KTT G-20: Konfrontasi AS dan Dunia (Bagian-1)

Konferensi Tingka Tinggi (KTT) kelompok G-20 digelar di Hamburg Jerman pada Jumat hingga Sabtu (7-8 Juli 2017). Para pemimpin 19 negara industri  atau kaya dunia bersama Uni Eropa berkumpul di lokasi pameran internasional Hamburg membahas berbagai isu penting politik dan ekonomi.

Selama proses KTT, kota Hamburg menjadi ajang protes dan demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan ekonomi kapital. Di sisi lain, meski para pemimpin kelompok ekonomi besar dunia berusaha menampilkan persatuan mereka, namun statemen akhir KTT, mengingat sikap Presiden Amerika Donald Trump terkait isu lingkungan hidup dan perdagangan, cenderung menunjukkan friksi semakin lebar di antara 19 anggota dengan Amerika Serikat.

Kelompok G-20 terdiri dari 19 negara dunia ditambah Uni Eropa. Kesembilan belas negara itu adalah Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Inggris Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Turki. Sementara anggota utama dari kelompok G-20 adalah delapan negara industri maju dan kekuatan ekonomi besar dunia, sementara anggota lainnya kecuali Arab Saudi, adalah kekuatan ekonomi baru.

Sejumlah negara juga menjadi tamu undangan atau mitra anggota utama G-20, khususnya tuan rumah KTT (Jerman). Negara-negara tersebut adalah Spanyol, Belanda, Norwegia, Guinea, Vietnam dan Singapura. Selain itu, berbagai lembaga finansial dan ekonomi internasional seperti Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga hadir di KTT G-20.

Kelompok G-20 secara keseluruhan menguasai 80 persen produk domestik bruto (PDB) dunia, 85 persen PDB nasional berbagai negara dunia, 80 persen perdagangan dunia serta dua pertiga populasi dunia. Berdasarkan estimasi IMF, anggota G-20 sejak tahun 2010 hingga 2016, menguasai 84,1 persen PDB dunia. Mengingat posisi G-20 semakin urgen pasca KTT di Washington tahun 2008, para pemimpin negara anggota pada September 2009 menyatakan G-20 akan menggantikan peran G-8 dan menjadi forum ekonomi utama negara-negara industri dan kekuatan ekonomi baru dunia.

Tapi demikian kelompok G-20 bukan sebuah lembaga resmi dan terpercaya. Lebih tepatnya G-20 adalah sebuah kumpulan untuk melakukan lobi terkait isu-isu penting dunia dan bahkan deklarasi final mereka di setiap pertemuan tidak mengikat. Kelompok G-20 tidak memiliki sekretariat dan markas tetap. Sementara negara tuan rumah pertemuan melakukan langkah-langkah yang diperlukan bagi terselenggaranya KTT dan agenda utama ditentukan berdasarkan peristiwa dan kondisi penting internasional.

KTT G20 Hamburg berakhir Sabtu (8/7) dengan merilis deklarasi final. Di deklarasi ini diisyaratkan berbagai isu seperti perubahan iklim, perdagangan bebas dan terorisme.  Meski demikian deklarasi akhir kelompok G-20 lebih menunjukkan friksi kekuatan ekonomi dunia dengan Amerika Serikat terkait isu perubahan iklim, khususnya perjanjian Paris.

Kanselir Jerman, Angela Merkel di akhir pertemuan seraya mengisyaratkan kesepakatan seluruh pemimpin negara anggota kecuali Amerika Serikat terkait isu perubahan iklim menyatakan, "Jelas bahwa di isu ini kami tidak mencapai kesepakatan." Ia menambahkan, "Statemen resmi kelompok G-20 dengan transparan merefleksikan friksi ini." Merkel juga menyatakan menolak pandangan Perdana Menteri Inggris, Theresa May bahwa Washington dapat memutuskan untuk bergabung kembali dengan perjanjian Paris.

Merkel di kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada negara-negara anggota G-20. "Saya mengucapkan terima kasih bahwa negara anggota lainnya dan para pemimpin negara menilai kesepakatan Paris tidak dapat diubah," papar Merkel. Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan perjanjian ini harus dijalankan di kesempatan pertama.

Presiden Perancis, Emmanuel Macron menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah pertemuan perubahan iklim pada Desember 2017 dan berusaha membujuk Trump untuk bergabung dengan perjanjian ini. Seraya mengisyaratkan friksi terkait kesepakatan Paris, Macron menjelaskan, "Dunia kita belum pernah mengalami perpecahan seperti saat ini."

