"Tidak" Masyarakat Internasional Untuk Sanksi Diplomasi Zarif

Langkah Departemen Keuangan pemerintah Donald Trump untuk memasukkan menteri luar negeri Iran dalam daftar sanksi mengungkapkan selubung permusuhan pemerintah Amerika Serikat terhadap Iran dan menghancurkan klaim Washington yang ingin melakukan dialog tulus dan tanpa syarat dengan Tehran.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat tanggal 31 Juli 2019 memasukkan nama Mohammad Javad Zarif dalam daftar sanksi setelah menteri luar negeri Iran dalam kunjungannya terbarunya ke New York menolak permintaan Trump untuk melakukan pertemuan di Gedung Putih."

Bersamaan dengan penerapan sanksi terhadap menteri luar negeri Iran, Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengkilaim bahwa kementerian luar negeri Iran menjadi instrumen bagi penguatan kebijakan merusak Republik Islam Iran.

Kebohongan Klaim AS

Sanksi terhadap menteri luar negeri Iran telah menunjukkan bahwa semua klaim Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan Iran tanpa prasyarat adalah kebohongan dan Amerika Serikat di balik bendera dialog dengan Iran berusaha untuk melanjutkan wacana intimidasinya dalam negosiasi dengan Iran.

Sekaitan dengan hal ini, Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran tanggal 5 Agustus 2019 tentang langkah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepadanya mengatakan, "Langkah Amerika Serikat ini menunjukkan dua diskursus; pertama wacana tentang dialog dan dan kedua wacana intimidasi dan unilateralisme, dimana dalam wacana ini Amerika Serikat hanya seorang diri."

Selain itu, sanksi terhadap menteri luar negeri sebuah negara, yang merupakan tokoh utama dan pemimpin diplomasi negara tersebut adalah termasuk pelanggaran hukum internasional. Robert Hunter, diplomat veteran dan senior Amerika Serikat mengatakan, "Sanksi terhadap menteri luar negeri Iran merupakan pelanggaran terhadap protokol diplomatik yang diterima sejak ribuan tahun yang lalu di Yunani kuno, dan juga melanggar Pasal 31 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik yang mengatur kesepakatan negara-negara bagaimana menyikapi negara lain."

Majid Takht-Ravanchi, Wakil Tetap Republik Islam Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam surat kepada Antonio Guterres, Sekjen PBB mengatakan, "Sanksi tehradap menteri luar negeri Iran oleh Amerika Serikat merupakan pelanggaran nyata prinsip mendasar hukum internasional dan tujuan serta prinsip dari butir 105 Piagam PBB."

Mengapa Menjatuhkan Sanksi terhadap Zarif?

Sanksi terhadap menteri luar negeri Iran menunjukkan Mohammad Javad Zarif dalam kerangka diplomasi publik sangat berdampak pada opini publik Amerika.

Sanksi terhadap Zarif telah menunjukkan bahwa diplomasi Iran juga berpengaruh di arena global dan telah menantang pemerintahan Donald Trump di semua bidang.

Diplomasi Zarif dari Timur ke Barat dan dari Utara ke Selatan menggambarkan kebusukan Amerika Serikat terhadap bangsa Iran serta konsekuensi dari pendekatan unilateralisme Trump terhadap dunia.

Mengingat beragamnya alat informasi yang tersedia di bidang sosial dan politik, sanksi terhadap Zarif untuk menghentikan diplomasi efektifnya sebagai juru bicara utama Iran di seluruh dunia tidak banyak berpengaruh.

Sekaitan dengan hal ini, Richard Nephew, mantan pejabat yang bertanggung jawab atas sanksi terhadap Iran di masa pemerintahan Presiden Barack Obama, menyebut tindakan ruang perang ekonomi pemerintahan Trump dalam menjatuhkan sanksi terhadap menteri luar negeri Iran sebagai sesuatu yang menggelikan dan mengatakan, "Langkah ini tidak memengaruhi diplomasi Zarif."

Kebijakan prinsip dan koheren Iran di dalam negeri dan pengaruhnya dalam memberikan penyadaran opini publik dunia akan kebijakan destruktif dan sepihak dari pemerintah Trump telah menempatkan para pejabat AS menemui jalan buntu dalam menghadapi Iran.

Selama kunjungannya baru-baru ini ke New York dan berbagai percakapannya dengan media-media Amerika, diplomasi aktif menteri luar negeri Iran berhasil menggambarkan kemunafikan pemerintah Trump kepada dunia dalam menghadapi bangsa Iran, sehingga berhasil memenangkan Iran dalam perang media dan kemauan melawan Amerika Serikat.

Secara umum, sanksi terhadap entitas hukum dan pribadi Iran oleh pemerintahan Donald Trump bertujuan menangkal pengaruh Republik Islam di berbagai bidang sebagai kekuatan yang efektif di Asia Barat dan dunia.

