Mengapa Cina Kembali Memperingatkan Petualangan AS di Taiwan ?
Setelah kunjungan senator AS ke Taiwan, Kementerian Pertahanan Cina mengeluarkan pernyataan yang mengecam langkah AS, dan menyebutnya langkah provokatif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, langkah Amerika Serikat merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kebijakan Cina bersatu dan pelanggaran pernyataan bersama antara kedua negara.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa pejabat AS melakukan perjalanan ke Taiwan dan bagaimana pejabat Cina bereaksi terhadap petualangan AS di Asia Timur.
Poin pertama, Tammy Duckworth dan Dan Sullivan, anggota Komite Angkatan Bersenjata, dan Christopher Coons, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, melakukan perjalanan ke Taiwan awal pekan ini dengan cara yang provokatif kemudian bertemu dan berbicara dengan Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan. Para senator ini melakukan perjalanan ke Taiwan dengan pesawat militer US Air Force Globemaster 17.
Kunjungan para pejabat AS ke Taiwan tidak terbatas hanya pada minggu ini, tetapi pada pertengahan April delegasi tidak resmi AS termasuk mantan Senator Chris Todd, bersama dengan Richard Armitage dan mantan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS James Steinberg. Mereka berangkat ke Taiwan dan bertemu dengan para pejabat Cina.
Poin kedua, dari sudut pandang otoritas Beijing, kunjungan para pejabat Amerika ke Taiwan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip yang terkait dengan kebijakan Cina bersatu dan melanggar pernyataan bersama antara kedua negara. Pada tahun 1979, Amerika Serikat secara resmi mengakui kebijakan Cina bersatu dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan di bawah tiga deklarasi resmi bersama oleh Washington dan Beijing.
Namun terlepas dari komitmen formal Washington ke Beijing, presiden AS dari partai Republik dan Demokrat dalam beberapa tahun terakhir telah mengambil langkah-langkah menentang kebijakan Cina bersatu, seperti menjual senjata militer dan membangun hubungan diplomatik dengan Taiwan. Angkatan Laut AS juga telah beberapa kali melintasi Selat Taiwan dengan dalih membela kebebasan navigasi di perairan internasional dan mendukung separatis Taiwan.
Poin ketiga seperti yang diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Cina, "Beberapa senator AS yang mengunjungi Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertunjukan politik menantang prinsip Cina bersatu dan mencoba menggunakan apa yang disebut Taiwan untuk menguasai Cina. Itu adalah langkah provokatif politik yang sangat tidak menyenangkan."
Kementerian Pertahanan Cina juga mengumumkan bahwa militer Cina akan dengan tegas mempertahankan persatuan dan integritas wilayah negaranya.
Amerika Serikat tahu betul bahwa jika mereka tidak memperlambat pertumbuhan ekonomi Cina, mereka harus menyerahkan kekuatan dunia ke Cina dalam waktu dekat.
Poin keempat adalah bahwa upaya anti-Cina para pejabat Gedung Putih tidak terbatas pada kunjungan pejabat AS ke Taiwan. Presiden Biden baru-baru ini menandatangani peraturan presiden untuk menambahkan 28 perusahaan Cina ke daftar hitam investor Amerika. Sejalan dengan perintah Biden, Kementerian Luar Negeri AS berusaha mempolitisasi Olimpiade 2022 Jepang.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada sidang Kongres pada hari Senin (07/06/2021) bahwa Amerika Serikat sedang dalam konsultasi serius dengan sekutunya serta negara-negara lain untuk bergerak menuju posisi bersama mengenai kemungkinan sanksi terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing, seraya mengutip masalah hak asasi manusia di Cina. Namun, upaya ini juga mendapat reaksi keras dari Beijing.
Poin kelima, beberapa ahli percaya bahwa dengan berkuasanya Joe Biden di Gedung Putih, pendekatan Washington ke Cina akan berubah dan kebijakan Trump terhadap Cina akan dihentikan. Namun kedatangan Biden di Gedung Putih dan berlalunya beberapa bulan aktivitas pemerintahan baru AS, ternyata selain hubungan kedua negara tidak berada di jalur normalisasi, volume ketegangan dalam hubungan kedua negara di berbagai bidang justru semakin meningkat.
Secara keseluruhan, ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat belum mereda meskipun ada pemerintahan baru AS. Yang jelas adalah bahwa kebijakan intervensionis AS terhadap Cina berlanjut di bawah Biden, dan pada kenyataannya, Biden terus mengejar kebijakan anti-Cina Trump. Pemerintah Biden kini telah meningkatkan tekanannya terhadap Cina melalui berbagai alat politik, ekonomi, dan keamanan.
Kehadiran pasukan AS di Asia Timur dan mengadakan berbagai latihan dengan sekutu Timur-nya, memicu sengketa perbatasan dan wilayah Cina, mencoba membentuk koalisi anti-hina di kawasan Asia Timur, terus memboikot barang-barang Cina, dan sejenisnya adalah beberapa kebijakan terhadap Cina yang dikejar pemerintahan Biden sejak memasuki Gedung Putih.
Yang pasti, semua upaya anti-Cina dalam beberapa tahun terakhir oleh para pejabat AS, baik Republik maupun Demokrat, ditujukan untuk mengendalikan Cina. Dengan kata lain, pemerintah Cina telah menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat karena kemampuannya di berbagai bidang.
Amerika Serikat tahu betul bahwa jika mereka tidak memperlambat pertumbuhan ekonomi Cina, mereka harus menyerahkan kekuatan dunia ke Cina dalam waktu dekat. Itulah sebabnya para pejabat AS beralih ke Indo-Pasifik, menggunakan alat ekonomi hingga keamanan di Asia Timur, untuk mencegah Cina memperoleh kekuasaan. Oleh karena itu, tidak jauh dari prediksi bahwa Amerika Serikat dan Cina, selain konfrontasi diplomatik, juga akan mengarah pada konfrontasi militer. (SL)
