Mencari Solusi Krisis Yaman
Instabilitas politik dan kekacauan masih terus mengguncang Yaman. Sebagian analis menyebut Yaman sebagai Afghanistan dunia Arab dan sebagian lagi menganggapnya Vietnam dunia Arab. Laporan yang dirilis oleh lembaga-lembaga internasional khususnya UNICEF menilai agresi koalisi Arab pimpinan Arab Saudi di Yaman sebagai contoh nyata kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian.
Data UNICEF sampai akhir bulan Mei 2016 mencatat bahwa 21,1 juta populasi Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan, di mana 9,9 juta adalah anak-anak, 2,7 juta warga Yaman menjadi pengungsi di dalam negeri, sebanyak 320 ribu anak-anak di bawah usia 5 tahun menderita krisis pangan yang akut, 2,2 juta anak-anak putus sekolah, 8 juta anak-anak memerlukan dukungan sosial, 14,1 juta orang juga membutuhkan perawatan medis.
Juru bicara UNICEF di Yaman, Mohammad al-Asadi baru-baru ini mengatakan, dua pertiga anak-anak Yaman menderita gizi buruk dengan bahaya kematian. Sebelum ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyatakan 50 persen warga Yaman terutama penduduk di 19 provinsi dari 22 provinsi menghadapi kerawanan pangan yang parah dan sebanyak 70 persen dari mereka berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Statistik tentang krisis Yaman terbit secara berkala dan menjadi contoh nyata kejahatan perang menurut statuta Pengadilan Pidana Internasional. Meski demikian perang di Yaman terus berkecamuk. Para aktor utama di medang perang Yaman mencakup koalisi Arab pimpinan Arab Saudi, pasukan bayaran milik Presiden buron Abd-Rabbu Mansour Hadi, militer dan pasukan relawan di bawah Gerakan Ansarullah dan Kongres Umum Rakyat pimpinan Ali Abdullah Saleh, serta kelompok-kelompok teroris khususnya Al Qaeda.
Para aktor trans-regional seperti, Amerika Serikat juga terlibat langsung dalam konflik Yaman. Sebagai contoh, situs Global Research menyebut Al Qaeda sebagai aset AS di Yaman. Sebagian faksi politik Yaman juga memilih mendukung Arab Saudi dalam konflik itu. Mereka adalah kabilah al-Ahmar sebagai kabilah terbesar di Yaman, Partai al-Islah, dan kelompok-kelompok Salafi Yaman.
Medan perang di Yaman tersebar di Provinsi Sanaa, Taiz, Aden, Hadhramaut, Marib, Saada, dan al-Jawf. Yaman menyaksikan pertempuran antara Gerakan Ansarullah dan Kongres Umum Rakyat melawan koalisi Arab, antara Ansarullah dan Kongres Umum Rakyat melawan tentara bayaran Mansour Hadi. Selain itu, pasukan Ansarullah dan Ali Abdullah Saleh juga dipaksa meladeni kelompok teroris Al Qaeda. Demikian juga pasukan Mansour Hadi, mereka juga terlibat perang dengan Al Qaeda.
Oleh karena itu, medan perang di Yaman tidak hanya menjadi arena pertarungan dua kubu atau koalisi, tetapi di sana ada empat kelompok yang saling berseteru.
Di tengah badai konflik, perundingan damai Yaman yang dimediasi oleh Utusan Khusus PBB Ismail Ould Cheikh Ahmed juga digelar di Kuwait. Perundingan Kuwait melibatkan delegasi nasional – Gerakan Ansarullah dan Kongres Umum Rakyat – dan delegasi Mansour Hadi atau kelompok Riyadh. Mereka bertemu di Kuwait sejak 21 April 2016 untuk mencari solusi konflik Yaman.
Perundingan Kuwait dengan tujuan membentuk pemerintah persatuan nasional di Yaman sejauh ini belum mencapai kesepakatan meski sudah berlangsung lebih dari 100 hari. Perselisihan kedua kubu sudah sangat besar dan pertemuan itu sempat dihentikan beberapa kali. Pemerintah Kuwait juga menetapkan batas waktu kepada kedua kubu, yang berakhir pada 7 Agustus lalu.
Perundingan damai Yaman sendiri resmi ditangguhkan pada Sabtu (6/8/2016). Sebenarnya, Cheikh Ahmed telah melakukan banyak upaya untuk mempertahankan pembicaraan damai di Kuwait dan kembali mendudukkan kedua pihak di meja perundingan. Namun, sekarang harus kita lihat apakah Kuwait akan kembali menjadi tuan rumah untuk perundingan Yaman atau kedua pihak memilih negara lain sebagai lokasi pertemuan.
Lalu, mengapa perundingan Kuwait gagal menghasilkan kesepakatan kendati utusan khusus PBB sudah bekerja keras? Michael Brecher penulis buku Crises in World Politics, menilai parameter dan tanda-tanda parahnya sebuah krisis meliputi jumlah aktor, skala intervensi kekuatan besar, kedudukan geostrategis, tingkat heterogenitas pihak yang terlibat, isu krisis, dan ada atau tidaknya kekerasan.
