Pars Today

Pada bagian ini kita akan menelisik bagaimana pengaruh sanksi AS terhadap industri pertahanan Iran.

Program rudal merupakan salah satu pilar utama strategi pencegahan konvensional Republik Islam  dan memiliki tempat khusus dalam doktrin pertahanan Iran demi menanggapi agresi dan ancaman musuh regional dan trans-regional.

Kegiatan rudal Iran sepenuhnya sah, konvensional dan legal, serta termasuk salah satu hak yang melekat pada rakyat Iran. Kegiatan ini juga sejalan dengan hukum internasional dan norma-norma internasional. 

Meskipun demikian, faktanya selama beberapa tahun sekarang, telah ada upaya yang luas dan terorganisir dilancarkan musuh-musuh Iran yang dipimpin oleh Amerika Serikat, untuk membatasi kemajuan rudal dan melemahkan kemampuan rudal negara itu.

Di antara kebijakan musuh Iran adalah penggunaan berbagai alat seperti sanksi, spionase, infiltrasi serta sabotase, dan sebagainya.

Bagian dari kekuatan dan perhatian musuh difokuskan pada pengendalian program rudal Republik Islam Iran menggunakan berbagai sarana yang dimilikinya, salah satunya dengan sanksi  sebagaimana dalam resolusi Dewan Keamanan 2231 dan pasal-pasal terkait berkaitan dengan pengembangan rudal dan senjata Iran.

Pembatasan rudal dan senjata dalam Resolusi 2231 mengambil bentuk yang berbeda dari resolusi sebelumnya. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2015 dengan tujuan untuk meratifikasi ketentuan Dewan Keamanan PBB yang mengakhiri resolusi sanksi sebelumnya dan memberlakukan pembatasan tertentu, termasuk pada industri militer, khususnya industri rudal.

Resolusi yang dirancang oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan Cina, berisi tujuh klausul. Embargo senjata yang dikenakan kepada Iran dalam resolusi tersebut berakhir pada 18 Oktober 2020. AS melancarkan aksi ekternsif untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, tap telah gagal.

Amerika Serikat mengkhawatirkan penjualan senjata dari Iran ke negara-negara dunia, yang akan menjadikan Tehran sebagai salah satu negara terkemuka di bidang ekspor senjata konvensional. Mengenai berakhirnya embargo senjata Iran, Majid Takht-e-Ravanchi, Wakil Tetap Iran untuk PBB, mengatakan, "Mulai 18 Oktober 2020, perdagangan senjata Iran tidak memerlukan persetujuan sebelumnya dari Dewan Keamanan PBB,".

Dia menegaskan, “Lima tahun setelah diadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, embargo senjata ilegal terhadap Iran kini telah berakhir dan perdagangan senjata Iran tidak memerlukan persetujuan Dewan Keamanan sebelumnya. Tapi Amerika Serikat mencoba untuk mencegah hal ini, tetapi gagal, karena Dewan Keamanan PBB telah menolaknya,".

Tampaknya, Amerika Serikat akan terus melancarkan pembatasan ketat pada aktivitas rudal yang sah, karena langkah sepihak AS untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Iran. Oleh karena itu, ketergantungan pada kemampuan rudal dalam negeri merupakan inti dari kebijakan pertahanan Tehran.

Sejak terbitnya Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1696 tahun 2006, hingga Resolusi 2231 tahun 2015, isu sahnya kegiatan misil Iran telah dikaitkan dengan program nuklir dengan pendekatan politik dan ilegal. Dengan demikian, program rudal Iran telah ditargetkan dengan pembatasan dan sanksi yang menggunakan alasan palsu.

Amerika Serikat dan rezim Zionis, yang memiliki persenjataan rudal dan nuklir tidak mematuhi aturan internasional yang mengikat, tapi mencoba untuk menghubungkan kegiatan rudal sah Iran dengan nuklir, dan menciptakan Iranophobia demi mencegah penguatan pertahanan Iran dan pencegahannya. Padahal, program nuklir Iran menurut Badan Energi Atom Internasional (IAEA), benar-benar damai, dan  kegiatan rudal Iran adalah normal, sah dan sesuai dengan hukum internasional. 

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada tahun 2020 yang berusaha menjatuhkan sanksi kepada siapa pun atau perusahaan mana pun yang berdagang senjata dengan Iran. Di bawah perintah eksekutif Trump, setiap individu atau perusahaan yang tidak mematuhi sanksi senjata AS terhadap Iran akan menjadi sasaran sanksi sekunder dan ditolak akses ke pasar AS.

