Ekonomi Resistif  dalam Perspektif  Rahbar

Pada awal tahun 1396 Hُ, yang bertepatan  dengan 21 Maret 2016, Pemimpin besar Revolusi Islam Iran mencanangkan Slogan “Ekonomi Resistif: Produksi dan Lapangan Kerja” untuk tahun yang sekarang masih berjalan ini. Dalam pidatonya, Ayatullah Udzma Sayid Ali Khamenei menjelaskan berbagai masalah penting berkaitan dengan isu utama tentang ekonomi resistif, terutama peluang dan tantangannya.

Urgensi ekonomi resistif senantiasa ditegaskan oleh Rahbar dalam berbagai pidatonya, termasuk pernyataan terbaru beliau dalam pertemuan dengan pejabat negara belum lama ini. Pada pertemuan tersebut, Ayatullah Khamenei mengingatkan para pejabat negara supaya memperhatikan masalah ekonomi resistif melebihi sebelumnya. Sebab salah satu target yang diincar musuh Republik Islam adalah masalah ekonomi, termasuk upaya mereka meningkatkan sanksi terhadap Iran.

Rahbar  dalam pidatonya mengatakan, “Pasca pemilu, Amerika dengan seluruh kekejiannya, memperketat sanksi dan juga semakin massif membunyikan genderang penentangan, perlawanan, permusuhan dan sejenisnya, melebihi sebelumnya;…dengan memperhatikan permusuhan mereka, dan mempertimbangkan situasi, maupun kebutuhan, dan tujuan jangka panjang mereka terhadap kita, serta kondisi lapangan kerja, maka harus tercipta sebuah kondisi baru. Dalam upaya menciptakan atmosfir baru tersebut, kondisi kerja sama, lapangan kerja, dan upaya untuk mewujudkan tujuan kolektif, yaitu kemajuan negara dan kejayaan Republik Islam, maka semua harus berkontribusi dan terlibat,”.

Ayatullah Khamenei memperinci maksud dari pernyatannya ini dengan menegaskan berbagai prioritas ekonomi resistif di antaranya yang terpenting adalah masalah produksi dalam negeri. Rahbar menjelaskan, “…dalam masalah ekonomi, salah satu yang terpenting adalah produksi dalam negeri ! Kita harus masuki arena; peta kerja harus ada, harus ada peta jalan yang jelas; salah satu pekerjaan pertama dalam pemerintahan yang harus dijalankan dengan izin Tuhan adalah menyusun sebuah peta jalan yang jelas dan komprehensif, dan bersiaplah untuk menjalankan semua ini,…”

Pasca kemenangan Revolusi Islam, perekonomian Iran menghadapi kondisi sulit dengan terjadinya perang yang dipaksakan rezim Baath Irak yang menjadi boneka Barat selama delapan tahun. Meskipun masa sulit itu berhasil dilewati, tapi negara arogan semacam AS terus-menerus menekan Iran dengan berbagai cara, termasuk melancarkan sanksi yang terus berlanjut secara masif hingga kini.

Menghadapi berbagai plot musuh untuk menghantam perekonomian Iran, Republik Islam menerapkan kebijakan ekonomi resistif, terutama untuk mewujudkan keamanan ekonomi, menjaga iklim investasi dan menggairkan roda perekonomian nasional.

Ekonomi resistif bermakna penguatan ekonomi dalam menghadapi berbagai tekanan, benturan dan ancaman asing. Di tingkat dunia, selain Iran sejumlah negara dunia juga menerapkan kebijakan ekonomi resistif.

Tujuan ekonomi resistif sebagaimana yang dijalankan Iran adalah melepas ketergantungan sekaligus meredam efek negatif dari tekanan dan plot kekuatan arogan semacam AS. Sepak terjang AS selama lebih dari tiga dekade lalu menunjukkan bagaimana Gedung Putih menggunakan alat sanksi ekonomi untuk memaksa Iran bertekuk lutut. Tapi Iran tidak pernah menyerah menghadapi berbagai gelombang tekanan sanksi tersebut.

Sejarah Iran kontemporer menunjukkan sanksi yang dijatuhkan Barat terhadap negara ini bukan kali ini saja. Pada tahun 1953, AS dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Iran di era perdana menteri Mohammad Mosaddegh. Pengalaman pertama sanksi Barat terhadap Iran ini sebagai bentuk tekanan mereka terhadap kebijakan nasionalisasi minyak Iran yang dicanangkan Mosaddegh. Ketika itu, Inggris dan AS menggunakan sanksi ekonomi untuk meredam nasionalisasi minyak Iran, dan gerakan independensi nasional negara ini dari cengkeraman kedua negara Barat tersebut di bidang ekonomi.