Krisis Yaman telah memenuhi semua kriteria tersebut. Tentu saja jumlah kelompok yang terlibat dalam krisis ini tidak sebanding dengan krisis Suriah dan hanya terbatas pada dua kubu yaitu delegasi nasional dan kelompok Riyadh. Namun, mereka sendiri mewakili kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki pengaruh di Yaman.
Kekuatan-kekuatan besar melakukan intervensi di Yaman dan serangan militer Arab Saudi merupakan bentuk intervensi yang paling besar dan menjadi pemicu utama krisis. Selain itu, delegasi Riyadh secara langsung menerima dikte dari pemerintah Saudi. Yaman selain menjadi tetangga Arab Saudi, juga memiliki kedudukan strategis bagi dunia karena menguasai Selat Bab El Mandeb.
Dari segi kekuasaan, Mansour Hadi dan kubunya selalu memegang kekuasaan di Yaman, sementara Gerakan Ansarullah senantiasa diperlakukan diskriminatif dan ditindas oleh penguasa. Dari aspek politik, Ansarullah menentang dominasi Barat dan rezim Al Saud di Yaman, namun delegasi yang berkiblat ke Mansour Hadi memiliki keterkaitan nyata dengan Barat dan Saudi.
Isu krisis Yaman juga berhubungan dengan formasi dan pembagian kekuasaan serta penentuan sistem pemerintahan. Perkara ini selalu menjadi perdebatan sengit bagi partai-partai politik di sebuah negara. Kekerasan juga sudah mencapai puncaknya dalam krisis Yaman dan data yang dirilis oleh lembaga-lembaga internasional mencatat telah terjadinya kekerasan yang luar biasa di negara itu.
Jadi, dapat dikatakan bahwa salah satu alasan utama gagalnya perundingan Kuwait adalah karena Yaman memiliki semua kriteria dari sebuah krisis parah. Dalam pandangan Michael Brecher, sebuah krisis dibagi dalam empat fase; kemunculan, penyebaran, penurunan, dan dampak langsung. Fase penurunan juga dimulai setelah meredanya ketegangan yang disertai kekerasan. Kegagalan perundingan Kuwait juga disebabkan belum redanya ketegangan yang berbau kekerasan.
Faktor lain berhubungan dengan peran yang dimainkan Kuwait sebagai tuan rumah perundingan Yaman. Pemerintah Kuwait membatasi perannya dalam negosiasi sebagai tuan rumah. Padahal, Kuwait dapat bertindak sebagai sebuah negara mediator seperti peran pemerintah Qatar dalam krisis Lebanon, Yaman, dan Sudan sebelum tahun 2011. Mereka bisa memanfaatkan banyak media termasuk sarana ekonomi untuk mendorong kedua pihak mencapai kesepakatan damai.
Lalu, bagaimana prospek krisis Yaman dan skenario baru untuk mengakhiri konflik pasca gagalnya perundingan Kuwait? Penetapan skenario baru tentu saja harus mempertimbangkan situasi di lapangan dan kancah politik Yaman yaitu, perang dan perundingan.
Skenario pertama, koalisi Arab pimpinan Arab Saudi tetap melanjutkan operasi militer terhadap Yaman. Gerakan Ansarullah dan Kongres Umum Rakyat juga akan melawan agresi Saudi dan sekutu-sekutunya. Keputusan ini tentu akan memperparah situasi kemanusiaan di Yaman dan mendorong Al Qaeda memperluas pengaruhnya di sana. Situasi ini bisa berdampak pada pembagian kembali Yaman yaitu pembentukan dua negara Yaman Utara dan Selatan.
Skenario kedua, PBB harus menghidupkan kembali perundingan Yaman di Kuwait atau di tempat lain. Mengingat besarnya perselisihan antara delegasi nasional Yaman dan kelompok Riyadh, maka tidak ada peluang untuk mencapai kesepakatan konstruktif dalam waktu singkat. Perundingan Yaman tampaknya bisa menghentikan atau mengurangi krisis jika pertama-tama dilakukan antara para aktor regional dan trans-regional, yang berpengaruh dalam krisis itu. Mereka harus berupaya untuk mencapai kesepakatan awal dan menetapkan sebuah peta jalan tentang struktur dan pembagian kekuasaan di Yaman.
Setelah tahap itu, pembicaraan intra-Yaman dapat digelar berdasarkan peta jalan tersebut. Dengan begitu, muncul peluang yang lebih besar untuk membentuk pemerintah persatuan nasional dan menetukan sebuah sistem federal untuk tatanan politik Yaman. Sistem federal ini juga didukung oleh Barat. Mengingat delegasi Riyadh tidak independen dalam membuat keputusan dan bersikeras pada resolusi 2216 Dewan Keamanan PBB, maka jika opsi tersebut tidak dipilih, perundingan tetap tidak akan membawa hasil yang konstruktif untuk mengakhiri krisis. Kegagalan perundingan politik sama artinya dengan kelanjutan perang.
