Menelisik Hubungan Iran-Indonesia 3-Habis
Oleh: Purkon Hidayat. Pemerintah Indonesia dan Iran terus meningkatkan upayanya masing-masing demi memperperat kerja sama di bidang ekonomi.
Berbagai langkah ditempuh kedua negara, di antaranya yang terbaru menggelar pertemuan Komisi Bersama Ekonomi Iran-Indonesia yang dimulai hari Kamis (24/11) di Jakarta. Dari Iran, delegasi negara ini dipimpin Mahmoud Vaezi, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran. Sedangkan dari Indonesia dipimpin oleh Darmin Nasution, Menko Perekonomian Republik Indonesia.
Pada pertemuan Komisi Bersama Ekonomi Iran dan Indonesia ke-12 di Jakarta, sejumlah dokumen kerja sama dan nota kesepahaman berhasil sepakati, dan rencananya ditandatangani dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Iran pada 13 hingga 15 Desember 2016.
Komite bersama Iran dan Indonesia dibagi ke dalam empat komite yaitu: komite keuangan dan perbankan, komite industri, perdagangan dan investasi serta komite energi dan kerja sama lain. Setahun sebelumnya, pertemuan Komisi Ekonomi Bersama Iran-Indonesia ke-11 digelar di Tehran yang menghasilkan kesepakatan sejumlah dokumen kerja sama dan nota kesepahaman.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani menegaskan urgensi peringkatan kerja sama ekonomi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) di Pulau Margarita, Venezuela, pada 18 September 2016.
Indonesia dan Iran terus berupaya untuk memanfaatkan berbagai peluang untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Para analis menilai sanksi internasional terhadap Tehran sebagai hambatan utama hubungan Iran dan negara-negara dunia, termasuk Indonesia.
Di tengah semakin kuatnya hubungan politik dan budaya, terjadinya penurunan nilai perdagangan Indonesia-Iran menjadi fokus perhatian Tehran dan Jakarta. Pasalnya, total perdagangan pada 2015 hanya bertengger di angka 273,09 juta dolar AS. Sementara untuk total perdagangan tahun ini dari Januari hingga Agustus 2016 senilai 150,94 juta dolar. Padahal di tahun 2011 pernah menembus 1,8 miliar dolar.
Hubungan ekonomi kedua negara saat ini menghadapi tantangan besar. Perdagangan Indonesia dengan Iran terus mengalami penurunan tajam setiap tahunnya. Neraca perdagangan Iran dan Indonesia pada 2013 hanya sebesar 568 juta dolar. Angka tersebut terus merosot setahun kemudian hingga 448,6 juta dolar. Oleh karena itu, Presiden RI, Joko Widodo menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Tehran.
Rachmat Gobel yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengatakan, pemerintah akan menyasar sejumlah pasar potensial untuk meningkatkan ekspor, termasuk dengan Iran. Pemerintah Indonesia membidik Iran sebagai pasar alternatif produk ekspor Indonesia. Langkah ini sebagai antisipasi lesunya permintaan dari negara mitra dagang utama yang terimbas perlambatan ekonomi global.
Deputi Seswapres bidang Politik Indonesia, Dewi Fortuna Anwar, Rabu (29/4/2015) menyatakan, Jakarta mengaktifkan kembali kerja sama dengan Tehran setelah terjadi penurunan hubungan perdagangan kedua negara, terutama dalam dua tahun terakhir sejak Indonesia tidak mengimpor minyak dari Iran. Menurutnya, Kendala kerja sama perdagangan selama ini dipengaruhi dampak sanksi sepihak Barat terhadap Iran.
Padahal, Indonesia dan Iran memiliki potensi perdagangan yang sangat besar, karena komoditas kedua negara bersifat komplementer. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M Fachir, dalam pertemuan dengan Dubes Iran di Jakarta, Valioallah Mohammadi Nasrabadi (10/4/2015) menyatakan, Iran membutuhkan hasil pertanian dan perkebunan Indonesia, sedangkan Iran kaya dengan migas, serta unggul dalam industri energi, teknologi, infrastruktur dan manufaktur.
Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyebutkan, ekspor Indonesia ke Iran didominasi produk turunan kelapa sawit, kertas, produk olahan kayu, karet, serta ikan tuna. Sedangkan impor non-migas dari Iran didominasi metanol, aspal, kurma, dan anggur.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, mengungkapkan komoditas andalan ekspor Indonesia ke Iran adalah kertas dan CPO. “Sekitar lima tahun lalu, market sharenya sampai 75 persen, tapi sekarang berkurang, karena masalah sistem pembayaran [akibat sanksi],“ ujar Rizal Affandi.
