Risiko Memblokir Ekspor Minyak Iran (2-habis)

Pemerintahan Trump memutuskan mengakhiri pengecualian sanksi minyak Iran yang sebelumnya diberikan kepada beberapa konsumen terbesar negara ini.

Keputusan ini bertujuan untuk menerapkan tekanan maksimum, memangkas pendapatan Iran dari ekspor minyak, dan memaksa Tehran untuk menerima 12 tuntutan yang pernah diajukan Washington.

Tindakan bermusuhan Trump terhadap Iran mendapat reaksi yang beragam dari negara-negara dunia. Beberapa importir minyak Iran seperti Turki dan juga kekuatan besar rival Amerika yaitu Rusia dan Cina, menganggap langkah tersebut tidak bisa dibenarkan dan mengecamnya. Namun, negara-negara Eropa sekutu Amerika hanya menyatakan penyesalan mereka.

Selama periode pengecualian sanksi, Cina, India, Korea Selatan, Jepang, dan Turki memanfaatkan keringanan itu untuk terus membeli minyak dari Iran. Namun, Italia, Yunani, dan Taiwan tidak memanfaatkannya dan menghentikan impor mereka dari Republik Islam secara penuh.

Kepala Kelompok Aksi Iran di Departemen Luar Negeri AS, Brian Hook pada 2 April lalu mengatakan bahwa Washington ingin menekan penjualan minyak mentah Iran ke angka nol dan sejauh ini tiga negara dari delapan negara yang memperoleh pengecualian, telah menghentikan impor minyak mentahnya dari Iran ke angka nol.

Turki memiliki hubungan yang sangat luas dengan Iran di bidang ekonomi, perdagangan, dan energi. Sebagai salah satu importir minyak Iran, negara itu telah mengambil sikap yang tegas dan menolak menghentikan pembelian minyaknya dari Iran.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengkritik keputusan AS yang mengakhiri pengecualian sanksi bagi para pembeli minyak Iran, dan mengatakan langkah itu tidak akan membantu perdamaian dan stabilitas di kawasan.

"Kami tidak menerima sanksi dan pemaksaan sepihak tentang bagaimana Turki harus membangun hubungannya dengan para tetangga," kata Cavusoglu di akun Twitter-nya, Senin (22/4/2019) seperti dilansir Reuters.

Dalam pandangan Turki, langkah Washington melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Cina – sebagai konsumen terbesar minyak Iran – juga tidak senang dengan keputusan Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang pada 23 April lalu, mengatakan keputusan AS akan memperburuk situasi di Timur Tengah dan pasar energi dunia. "Beijing menentang pelaksanaan sanksi sepihak Washington terhadap Tehran," tegasnya.

Menurut Geng, AS bertindak di luar yurisdiksi hukumnya dengan menerapkan sanksi dan tindakan sepihak terhadap minyak Iran. "Kami mendesak AS untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab dan memainkan peran yang konstruktif, bukan sebaliknya,” tegasnya.

"Kerja sama energi normal yang dimiliki Cina dan negara-negara lain dengan Iran dalam kerangka hukum internasional adalah sah dan rasional, dan harus dihormati," pungkasnya.

Namun, India sebagai konsumen utama minyak mentah Iran, menunjukkan reaksi yang berbeda. Menteri Perminyakan India, Dharmendra Pradhan menuturkan, "Akan ada tambahan pasokan dari negara-negara penghasil minyak utama lainnya. Kilang India sepenuhnya siap untuk memenuhi permintaan nasional untuk bensin, solar, dan produk minyak bumi lainnya."

Sementara itu, Menteri Industri dan Perdagangan Jepang, Hiroshige Seko pada 23 April lalu mengatakan, Jepang memperkirakan keputusan AS untuk tidak memperpenjang pengecualian sanksi minyak Iran, memiliki dampak terbatas.

Korea Selatan sejauh ini belum menyampaikan respon resmi terhadap tindakan baru AS. Namun, kantor berita Yonhap melaporkan bahwa sebuah delegasi dari pemerintah Korsel akan berkunjung ke Washington pekan ini untuk membicarakan masalah tersebut dengan para pejabat AS.

Sementara itu, sekutu-sekutu regional Amerika menyambut keputusan Trump dan menyuarakan dukungan mereka. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Ibrahim bin Abdulaziz al-Assaf menyambut keputusan AS mengakhiri semua pengecualian sanksi Iran mulai bulan Mei. Dia mengatakan ini adalah langkah yang diperlukan untuk menghentikan kebijakan "destabilisasi" Tehran di kawasan.

"Arab Saudi sepenuhnya mendukung langkah yang diambil oleh AS, karena ini diperlukan untuk memaksa Iran mengakhiri kebijakan 'destabilisasinya' di kawasan," kata Ibrahim al-Assaf dalam sebuah pernyataan.

Dia juga mengulangi pernyataan yang dikeluarkan oleh menteri energi Arab Saudi pada hari Senin (22 April 2019) bahwa negara itu akan berkoordinasi dengan produsen minyak lainnya untuk memastikan pasokan minyak mentah yang memadai dan stabilitas pasar.

