Menyorot Pengaruh Arab Saudi di Indonesia

Hubungan Indonesia dan Arab Saudi dapat dikategorikan dalam sejumlah bagian mulai dari sektor perdagangan, ekonomi, investasi, haji dan lembaga pendidikan Saudi di Indonesia. Di bidang ekonomi dan perdagangan, Arab Saudi ingin mengurangi ketergantungannya terhadap minyak dan baru-baru ini menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Jakarta di bidang energi, properti, teknologi, kesehatan dan pelayanan jasa haji serta umrah.

Penandatanganan MoU ketenagakerjaan dan bisnis antara Arab Saudi dan Indonesia demi meningkatkan hubungan perdagangan dan neraca perdagangan serta investasi mengindikasikan bahwa kedua negara memilih langkah besar untuk memperluas hubungan bilateral. Namun begitu, kinerja terbaru Raja Salman bin Abdulaziz selama kunjungannya ke Indonesia membuat petinggi negara ini pesimis atas investasi Riyadh di Jakarta.

Koran The Atlantic cetakan Amerika Serikat menulis, "Kunjungan terbaru Raja Salman ke Jakarta memberi harapan besar kepada pelaku bisnis dan ekonomi Indonesia akan investas 25 miliar dolar Riyadh di negara ini. Ternyata Raja Salam hanya menyetujui investasi sebesar satu miliar dolar dan tentunya hal ini membuat pelaku ekonomi Indonesia kecewa."

Mengingat rombongan Raja Salman saat melawat Indonesia sekitar seribu orang, mencitrakan image di tengah masyarakat ekonomi Indonesia bahwa di antara rombongan ada tim ekonomi yang akan melakukan perundingan dengan Jakarta, namun ternyata realita yang ada berbeda dengan harapan mereka.

Dr. Chris Chaplin, peneliti Indonesia dari Leiden, Belanda mengatakan, "Jumlah besar rombongan yang menyertai Raja Salman ke Indonesia tidak membuat orang terkejut, dan bahkan, mengingat jumlah rombongannya, saya tidak akan terkejut jika akan ada kesibukan jaringan di antara alumni Indonesia dari universitas Saudi."

Menurut laporan The Atlantic yang dikutip Jumat (3/3/2017), sejak tahun 1980, Saudi telah menggelontorkan jutaan dolar untuk "mengekspor" salah satu nilai dari Islam yang dikenal sebagai Salafisme. Gerakan Saudi ini diiringi dengan membangun lebih dari 150 masjid di Indonesia.

Sebuah universitas besar dan gratis di Jakarta juga dibangun Saudi. Selain itu, Saudi juga memasok lebih dari 100 pesantren dengan buku-buku dan guru. Belum cukup, Saudi menyalurkan pengkhotbah, guru, dan menyalurkan ribuan beasiswa untuk studi pascasarjana bagi pelajar Indonesia di Arab Saudi.

”Munculnya Salafisme di Indonesia merupakan bagian dari proyek global Arab Saudi untuk menyebarkan merek Islam di seluruh dunia Muslim,” ucap Din Wahid, seorang ahli Salafisme Indonesia di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang dilansir media asing tersebut.

Ini artinya Arab Saudi meski mengklaim ingin menjalin hubungan lebih erat dengan Indonesia di sektor ekonomi, tengah berusaha mengubah negara Muslim terbesar dunia ini sebagai pangkalan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan Salafi dan Wahabi  untuk kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, para pakar dan pengamat terkait hubungan Arab Saudi-Indonesia sepakat bahwa Riyadh tengah mengejar ambisi seperti pembelajaran bahasa Arab, pendidikan mahasiswa dengan ideologi Wahabi dan menyebar pengaruh di sekolah serta masjid Indonesia.

Yang membuat rakyat dan ulama Indonesia khawatir adalah aktivitas Wahabi dan rezim al-Saud di negara ini melalui pendidikan bahasa Arab. Poin yang patut dicatat adalah sistem pengajaran di lembaga pendidikan Arab Saudi di Indonesia tidak menggunakan bahasa lokal (Bahasa Indonesia), namun sepenuhnya berbahasa Arab. Daya tarik utama lembaga pendidikan Arab Saudi di Indonesia adalah pendidikan ini tidak dipungut biaya (beasiswa).