Trump sebelumnya menyatakan Amerika Serikat ingin membantu negara lain untuk memanfaatkan energi fosil yang bersih. Sementara itu, perjanjian Paris fokus pada upaya mengakhiri penggunaan secara bertahap bahan-bahan fosil seperti batu bara, gas dan minyak untuk jangka panjang.

Chris Uhlmann, editor politik televisi ABC News Australia terkait hal ini menulis, "Kelompok G-20 ketiga mengakhiri pertemuan mereka, berubah menjadi kelompok 19, karena dengan penekanan implementasi kesepakatan lingkungan hidup Paris pertemuan mereka berakhis serta Amerika menjadi terkucil."

Dengan demikian di akhir KTT G-20, 19 kekuatan ekonomi dunia menolak perundingan kembali terkait perjanjian iklim Paris dan kesepakatan ini tidak bisa diubah. Di deklarasi akhir sidang ini disebutkan bahwa dengan keputusan Amerika keluar dari kesepakatan Paris, anggota lain G-20 menilai perjanjian ini tidak dapat diubah. Sejatinya Merkel sebagai tuan rumah KTT G-20 menjadikan kajian perubahan iklim sebagai prioritas agenda kerja pertemuan, khususnya pemerintah Amerika mulai membatalkan banyak komitmennya di bidang lingkungan hidup.

Thomas Bernes, analis pusat studi Ontario dan mantan petinggi IMF seraya mengisyaratkan dua masalah utama di KTT Hamburg yakni perdagangan dan perubahan iklim menjelaskan, sepenuhnya jelas bahwa Amerika tidak berencana mengubah pandangannya dan sepertinya tidak akan ada perubahan di bidang ini.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (1/6/2017) akhirnya mengumumkan negerinya mundur dari kesepakatan iklim Paris 2015. Dia menambahkan, langkah untuk merundingkan kesepakatan baru yang 'adil' yang tidak merugikan dunia usaha dan pekerja AS akan dimulai. Kesepakatan Paris 2015 lalu mengikat Amerika Serikat dan 187 negara untuk menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya membatasinya pada 1,5 derajat Celcius.

Kesepakatan tersebut diteken hampir semua negara di dunia kecuali Suriah dan Nikaragua. Saat mengumumkan kebijakan tersebut di Taman Mawar Gedung Putih, Presiden Trump menggambarkan kesepakatan Paris sebagai perjanjian yang ditujukan untuk memincangkan, merugikan, dan memiskinkan Amerika Serikat. Dia berpendapat kesepakatan Paris menyebabkan kehilangan Amerika kehilangan produk domestik bruto sebesar 3 triliun dolar dan 6,5 juta lapangan kerja.

Para pengamat memperkirakan mundurnya Amerika Serikat akan membuat dunia semakin sulit untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam kesepakatan Paris. Amerika Serikat "menyumbang" sekitar 15 persen emisi karbon global tetapi juga merupakan sumber keuangan dan teknologi yang penting bagi negara-negara berkembang dalam upaya mengatasi peningkatan temperatur.

Sikap Trump terkait kesepakatan Paris bukan saja memicu ketidakpuasan para pemimpin negara industri lainnya dan kekuatan ekonomi baru dunia, bahkan Merkel selama di sidang G-7 terbaru menggunakan istilah kelompok 6 yang mengisyaratkan kesatuan enam negara menentang sikap Amerika Serikat. Jika janji Trump ini terealisasi, maka ditakutkan negara-negara lain penyumbang emisi karbin global akan mengikuti jejaknya dan dengan berbagai metode menolak melaksanakan kesepakatan Paris.

Menurut perspektif Turmp, isu pemanasan global dan perubahan iklim tidak memiliki realita dan hanya penipuan yang ditebar Cina. Dalam hal ini, Trump tidak sendirian dan di antara petinggi kubu Republik, sejumlah dari mereka juga menentang pelaksanaan kesepakatan perubahan iklim Paris untuk mencegah pemanasan global. Untuk menunjukkan penentangannya atas kesepakatan Paris, Trump bahkan dengan berani mengangkat Scott Pruitt yang terkenal sebagai sosok yang menolak perubahan iklim sebagai ketua lembaga lingkungan hidup Amerika.