Pemilu, Fondasi Kuat Demokrasi di Iran

Pemilu merupakan salah satu fondasi untuk mewujudkan demokrasi. Setelah kemenangan Revolusi Islam, prinsip penting untuk membentuk demokrasi ini mendapat penekanan khusus dalam referendum penentuan sistem Republik Islam Iran.

Lewat gerakan besar ini, suara rakyat memperoleh nilai dan kedudukan hakikinya dalam pengembangan politik Iran.

Penyelenggaraan hampir 40 pemilu pasca kemenangan revolusi menunjukkan pentingnya peran suara rakyat dalam memperkuat infrastruktur demokrasi religius di Republik Islam Iran. Perubahan ini dimulai dengan diadakannya referendum yang bersejarah dan menentukan pada 12 Farvardin 1358 Hijriah Syamsiah atau April 1979, pada musim semi pertama pasca kemenangan revolusi.

Referendum usulan Imam Khomeini ra ini dilaksanakan dalam rangka referendum pembentukan Republik Islam Iran. Usulan ini menunjukkan esensi kerakyatan dan independensi Revolusi Islam.

Dalam pesannya, Bapak Pendiri Republik Islam Iran itu meminta rakyat untuk berpartisipasi secara penuh dalam referendum dan mereka bebas menentukan pilihannya atas sistem politik yang inginkan.

“Referendum ini akan menentukan nasib bangsa kita. Referendum ini akan membawa kalian ke arah kebebasan dan independensi atau seperti masa silam, pengekangan dan ketergantungan pada asing. Ini adalah sebuah referendum yang harus diikuti oleh semua… kalian bebas menjatuhkan pilihan. Kalian berhak dan bebas menulis di kertas suara, menulis republik demokratik, rezim monarki atau menulis apapun yang kalian inginkan. Kalian bebas dalam hal ini," tegas Imam Khomeini dalam pesannya kepada rakyat Iran.

Melalui referendum ini, sistem Republik Islam Iran terbentuk dari suara mayoritas rakyat dan lahirlah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan suara rakyat.

Dalam referendum itu, sebanyak 98,2 persen rakyat Iran menyetujui Republik Islam sebagai sistem pemerintahan mereka. Hasil referendum itu diumumkan pada 12 Farvardin dan momen bersejarah ini diperingati setiap tahun di Iran sebagai Hari Republik Islam.

Keistimewaan sistem Republik Islam adalah memberikan perhatian serius dan menghormati suara dan kehendak rakyat sejak hari pertama berdiri. Di Republik Islam Iran, suara rakyat memiliki tempat khusus dan sistem politik bergerak menuju pemenuhan kehendak rakyat.

Dari sudut pandang ini, pelaksanaan referendum 12 Farvardin 1358 HS menjadi salah satu manifestasi demokrasi di Iran Islam di mana kedaulatan rakyat menentukan takdir politik negara. Oleh karena itu, referendum tersebut dianalisa oleh banyak pengamat politik dan analis dari berbagai aspek politik, sosial, dan ekonomi.

Konstitusi Iran menekankan bahwa sistem Republik Islam didasarkan pada suara dan kehendak rakyat. Atas dasar ini, legitimasi semua elemen sistem ditentukan oleh suara dan kehendak rakyat. Prinsip demokrasi religius di Iran dijelaskan pada Pasal 56 Konstitusi.

“Kedaulatan mutlak atas alam semesta dan manusia berada di tangan Tuhan dan Dia-lah yang mengangkat manusia untuk mengatur kehidupan sosialnya sendiri. Tidak seorang pun boleh merampas hak yang diberikan Tuhan ini dari manusia atau menempatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Rakyat harus menggunakan hak yang diberikan Tuhan ini dengan cara yang ditentukan dalam pasal selanjutnya,” demikian bunyi Pasal 56 Konstitusi Iran.

Di Iran, partisipasi dalam pemilu tidak menjadi sebuah kewajiban hukum, tetapi merupakan sebuah kewajiban agama-sosial dan bagian dari hak-hak individu dalam masyarakat.

Pemilu dalam sistem politik Iran Islam didasarkan pada prinsip demokrasi dan partisipasi ini berpengaruh dalam pengambilan keputusan di ranah politik dan sosial.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayid Ali Khamenei dalam pidatonya pada acara haul Imam Khomeini ra ke-25 di Tehran, menjelaskan tentang pentingnya kedudukan pemilu dalam sistem Republik Islam Iran.

“Dalam keteladanan Republik Islam, demokrasi dan agama bukan hanya dua unsur yang terpisah, tetapi demokrasi bersumber dari agama. Jangan ada yang mengira bahwa Imam kita (Imam Khomeini) mengadopsi pemilu dari budaya Barat dan mengawinkannya dengan pemikiran Islam dan syariat Islam, tidak. Jika pemilu dan demokrasi serta kebergantungan pada suara rakyat bukan bagian dari agama dan syariat Islam, maka Imam akan memberi tahu kami. Jika ini masalahnya, dia akan menyampaikan secara jelas dan tegas. Demokrasi adalah bagian dari agama. Oleh karena itu, syariah Islam adalah kerangka kerjanya… syariah Islam harus dipatuhi. Semua pekerjaan dalam sistem ini berjalan melalui demokrasi. Semua pekerjaan ada di tangan rakyat. Ini adalah basis utama dari gerakan Imam kita yang mulia,” kata Ayatullah Khamenei.

Pendekatan demokrasi religius sebenarnya merupakan pemenuhan hak-hak rakyat dalam menentukan nasib, di mana menjadi salah satu ciri penting dalam pengembangan politik.

Berdasarkan prinsip ini, rakyat Iran – dengan suara langsung dan rahasia –  berpartisipasi untuk menentukan nasib dan kemajuan dalam empat pemilu presiden, parlemen, Dewan Kota dan Dewan Desa, serta Dewan Ahli Kepemimpinan.

Ayatullah Khamenei dalam menjelaskan prinsip kerakyatan, mengatakan pemerintahan yang merakyat berarti memberikan peran kepada masyarakat dalam pemerintahan. Artinya, rakyat memiliki peran dalam mengatur pemerintahan dan membentuk pemerintahan, mengangkat penguasa, dan mungkin juga dalam menentukan rezim pemerintahan dan politik.

“Makna lain dari pemerintahan Islam yang merakyat adalah bahwa pemerintahan Islam bertugas melayani masyarakat. Hal yang penting bagi penguasa adalah kepentingan umum masyarakat, bukan orang tertentu atau golongan tertentu,” tambahnya.

Pasca kemenangan Revolusi Islam, pemilu selalu berperan untuk memperkuat fondasi kerakyatan Republik Islam dan membuka ruang untuk kegiatan dengan beragam pandangan.

Di setiap pemilu, rakyat – dengan beragam pandangan politik – menunjukkan bahwa mereka mempercayai dan mendukung sistem politik yang mereka pilih, dan tahun ini rakyat Iran juga akan kembali melakukan pemilihan presiden baru. (RM)