Mohammad Adlin Sila, pengamat Kementerian Agama Indonesia mengatakan, "Kami sangat khawatir dengan sejumlah aktivitas lulusan univeristas Islam dan Arab yang menjadi pendukung terbesar kelompok teroris Daesh."

Oleh karena itu, Nahdhatul Ulama Indonesia senantiasa memperingatkan perkembangan pengaruh Wahabi dan Salafi di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Nahdhatul Ulama juga melakukan langkah antisipasi pengaruh Wahabi, karena Arab Saudi dan Wahabi menyeret Islam moderat di Indonesia ke arah kekerasan dan sektarianisme serta mengubah negara ini menjadi Pakistan lain di kawasan Asia Tenggara.

Ulil Abshar-Abdalla, seorang tokoh Islam Liberal di Indonesia mengatakan, "Di lembaga pendidikan ini, para pengajarnya adalah para Wahabi yang memiliki ideologi kekerasan dan sektarianisme. Saya dengan transparan menyatakan bahwa pandangan yang diajarkan lembaga pendidikan ini bertentangan dengan ajaran Islam tradisional di Indonesia yang bertumpu pada toleransi."

Meski rezim Al Saud mengklaim memiliki hubungan sangat baik dengan pemerintah Indonsia, namun sikap negara ini terhadap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di Arab Saudi sangat menghina. Eksekusi seorang TKW Indonesia di Arab Saudi dua tahun lalu menciptakan gelombang kemarahan dan kebencian di antara rakyat Indonesia terhadap rezim Al Saud. Isu ini juga menimbulkan tensi di hubungan Jakarta-Riyadh.

Ada sekitar satu juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi dan banyak dari mereka yang disiksa atau mendapat pelecehan seksual oleh majikannya. Selain itu juga dilaporkan sejumlah kasus pembunuhan TKI oleh majikannya di Arab Saudi. Saat ini, mayoritas TKI mendekam di penjara Arab Saudi dan menurut keterangan pejabat Indonesia, mereka berhasil menggagalkan pelaksanaan 170 vonis hukuman mati terhadap TKI.

Poin yang patut dicermati adalah menyusul protes pemerintah dan rakyat Indonesia atas perlakuan buruk terhadap TKI, khususnya terhadap TKW di Arab Saudi, Jakarta menerapkan moratorium TKI ke Arab Saudi, karena pemerintah Saudi tidak menghormati harga diri dan kerhormatan rakyat Indonesia. Tapi ternyata represi pemerintah Indonesia di kasus ini tidak banyak berpengaruh.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi mengatakan, moratorium tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi akan segera dihapuskan. Namun, hanya untuk pekerjaan di sektor formal.

Menurut Dede, hal itu seiring dengan banyaknya permintaan masyarakat agar pemerintah kembali membuka peluang kerja ke Arab Saudi sejak moratorium pada 2014. Sebab kenyataannya, sejak moratorium diberlakukan, justru lebih banyak TKI ilegal yang masuk ke negara tersebut.

"Kesepakatan sudah dibuat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk membuka keran tenaga kerja. Namun hanya di sektor formal yang mencakup berbagai bidang, seperti pariwisata, kesehatan, dan seterusnya," ujar Dede di Lembang, Jumat 3 Maret 2017.

Masalahnya, lanjut dia, kebanyakan TKI yang bekerja di Arab Saudi justru berada di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga. Namun, pekerja sektor informal bisa menjadi tenaga kerja formal jika diberi pelatihan hingga memiliki keterampilan khusus.

Dia menuturkan, para pembantu rumah tangga yang berangkat ke Arab Saudi selama ini tidak memiliki deskripsi kerja yang pasti. Artinya, pekerja tersebut bisa disuruh oleh majikannya untuk melakukan berbagai pekerjaan, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak majikan, bahkan memandikan unta.

"Namun, semua pekerjaan itu hanya dibayar dengan satu gaji. Ini yang disebut dengan pekerja informal. Sebab kalau tenaga kerja formal, punya job desk, dan setiap job desk ada gajinya," ujar Dede.

Tugas pemerintah, lanjut dia, yaitu melatih para pekerja informal ini agar memiliki keterampilan khusus, sehingga mereka bisa bekerja di sektor formal. Dalam kesepakatan yang dibuat pemerintah Indonesia dan Arab, setiap pekerja maksimal mengerjakan 2 jenis pekerjaan dan dibayar dengan 2 gaji.