Pasca kemenangan Revolusi Islam, AS menjatuhkan berbagai sanksi untuk melumpuhkan perekonomian Iran. AS berupaya menjustifikasi langkah ilegalnya tersebut dengan melakukan internasionalisasi sanksi. Isu ini dimulai dengan keluarnya instruksi presiden AS, Bill Clinton pada 15 Maret 1995. Instruksi tersebut hubungan dengan industri minyak Iran.

Terkait hal ini, Wall Street Journal pada April 2016 menulis, “Jika sebuah negara melewati ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan AS, dan tidak memperhatikan usulan Washington untuk mengubah kebijakan ekonomi, maka pemerintah AS berhak untuk menjatuhkan sanksi kepadanya,”.

AS menggunakan hegemoni ekonominya di dunia untuk menekan berbagai negara dunia, bahkan diterapkan terhadap negara besar seperti Cina dan Rusia. Iran termasuk negara yang menjadi langganan sanksi AS selama hampir empat dekade pasca kemenangan Revolusi Islam. Periode ini bagi Iran menjadi tantangan sekaligus peluang jika bisa memanfaatkannya dengan baik. Pengalaman ini bisa dipergunakan untuk memperkuat perekonomiannya dengan menjalankan ekonomi resistif.

Masalah ini menjadi perhatian pemimpin besar Revolusi Islam Iran berulangkali menegaskan urgensi memanfaatkan pengalaman selama hampir empat dekade lalu untuk kemajuan bangsa dan negara, termasuk di bidang ekonomi. Ayatullah Khamenei menyerahkan garis besar kebijakan ekonomi resistif kepada pejabat tinggi negara sebagai acuan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Garis besar ekonomi resistif diserahkan Ayatullah Khamenei kepada pemerintah pada tahun 1392 Hُ yang bertepatan dengan tahun 2013.

Garis besar ini dipertegas kembali tahun baru Persia 1396 HS dengan dicanangkannya “Ekonomi Resistif: Produksi dan Lapangan Kerja” sebagai slogan tahun ini. Produksi dalam negeri dan lapangan kerja menjadi masalah serius yang dihadapi Iran sehingga menjadi prioritas tahun ini.

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rohani dalam pertemuan dengan pemimpin besar Revolusi Islam Iran menyinggung masalah perekonomian dalam negeri dan kebijakan kabinet ke-11. Presiden Rohani mengatakan, “Masalah perekonomian negara, lebih khusus masalah lapangan kerja dan mata pencaharian rakyat menjadi masalah terpenting yang harus segera ditangani. Jelas sekali agenda kerja utama kabinet ke-11 selama empat tahun mendatang adalah mengatasi masalah ekonomi dalam negeri,”.

Kabinet ke-11 menelorkan kebijakan meredam sanksi dan perang ekonomi yang dilancarkan musuh terhadap Iran demi mewujudkan stabilitas perekonomian nasional. Iran menghadapi latihan ekonomi resistif terbesar pada pertengahan semester kedua tahun 1393 HS (2014-2015), seiring dengan anjloknya harga minyak di pasar global.

Salah satu langkah penting yang diambil pemerintah dalam meredam gejolak akibat masalah tersebut adalah menerapkan kebijakan pajak sebagai pengganti pendapatan minyak. Kontribusi minyak terhadap APBN di tahun 1392 HS sebesar 43 persen kemudian dipangkas menjadi 33 persen di tahun selanjutnya.

Keberhasilan Iran meredam gejolak akibat anjloknya harga minyak di pasar global dibuktikan dengan kemampuan negara ini menekan inflasi. Laporan resmi pemerintah menunjukkan tingkat inflasi awal tahun 1393 HS atau awal 2015 sebesar 15,7 persen, dan di akhir tahun 1394 HS atau awal 2016 berhasil ditekan menjadi 11,9 persen. Tahun lalu, 1395 HS berhasil ditekan menjadi satu digit.

Terkait kondisi perekonomian Iran, Bank Dunia dalam laporannya yang disampaikan April lalu menjelaskan,“..dengan naiknya pendapatan minyak rekening Iran saat ini mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan di tahun 2016 atau setara 2,7 persen produk domestik bruto di tahun 2015. Pertumbuhan tahun 2016 setara 6,5 PDB, dan diharapkan di tahun 2017 masih berada di kisaran tersebut.”

Di bagian lain laporannya, Bank Dunia menyinggung produksi minyak Iran hampir mendekati potensi penuhnya. Meskipun demikian, sektor non-minyak masih belum memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara ini. Salah satunya adalah masalah investasi dan sistem perbankan yang belum terkoneksi secara internasional akibat sanksi. Implementasi JCPOA diharapkan akan mengatasi masalah tersebut. Salah satu jalan menjadikan ancaman sanksi menjadi peluang adalah  mengenali esensi musuh dan inovasi aksi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada, terutama ekonomi resistif.