Mengapa Korut Mengabaikan Tawaran Perundingan dari AS?

Korea Utara (Korut) menggambarkan upaya pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menjalin kontak dan komunikasi dengan Pyongyang sebagai "penipuan yang memalukan" dan langkah membuang-buang waktu.

Pemerintah Pyongyang menyatakan bahwa Washington berusaha menghubungi Korut dengan mengirimkan beberapa email dan pesan telepon.

"Selama kebijakan permusuhan Gedung Putih terus berlanjut, kami tidak akan memperhatikan panggilan dan kontaknya," kata pernyataan Pyongyang ketika menyinggung manuver militer AS di kawasan dan sanksi terhadap Korut.

Pernyataan itu menambahkan, Korut telah menegaskan bahwa kekuatan akan ditanggapi dengan kekuatan dan niat baik akan direspon dengan niat baik.

Wakil Menteri Luar Korut Choe Son-hui juga telah mengonfirmasi bagaimana pada saat malam latihan militer AS dan Korea Selatan, Washington masih mengirim pesan yang isinya memohon Pyongyang untuk menanggapi permintaannya melalui negara ketiga.

Choe mengatakan bahwa itu "hanya akan membuang-buang waktu untuk duduk dengan AS". Dia menyebut tawaran AS untuk bernegosiasi hanya sebagai bentuk "penundaan waktu". Ditegaskan pula bahwa Pyongyang tidak akan berdialog jika AS masih menggelorakan kebijakan yang memusuhi Korut.

Choe menuturkan, apa yang telah didengar dari AS sejak kemunculan rezim baru hanyalah teori gila tentang "ancaman dari Korut" dan retorika tak berdasar tentang "denuklirisasi lengkap". Kami, lanjutnya, telah menyatakan pendirian kami bahwa tidak ada kontak ataupun dialog apa pun antara Korut dan AS, kecuali Gedung Putih membatalkan kebijakan permusuhannya terhadap Pyonyang. Oleh karena itu, kami juga akan mengabaikan upaya seperti itu dari AS di masa mendatang.

Sebelumnya, seorang pejabat senior pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang berbicara secara anonim, telah membenarkan bahwa upaya Washington untuk menjalin kontak dan komunikasi dengan Korut tidak mendapat respon dari Pyongyang.

Menlu AS Antony Blinken juga mengatakan bahwa Washington telah berupaya menjangkau Korut melalui beberapa saluran, termasuk di New York, namun Pyongyang tidak pernah menanggapi upaya tersebut.

Tanggapan negatif Korut terhadap permintaan AS untuk menjalin kontak dengan negara itu adalah konsekuensi wajar dari inkonsistensi dan perlakuan buruk Gedung Putih terhadap Pyongyang dalam beberapa tahun terakhir.

Selama periode empat tahun pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Washington telah berjanji untuk menyelesaikan ketegangan hubungannya dengan Pyongyang, bahkan Trump telah sepakat dengan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un untuk mencabut semua sanksi jika Korut menghentikan uji coba rudal nuklirnya.

Faktanya, setelah Korut memenuhi komitmennya untuk menghentikan uji coba rudal dan nuklirnya, pemerintah AS belum memenuhi janjinya untuk mencabut sanksi. Sikap AS tersebut telah memicu kebuntuan atas penyelesaian ketegangan kedua negara. Usai pembicaraan antara Trump dan Kim di Hanoi, Vietnam, pada Februari 2019, Korut  mengambil langkah-langkah untuk kembali ke jalur sebelumnya.

Pemimpin Korut memberikan kesempatan kepada AS hingga akhir 2019 untuk menyelamatkan perundingan bilateral dari kegagalan pasti, namun hal itu diabaikan oleh para pejabat Washington.

Setelah uji coba rudal dan nuklir Korut dimulai kembali, pemerintah AS mencoba memaksa Pyongyang untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya itu dengan menggunakan ancaman dan diplomasi secara bersamaan, tetapi tidak berhasil.

Selama kampanye pemilu presiden AS pada November 2020, calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden mengusung beberapa slogan tentang perubahan dalam kebijakan luar negeri AS termasuk mengenai Korut. Hal ini memperkuat spekulasi bahwa jika Biden menang, Gedung Putih mungkin akan mencabut kebijakan tekanan dan ancaman terhadap Korut dan mengambil jalan baru untuk menyelesaikan ketegangan dengan Pyongyang.

Upaya AS untuk menjalin komunikasi dengan Korut telah dibenarkan oleh sejumlah pejabat Washington, namun Pyongyang melihat rencana tersebut sebagai penipuan baru Gedung Putih yang tidak boleh dipercaya.

Menurut para pejabat Korut, selama AS melakukan tindakan menipu dan melanjutkan kebijakan yang menyulut ketegangan di Semenanjung Korea, maka Pyongyang tidak mungkin untuk menjalin kontak dengan Washington dan mengadakan pembicaraan bilateral untuk menyelesaikan ketegangan.

Jika pemerintahan baru AS serius untuk mengejar kebijakan yang berbeda terhadap Korut dan tidak ingin mengikuti jejak kebijakan pemerintahan sebelumnya, maka langkah pertama yang harus diambil Washington adalah membangun kepercayaan dengan cara mencabut sanksi terhadap Korut dan mengadopsi prosedur baru yang konsisten dan tidak menipu untuk memulai pembicaraan damai dengan negara tersebut. (RA)