Sanksi Menjadi Instrumen Tekanan AS

Sanksi, tekanan maksimum dan intimidasi adalah tiga alat pemerintah Trump untuk melawan Iran yang telah menjadi agenda para pejabat AS sejak Amerika Serikat keluar dari perjanjian JCPOA.

Pemerintahan Trump mengklaim bahwa target tekanan dan sanksi adalah sistem Iran, tetapi sanksi ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat Iran telah mengungkapkan absurditas klaim tersebut.

Terorisme ekonomi yang diadopsi oleh pemerintahan Trump dengan pendekatan unilateralis dan mengkonsolidasi pihak lain untuk ikut bersama mengembargo bangsa Iran adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan.

Sanksi telah menjadi instrument abadi berbagai pemerintah di Amerika Serikat yang diterapkan kepada bangsa Iran sejak kemenangan Revolusi Islam di negara Iran. Berbagai pemerintah di Amerika Serikat, melalui sanksi, mencoba mengubah prinsip dan kebijakan negara Iran yang independen, sebuah kebijakan yang selama 40 tahun terakhir telah terbukti gagal bagi Amerika Serikat dan masyarakat internasional.

Ketegaran bangsa Iran yang berpegangan pada prinsip-prinsip Revolusi Islam telah membentengi bangsa ini melawan musuh-musuh yang sengit dan ini telah membuat marah berbagai pemerintah di Amerika Serikat, khususnya pemerintahan Donald Trump.

Penolakan Global akan Sanksi Zarif

Sanksi terhadap menteri luar negeri Iran telah menerima reaksi keras dari komunitas internasional, dan bahkan di Amerika Serikat sendiri, sikap itu telah dikritik sebagai tindakan politik yang sekali lagi menunjukkan keterasingan Amerika Serikat dalam sistem internasional.

Negara-negara Eropa, termasuk Jerman, serta Cina dan Rusia, telah berjanji untuk melanjutkan konsultasi dan bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian luar negeri Jerman mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah pemerintah Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada Mohammad Javad Zarif tidak akurat dan menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan kerja sama diplomatik dengan menteri luar negeri Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova juga menanggapi sanksi terhadap menteri luar negeri Iran, dengan mengatakan bahwa dari semua instrumen diplomatik, Amerika Serikat hanya menggunakan sanksi. Menurutnya, "Sanksi Amerika Serikat telah kehilangan kredibilitas dan efektivitas."

"Tidak" terhadap tindakan sepihak serta ekstrajudisial dan hukum internasional yang dilakukan pemerintah Presiden Donald Trump telah menjadi masalah global yang penting dan diplomasi Iran yang aktif dan efektif memainkan peran sangat penting.

Diplomasi aktif Iran di berbagai bidang telah menantang pemerintahan Trump sehingga mereaksi mulai dari membatasi hingga sanksi pada Mohammad Javad Zarif dan ini menunjukkan efektivitas kebijakan global Iran.

Kekuatan ekspresi efektif, yang didominasi oleh pengetahuan tentang politik dan kekuatan persuasif dari menteri luar negeri Iran, telah membuat kebijakan dan logika Republik Islam Iran diterima oleh opini publik dunia.

Lembaga diplomasi Iran yang dipimpin Zarif, dengan konsultasi intensif dan dialog efektif dengan berbagai media, terutama Amerika Serikat dan melaksanakan hukum internasional, telah membuat kebijakan destruktif pemerintah Trump terhadap Iran tidak efektif.

Dalam hal ini, surat kabar Washington Post AS dalam menanggapi sanksi yang dilakukan pemerrintah Trump terhadap menteri luar negeri Iran menulis, "Tidak jelas sanksi terhadap Zarif punya hubungan apa dengan tujuan Amerika Serikat. Alasan terdekat yang bisa menjadi kemarahan pemerintah AS kembali pada wawancara Zarif dengan media-media AS di New York.

Majid Takht-Ravanchi, Wakil Tetap Iran di PBB juga mengatakan, "Sanksi terhadap menteri luar negeri Iran tidak dapat mematikan bahasa lugas dan argumentatif Zarif."

Langkah pemerintah AS untuk membatasi secara diplomatik dan sekarang memberikan sanksi kepada menteri luar negeri Iran mencerminkan keputusasaan Washington terhadap Tehran. Mengingat beragamnya alat yang tersedia untuk memengaruhi opini publik di seluruh dunia, hak atas diplomatik Iran tidak dapat dibungkam dengan instrumen seperti sanksi.

Dukungan masyarakat internasional untuk JCPOA, penentangan terhadap sanksi sepihak AS terhadap negara Iran, penolakan terhadap kebijakan Washington terhadap Tehran, dan ketidakmauan negara-negara berpengaruh untuk mengikuti Amerika Serikat membangun koalisi keamanan maritim di Teluk Persia, menandakan penolakan terhadap kebijakan arogan dan unilateral Trump di dunia.