistan dan mengundang ketua dewan tinggi rekonsiliasi nasional serta beberapa pejabat negara lainnya untuk menghadiri perundingan damai Moskow.
Menurut Dmitry Zhirnov, perundingan damai itu akan diselenggarakan di Moskow pada 18 Maret. Tujuan perundingan damai itu sendiri untuk mempercepat pembicaraan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban, mencapai kesepakatan dan mengakhiri perang di Afghanistan.
Ini adalah perundingan ketiga yang secara khusus membicarakan perdamaian Afghanistan yang diselenggarakan Rusia di Moskow.
Pada saat yang sama, tekanan AS terhadap pemerintah Afghanistan untuk menyetujui pembentukan pemerintahan sementara di negara tersebut semakin meningkat, yang memicu banyak reaksi di Afghanistan.
Duta besar Rusia di Kabul bertemu dengan menteri luar negeri Afghanistan dan mengundang beberapa pejabat negara ini untuk menghadiri perundingan damai Moskow. Undangan itu disampaikan setelah pernyataan utusan khusus Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov tentang pembentukan pemerintahan transisi yang kemudian direaksi keras oleh para pejabat Afghanistan.
Kabulov mengklaim bahwa solusi terakhir di Afghanistan adalah pembentukan pemerintahan transisi, dan Taliban harus mendapat tempat di pemerintahan berikutnya.
Pembentukan pemerintahan transisi atau interim di Afghanistan adalah pilihan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Rusia. Mereka menganggap keluarnya pembicaraan damai dari kebuntuan saat ini dengan membentuk pemerintahan sementara atau transisi di Afghanistan.
Sementara itu, kelompok Taliban, dalam kerangka pendekatannya yang menuntut lebih, menolak pembentukan pemerintahan sementara di Afghanistan dan berkeras untuk membentuk Imarah Islam di negeri ini.
Pemerintah Afghanistan tidak setuju dengan Taliban tentang bagaimana kelompok itu memasuki struktur kekuasaan di negara ini. Menekankan pentingnya mempertahankan pencapaian penting negara terkait peran rakyat dan republik dalam pemerintahan, pemerintah Afghanistan menganggap Taliban dapat berkuasa hanya melalui pemilihan umum yang sah.
Meskipun menolak prinsip republik dan menentang mekanisme demokrasi apa pun, termasuk pemilihan umum, Taliban menginginkan pemerintah Afghanistan saat ini untuk mundur dan mendirikan Imarah Islam di negara tersebut.
Dalam model Taliban sesuai dengan Imarah Islam, rakyat tidak memiliki peran dalam pemerintahan dan menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Masalah yang baru-baru ini menyebabkan warga Kabul melakukan aksi turun ke jalan untuk mendukung prinsip republik dan menentang Imarah Islam.
Mengingat bahwa Taliban hanya berpikir untuk mengembalikan Afghanistan ke era kediktatoran melalui pembentukan Imarah Islam dan menginginkan kekuasaan hanya di tangan kelompok ini, sangat tidak mungkin perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban akan terjadi.
Baca juga: Proyek AS; Taliban Dilibatkan dalam Pemerintahan Afghanistan
Pemerintah AS dan Rusia, yang mendukung pembentukan pemerintahan sementara di Afghanistan, percaya bahwa jika pemerintah sementara mengambil alih negara tersebut untuk pemilihan presiden baru, tantangan saat ini dalam proses negosiasi antar-Afghanistan akan dihilangkan.
Sementara itu, Taliban pada dasarnya menentang isu yang disebut pemilihan dan peran rakyat dalam membentuk kekuasaan di Afghanistan, dan hanya berusaha untuk membentuk pemerintahan di mana hanya satu "Amir" yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan mengendalikan segalanya.
Dalam sistem Imarah Taliban yang bersifat "berpusat pada Amir", peran rakyat direduksi menjadi yang mengikuti perintah, di mana jenis pemerintahan seperti ini yang rentan menjadi tiran dan diktator, sementara Amir memiliki posisi seumur hidup dalam pemerintahan ini.