Di sektor pariwisata terjadi kenaikan kunjungan turis. Meskipun jumlah tersbeut masih jauh di bawah kunjungan turis Iran ke Malaysia dan Thailand. Data yang dihimpun dari kedutaan Indonesia di Tehran menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah pemohon visa tahun ini mencapai lebih dari 9.000 orang. Sebelumnya, jumlah wisatawan Iran yang datang ke Indonesia pada 2015 sebesar 5.400 orang, sedangkan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Iran sekitar 3.500 orang.
Sektor migas menjadi salah satu agenda penting kerja sama ekonomi Iran dan Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia yang saat itu dijabat Sudirman Said melakukan kunjungan kerja dalam rangka merealisasikan kerja sama di bidang minyak dan gas bumi (migas) pada Senin (30/5/2015) di Teheran, Iran.
Pertemuan menteri ESDM Indonesia dan menteri perminyakan Iran yang berlangsung hangat dan antusias sebagai tindak lanjut dari kerja sama Komisi Bersama RI-Iran di Teheran pada Maret 2015, serta Komite Teknis Bersama Indonesia-Iran tentang Migas di Jakarta pada Februari 2016 antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perminyakan Iran.
Kedua pihak menyepakati tujuh kerja sama di bidang migas yang mencakup antara lain: kerja sama hulu migas di Iran, perdagangan produk migas, proyek gas, pengolahan minyak, petrokimia, industri penunjang migas, hingga peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang migas.
Pada kunjungan tersebut, tiga dari tujuh rencana kerja sama dikonkretkan dengan disepakatinya kontrak pembelian 88.000 ton LPG jangka pendek untuk 2016 antara Pertamina dan NIOC. Dalam jangka panjang, Iran siap memasok hingga 500.000 ton LPG ke Indonesia. Saat ini, kebutuhan LPG Indonesia telah mencapai 6 juta ton/tahun. Lebih dari separuhnya diimpor dan terus meningkat setiap tahunnya seiring program konversi LPG.
Pertamina-NIOC juga bersepakat untuk melakukan pembahasan lanjutan terkait pembelian minyak mentah dan akses investasi hulu di Iran bagi Pertamina pasca-kunjungan kerja 30 Mei 2016 ini. Selain itu, dibahas juga rencana investasi Iran dan pasokan minyak mentah pada kilang swasta di Situbondo. Sesuai Perpres kilang, Pertamina dapat menjadi off-taker dari produk kilang swasta, tentunya setelah melalui proses due dilligence.
Setahun kemudian, Republik Islam Iran menjadi pemasok baru kebutuhan gas cair, LPG Republik Indonesia, dan kargo pertamanya telah tiba hari Kamis (13/10/2016). Pertamina melakukan lifting perdana kargo LPG dari Iran dengan Kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Pertamina Gas 2, di Pelabuhan Kalbut Situbondo.
Muatan LPG sebanyak 44.000 metrik ton (MT) ini dibawa dari Iran setelah selesai dilakukan loading dari Pelabuhan Asaluyeh dengan menempuh perjalanan sekitar 13 hari. Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menyatakan lifting perdana kargo LPG dari Iran merupakan hasil kerja sama dengan National Iranian Oil Company (NIOC). Menurutnya, hal ini akan membuka peluang pengembangan bisnis lain antara Pertamina dengan NIOC baik di hulu maupun hilir.
Keberhasilan ini tak lepas dari dukungan pemerintah yang diawali melalui MoU G to G Indonesia-Iran 24 Februari 2016 antara Dirjen Migas (Indonesia). Dalam kesepakatan jual beli LPG Pertamina dengan NIOC periode 2016 dan 2017, total volumenya mencapai 600.000 MT.
Pembelian LPG melalui transaksi langsung tersebut secara komersial juga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, utamanya bagi Pertamina yang selalu menargetkan pasokan dengan term dan harga yang kompetitif. Selain pembelian LPG, Pertamina dan NIOC sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan studi pendahuluan terhadap dua lapangan minyak raksasa di Iran, yaitu Ab-Teymour dan Mansouri (Bangestan - Asmari) yang memiliki cadangan lebih dari 5 miliar barel pada Agustus 2016.