Meskipun Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2231 mencabut pembatasan perdagangan senjata Iran mulai 18 Oktober 2020, dan mempertimbangkan pencabutan pembatasan aktivitas rudal untuk tahun 2023, tapi Amerika Serikat berusaha untuk memblokir kerja sama militer sah negara lain dengan Iran melalui sanksi sepihak.

Terlepas dari kebijakan Iranofobia AS, kekuatan pertahanan Republik Islam Iran bertujuan damai dan tidak agresif, karena berpijak pada nilai-nilai Islam serta kebijakan berbasis perdamaian Iran terhadap isu-isu regional dan dunia Islam. Prioritas pertahanan strategis Iran termasuk melindungi integritas teritorialnya, memberikan keamanan di kawasan, termasuk di Teluk Persia, pencegahan melalui pertahanan yang komprehensif dan swasembada, non-agresi, dan penentangan terhadap penggunaan senjata pemusnah massal. Prioritas ini saling memperkuat dan tidak dapat dipisahkan. Iran juga menekankan perlucutan senjata global dan denuklirisasi Asia Barat.

Tujuan akhir dari prioritas pertahanan strategis Iran untuk melindungi sistem politik, integritas teritorial, sumber daya nasional dan kepentingan rakyat Iran, yang akan dimungkinkan melalui pencegahan dan, jika perlu intervensi. Kekuatan pertahanan nasional, pelatihan tenaga muda dan khusus, pertahanan yang berpusat pada rakyat, tidak menggunakan kekuatan militer untuk agresi, rekayasa balik militer, ketergantungan minimal pada impor senjata adalah di antara isu-isu yang membentuk sifat kekuatan pertahanan Iran.

Republik Islam Iran telah memilih strategi "pencegahan pertahanan komprehensif" berdasarkan pengalaman pertahanan suci dan jenis ancaman periferal dan regional. Penguasaan Iran terhadap sistem dan teknologi militer canggih menjadi salah satu pilar utama pencegahannya. Permusuhan Washington terhadap Tehran dan upayanya untuk memberlakukan embargo senjata selama ini membentur dinding. Bahkan, embargo senjata Iran di bawah Resolusi PBB no 2231 dicabut pada 18 Oktober 2020.

Kemampuan rudal Iran selalu menjadi salah satu isu kampanye hitam Amerika Serikat dan sekutu regionalnya. AS senantiasa menampilkan program rudal Iran secara distorsif sebagai ancaman regional dan global. Semua itu dilakukan AS untuk melemahkan program rudal Iran dan melucuti pertahanan negara, setelah itu kemungkinan melancarkan perubahan politik dan pendudukan Iran, sebagaimana dilakukan di Irak.

AS menggambarkan rudal Iran sebagai sarana untuk membawa hulu ledak nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya. Pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang mencoba untuk meluncurkan perlombaan senjata di kawasan itu, menjarah sumber daya negara-negara Arab reaksioner, dan mengalihkan pikiran orang-orang di kawasan itu dari bahaya persenjataan nuklir rezim Zionis.

AS selama ini menjalankan strategi AS untuk menggulingkan Republik Islam Iran dengan berbagai pendekatannya termasuk pengembangan terorisme takfiri hingga ancaman serangan militer. Menghadapi kondisi demikian Iran meningkatkan kemampuan rudalnya pencegah, yang diakui oleh think tank Amerika sendiri. Menurut Brookings Institution, “Dalam kemungkinan perang di masa depan, Iran dapat menggunakan rudal balistik konvensional berpemandu presisi untuk menghancurkan pangkalan yang digunakan oleh jet tempur AS dan menghancurkan pelabuhan serta pangkalan pasokan AS. Amerika Serikat dapat mentransfer jet tempur yang ditempatkan di pangkalan ini ke kapal induk angkatan laut. Tapi kapal-kapal raksasa ini sendiri rentan dan tidak banyak kapal induk di daerah itu,".

Faktanya, Iran dengan kemampuan rudal dan pesawat nirawaknya telah meningkatkan anggaran militer Amerika Serikat. Serangan rudal Iran yang akurat dan tangguh terhadap pangkalan militer AS, Ain al-Assad pada tahun 2020 sebagai tanggapan atas terorisme negara AS dan pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds, Sepah pasdaran oleh Amerika Serikat di Irak, menunjukkan bahwa kekuatan rudal Iran adalah mampu menanggapi setiap tindakan konfrontatif AS.

Amerika Serikat terus berusaha membatasi kemampuan rudal Iran yang kuat melalui kebohongan dan Iranofobia, yang digunakan untuk menutupi kelemahan AS dalam menghadapi rudal Iran yang independen dan digarap para ahli dalam negerinya sendiri.(PH)