Perdana Menteri rezim Zionis Israel, Benjamin Netanyahu memuji keputusan pemerintahan Trump terhadap Iran. "Keputusan Presiden Trump dan pemerintah AS sangat penting untuk meningkatkan tekanan pada Iran," kata kantor Netanyahu dalam sebuah statemen. "Kami mendukung tekad AS melawan Iran dan ini adalah cara yang tepat untuk menghentikannya," tambahnya.

Rusia – anggota lain perjanjian nuklir JCPOA – mengambil sikap tegas terhadap keputusan AS menjatuhkan sanksi atas sektor minyak Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, konfrontasi dan tekanan terhadap Iran adalah sebuah kebijakan yang dikejar Washington sejak dulu.

Moskow percaya bahwa Washington mengejar beberapa tindakan untuk menekan Tehran dan salah satunya adalah pengetatan sanksi minyak.

"Keputusan AS terhadap Iran tidak boleh dilihat secara terpisah, dan penetapan Korps Garda Revolusi Islam (Pasdaran) sebagai organisasi teroris juga bagian dari langkah komprehensif AS untuk menekan Iran. Semua tindakan ini menargetkan pemerintah dan rakyat Iran," ungkap Zakharova.

Akan tetapi, negara-negara Eropa hanya menunjukkan sikap pasif atas keputusan pemerintah AS, yang tidak akan memperpanjang pengecualian sanksi terhadap para importir minyak Iran.

Uni Eropa hanya menyatakan penyesalan atas keputusan baru Presiden Trump terhadap Iran. Juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Maja Kocijancic mengatakan Brussels menyesalkan pengumuman Washington yang tidak memperpanjang keringanan sanksi terkait pembelian minyak dari Iran, karena langkah ini akan semakin memperlemah pelaksanaan perjanjian nuklir JCPOA.

Uni Eropa seharusnya mengecam tindakan sepihak AS yang bertentangan dengan perjanjian nuklir dan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, bukan sebatas mengeluarkan penyesalan.

Kementerian Luar Negeri Inggris juga menyatakan penyesalannya atas langkah AS yang mengakhiri periode keringanan sanksi terhadap para importir minyak Iran. "Perjanjian nuklir JCOPA adalah kesepakatan yang signifikan dan pemerintah Inggris akan tetap berkomitmen untuk itu," kata pernyataan Kemenlu Inggris pada Selasa (23/4/2019) malam.

Ketika AS secara sepihak meninggalkan JCPOA pada Mei 2018, negara-negara Eropa juga tidak mengambil tindakan praktis untuk menekan Washington, tetapi hanya sebatas mengeluarkan kecaman.

Tentu saja dukungan Uni Eropa dan Troika Eropa – Inggris, Perancis, dan Jerman – sejalan dengan kepentingan Benua Biru itu. Eropa memandang JCPOA sebagai sebuah contoh dari perjanjian multilateral yang mampu menyelesaikan masalah nuklir Iran. Mereka juga menganggap JCPOA sebagai contoh dalam memecahkan sengketa lain di kancah internasional.

Sanksi minyak Iran akan memicu lonjakan harga minyak di pasar dunia dan juga mendorong kenaikan harga bahan bakar di AS. Kenaikan ini tentu akan meningkatkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Trump.

Di samping itu, negara-negara seperti Turki dan Cina, menekankan tekadnya untuk tetap membeli minyak dari Iran, dan mereka tampaknya tidak peduli dengan ancaman sanksi oleh Washington.

Pemerintahan Trump mungkin mampu membatasi ekspor minyak Iran, tetapi mustahil bisa menekannya ke angka nol, karena AS tidak akan mampu meyakinkan semua importir minyak untuk menghentikan pembelian mereka dari Iran.

Cina – sebagai importir besar minyak Iran – memiliki hubungan yang sangat luas dengan Republik Islam dan mereka bergantung pada sumber-sumber energi negara ini. Sanksi AS terhadap Venezuela serta kekhawatiran tentang produksi minyak di Libya dan Aljazair juga ikut mempengaruhi kenaikan harga minyak dunia.

Trump secara khusus mengandalkan Arab Saudi untuk mendukung kesuksesan sanksinya, namun kenaikan drastis harga minyak pada November 2018 – setelah AS mengembalikan sanksi-sanksi nuklir terhadap Iran – menunjukkan bahwa Saudi dan sekutu Washington di kawasan serta OPEC, tidak akan mampu menutupi kekosongan minyak Iran di pasar dunia.

Media Bloomberg dan situs-situs analis lainnya menekankan bahwa kapasitas produksi Arab Saudi terbatas, terutama dengan naiknya permintaan di pasar dan situasi produksi minyak di Libya, Venezuela, dan Nigeria. Saudi tidak akan mampu memenuhi permintaan pasar bahkan jika mengerahkan kapasitas penuhnya. (RM)