Rencana Barat Lawan Inisiatif Sabuk dan Jalan Cina

Di sidang terbaru Kelompok G7 di Inggris diajukan sebuah rencana untuk melawan Inisiatif Sabuk dan Jalan Cina (OBOR) senilai hampir 35 ribu miliar dolar.

Program yang digagas Barat untuk melawan rencana Cina OBOR adalah inisiatif Build Back Better World (B3W) dan bertentangan dengan rencana Cina, rencana jaringan B3W memperhatikan dengan serius standarisasi perilaku tata kelola.

Pertanyaannya di sini, apakah Barat akan masuk ke persaingan dengan Cina?

Seiring dengan berkuasanya Joe Biden di Gedung Putih, kebijakan Amerika Serikat mulai bergerak ke arah Timur.

Tentu saja, sejak awal, para ahli mulai bertanya, dengan sumber daya apa proyek ini akan dilaksanakan? Skema OBOR  sedang berlangsung, mengandalkan miliaran dolar dalam cadangan devisa dari surplus transaksi berjalan, sementara sebagian besar negara Barat kecuali Jerman sekarang mengalami defisit perdagangan yang meningkat.

Selain itu, tidak jelas apa output politik dari rencana ini sebagai imbalan atas penyediaan fasilitas? Selama bertahun-tahun, Cina telah melakukan upaya besar untuk menghindari campur tangan dalam urusan internal negara, sementara negara-negara Barat selalu menawarkan paket lengkap perubahan politik dengan imbalan bantuan ekonomi.

Namun, pemerintahan Biden di Washington dan pemerintahan Johnson di London tampaknya bertekad untuk mewujudkan rencana tersebut, terutama karena Inggris berharap untuk memantapkan dirinya sebagai pusat pertukaran dolar dan yuan dunia dengan harpaan mampu mempertahaknan kedaulatan finansial atas transaksi keuangan.

Dengan demikian, rencana ini akan memastikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, aturan infrastruktur yang berkualitas, praktik anti-korupsi, kesetaraan gender, keberlanjutan keuangan, dan kemajuan ekonomi dan sosial.

Wajar jika perkembangan ini harus diwujudkan dalam kerangka yang diinginkan Barat, yang tentunya dapat bertentangan dengan beberapa karakteristik alam dan sosial suatu masyarakat.

Di sisi lain, Cina secara praktis tidak memiliki intervensi sekecil pun di bidang ini dan menganggap standar seperti ini masuk ke wilayah internal negara lain.

Pandangan Barat semacam ini sama persis dengan pembentukan perjanjian dan protokol global, seperti Financial Action Task Force (FATF) atau program 2030. Tujuan seperti itu selalu dikritik oleh negara-negara merdeka karena penyatuan struktur seperti itu praktis mengarah pada penghancuran perilaku dan budaya lokal.

Dari mana cerita ini dimulai?

Kekhawatiran tentang rencana bersama untuk berurusan dengan Cina lebih merupakan perhatian Asia daripada Washington.

Pada 2016, Perdana Menteri Jepang saat itu Abe Shinzo dan mitranya dari India Narenda Modi meluncurkan rencana yang disebut Koridor Pertumbuhan Asia-Pasifik, yang sangat mirip dengan rencana Cina.

Menariknya, Jepang memiliki sejarah yang sangat menarik dalam menghadirkan desain seperti itu. Misalnya, pada 1980-an, ketika Jepang menghadapi surplus perdagangan yang sangat tinggi dengan Amerika Serikat, Jepang menawarkan untuk mulai membangun dan mengembangkan proyek super dengan anggaran hampir 500 miliar dolar. Tentu saja program ini tidak disambut baik oleh negara-negara pada saat itu, tetapi Cina mengubah segalanya.

Pada tahun 2016, Amerika tidak menyambut rencana tersebut, tetapi dengan dirilisnya Dokumen Keamanan Nasional AS 2017 dan identifikasi Cina sebagai ancaman besar bagi Washington, negara itu mengambil tindakan untuk menawarkan rencana serupa.

Maka pada tahun 2018, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia bersama-sama meluncurkan rencana lain yang disebut Kemitraan Tripartit untuk Menangani Cina.

Tentu saja, tidak satu pun dari proyek-proyek ini yang pada akhirnya berhasil, karena tidak satu pun dari negara-negara ini memiliki dana yang diperlukan untuk mendukung proyek-proyek tersebut.

Oleh karena itu, mempresentasikan rencana ini dalam KTT G7 dapat dianggap sebagai upaya untuk menemukan lebih banyak peserta dalam cerita ini. Prancis, sementara itu, sedang mencari untuk membangun koridor yang lebih besar antara negara-negara Afrika Utara, dan Jerman menyambut partisipasi dalam mengembangkan infrastruktur negara lain untuk mengekspor lebih banyak mesin.

Untuk menilai urgensitas program ini, cukup dicatat bahwa pada tahun 2020 untuk pertama kalinya ekspor mesin dari Cina ke negara lain melebihi ekspor Jerman, dan ini dapat menyebabkan kesalahan untuk seluruh posisi ekspor negara ini.

Dalam skema inisiatif B3W, kita tidak hanya menghadapi pemberi pinjaman besar untuk membangun infrastruktur, tetapi B3W adalah lembaga transnasional yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan standar yang diakui oleh semua investor publik dan swasta dan mereka yang melanggar standar tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Tentu saja, mengenai rencana OBOR, ada kritik bahwa proyek yang didanai tidak memiliki standar yang sama, dan ini menyebabkan hampir tidak ada kesetaraan yang cukup antara semua negara.

Di mana Posisi Iran ?

Pertanyaan apakah Barat pada akhirnya dapat menciptakan institusi seperti itu dalam menghadapi rencana Cina masih dipenuhi dengan ketidakpastian, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana Iran akan bereaksi terhadap dua proyek ini.

Baik proyek OBOR maupun B3W keduanya tidak memiliki pilihan kecuali melewati Iran, dan Iran pastinya akan memilih kebijakannya sesuai dengan kepentingan nasionalnya dan memilihnya dengan tepat.

Wajar jika proyek OBOR akan menjadi perioritas Republik Islam Iran mengingat perilaku Barat terhadap Tehran dan kebijakan mereka yang menghalangi ekonomi Iran.