Pengaruh Indonesia dalam Transformasi Afghanistan

Republik Indonesia dengan populasi lebih dari 250 juta orang merupakan negara muslim terbesar di dunia dan termasuk anggota penting ASEAN. Menyusul kekalahan kelompok teroris Daesh di Timur Tengah, Indonesia termasuk negara pertama yang memahami bahaya meluasnya pengaruh kelompok teroris ini di Asia Tenggara. Untuk itu Indonesia segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan kondisi dalam negeri dan kebijakan luar negeri.

Di dalam negeri, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan presiden melarang aktivitas kelompok-kelompok yang tidak mengakui ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berdasarkan lima sila; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian pemerintah Indonesia telah mencegah kegiatan kelompok radikal seperti Hizbut Tahrir yang dapat menjadi jalur masuknya pengaruh kelompok teroris seperti Daesh di Indonesia.

Langkah kedua yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperketat aktivitas masjid dan meminta para penceramah tidak berbicara soal radikalisme. Sebaliknya, mereka hendaknya memberikan informasi dan pencerahan kepada generasi muda akan niat dari kelompok-kelompok radikal dan teroris guna mencegah mereka terlibat di dalamnya. Satu dari jalur yang banyak digunakan oleh kelompok radikal adalah masjid.

Rezim Al Saud telah melakukan investasi sejak lama di sebagian masjid serta yayasan-yayasan sosial dan keagamaan dengan menggelontorkan dana yang tidak sedikit guna menyebarkan akidah Wahabi. Langkah pemerintah menghadapi radikalisme menunjukkan Indonesia selain mempersiapkan pengamanan, tapi prioritas yang dilakukan adalah memanfaatkan kapasitas ulama untuk mencerahkan masyarakat, khususnya kalangan pemuda akan tujuan buruk kaum radikal dan teroris. Mereka menggunakan nama Islam untuk memperkenalkan ajaran salah dan penuh kejahatan.

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan bagaimana memanfaatkan ulama bagi kepentingan dalam dan luar negeri. Di sektor dalam negeri, mayoritas aktivitas budaya dan keagamaan diserahkan kepada Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi keagamaan paling besar di Indonesia. Diharapkan dengan pengaruh NU yang besar di tengah masyarakat Indonesia dapat mengontrol radikalisme di negara ini.

Keberhasilan pemerintah Jakarta menggunakan kapasitas ulama untuk mengontrol radikalisme dan terorisme membuat Presiden Indonesia mulai meluaskan gerakannya baik di tingkat regional maupun internasional. Presiden Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi dalam lawatan terbarunya ke Afghanistan dan Pakistan, meminta diselenggarakan pertemuan bersama antara ulama dua negara dengan Indonesia.

Pertemuan ulama tiga negara akhirnya diselenggarakan di kota Bogor, Indonesia. Dalam pertemuan itu menghasilkan beberapa keputusan antara lain menyebut serangan bunuh diri bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Begitu juga meminta kepada pihak-pihak yang terlibat konflik dalam perang Afghnistan agar bergabung dalam proses perdamaian. Disebutkan bahwa sudah ada upaya untuk mengundang Taliban dalam pertemuan ini tapi ditolak.

Muhyiddin Junaidi, ulama Indonesia mengatakan, ulama Indonesia berusaha membagi pengalamannya dalam membantu penyelesaian masalah Afghanistan dengan ulama Afghanistan dan Pakistan.

Sekalipun pemerintah Indonesia dari sisi politik dan keamanan tidak punya pengaruh dalam transformasi Afghanistan, namun meyakini ulama Indonesia dapat memainkan peran penting dan berpengaruh dalam proses perdamaian Afghanistan. Hal itu dengan memperkuat persatuan nasional di dunia Islam di antara ulama. Karena radikalisme telah merugikan semuan dunia Islam dan menutup mata dari kejahatan yang dilakukan Wahabi dan Takfiri di Afghanistan dapat membantu perluasan geografi terorisme.

Javid Kouhestani, pakar masalah keamanan di Afghanistan mengatakan, pemerintah dan ulama di Pakistan dipengaruhi oleh struktur keamanan negara ini. Ulama Pakistan pada awalnya harus mengecam serangan bunuh diri di negara ini dan mencegah pengulangan kejadian tersebut. Karena sekolah-sekolah agama di Pakistan dikenal sebagai pemasok sumber daya manusia kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme.

Sekalipun demikian, fatwa ulama dalam mengecam serangan bunuh diri dan mempertanyakan legitimasi keagamaan berlanjutnya perang oleh Taliban dan seluruh kelompok-kelompok milisi bersenjata sangat berpengaruh. Fatwa tersebut dapat mempengaruhi orang-orang yang terlibat perang berdasarkan keyakinan keagamaan dan dipengaruhi paham sesat Wahabi.

Sanaullah Mukhlis, analis politik mengatakan, dikeluarkannya fatwa oleh para ulama sangat berpengaruh pada anggota milisi bersenjata dan mereka yang ikut perang hanya dengan alasan agama. Fatwa tersebut dapat mendorong mereka lebih mengenal halal dan haram. Kini, sekitar 80 persen rakyat Afghanistan sudah tercerahkan dan mereka mengetahui apa alasan berlanjutnya perang.

Poin penting yang harus diperhatikan di sini, bahwa fatwa ulama ini jangan sampai berbeda antara legitimasi perang di Pakistan dan Afghanistan. Karena perang saudara dan menyimpang dari ajaran asli Islam di kedua negara telah menimbulkan musibah besar. Selain terjadi pembunuhan antara umat Islam, juga telah menciptakan perpecahan di dunia Islam.

Nusratullah Haqpal, analis politik mengatakan, para maula dan pemimpin keagamaan Pakistan senantiasa menekankan bahwa perang melawan pemerintah negara ini tidak dibenarkan oleh agama. Oleh karenanya, serangan bunuh diri tidak boleh dilakukan. Sementara para pemimpin ini juga yang membolehkan perang di Afghanistan dan memberi legitimasi atas perang tersebut padahal apa yang dilakukan adalah benar-benar kebatilan.

Bagaimanapun juga, penyelenggaraan pertemuan ulama yang sepakat mengeluarkan fatwa haram melakukan serangan bunuh diri dan teror dapat memberi pengaruh penting dalam menyadarkan masyarakat akan tujuan kelompok radikal. Tapi di sini para penguasa Arab Saudi tidak ingin tertinggal dan melakukan pertemuan formalitas di Jeddah ingin menunjukkan kepada Amerika tengah berusaha menyelesaikan krisis Afghanistan.

Padahal Arab Saudi, Uni Emirat Arab bersama Amerika dan Pakistan punya peran menentukan dalam pembentukan dan dukungan terhadap kelompok Taliban. Tanpa dukungan finansial dan spirit Arab Saudi, kelompok Taliban tidak akan pernah mampu melanjutkan aktivitasnya di Afghanistan.

Itulah mengapan Indonesia menyelenggarakan pertemuan ulama tanpa dihadiri Arab Saudi di kota Bogor sebagai upaya menyelesaikan krisis Afghanistan dengan mencermati pengaruh Pakistan. Karena pemerintah Jakarta dengan baik mengetahui bahwa dampak dari setiap krisis dan ketidakamanan di Afghanistan dapat menyebar ke kawasan Asia Tenggara.

Oleh karenanya, langkah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah memetakan masalah dengan jelas. Untuk itu Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Afghanistan dan Pakistan. Setelah itu Presiden Indonesia meminta partisipasi serius ulama untuk menyelesaikan krisis Afghanistan.