Semenanjung Korea di Garis Merah
Korea Utara hari Selasa (29/8/2017) menembakkan sebuah rudal balistik yang melewati pulau Hokkaido. Media Jepang, NHK, melaporkan bahwa rudal ini diluncurkan dari sebuah lokasi di dekat Pyongyang, ibu kota Korut, dan melesat hingga melewati pulau Hokkaido, Jepang utara, pukul 06.00 waktu setempat.
The Guardian melaporkan, rudal terbaru Korut ini kemudian pecah menjadi tiga bagian dan jatuh di sisi timur laut Hokkaido di Samudera Pasifik. Sistem peringatan J-Alert Jepang menyarankan penduduk di wilayah utara Jepang untuk tetap tenang, tidak panik, dan segera melakukan tindakan pencegahan.
Tampaknya, militer Jepang, maupun AS yang ditempatkan di negara ini tidak berusaha menembak jatuh rudal tersebut. Dilaporkan tidak ada kerusakan maupun korban jiwa akibat pecahan puing rudal yang jatuh di wilayah itu.
Belum hilang kepanikan rakyat Jepang dan negara-negara di kawasan Semenanjung Korea dan masyarakat dunia dari uji coba rudal balistik Korea Utara, Pyongyang melakukan aksi lebih besar dengan meledakkan sebuah bom hidrogen yang dirancang untuk dimasukkan dalam sebuah rudal jarak jauh, pada Minggu (3/9/2017). Kantor berita milik pemerintah Korea Utara, KCNA menyebut uji coba nuklir yang keenam kalinya itu berjalan sempurna.
NORSAR, sebuah institusi berbasis di Norwegia yang memantau uji coba nuklir, menyatakan bom hidrogen yang diuji coba oleh Korea Utara itu delapan kali lebih kuat dari bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945. Berdasarkan getaran dalam uji coba tersebut, NORSAR memperkirakan daya ledakan 120 kiloton, sedangkan bom atom di Hiroshima sebesar 15 kiloton.
Sontak, sepak terjang Korea Utara tersebut menyulut kecaman dari berbagai negara dunia. Melampaui masalah kecaman, penembakkan rudal dan uji coba bom hidrogen Korea Utara memicu dampak besar di tingkat regional dan global.
Dampak pertama dari meningkatnya tensi ketegangan di semenanjung Korea adalah masalah kekhawatiran masalah ekonomi negara-negara regional. Tiga negara yaitu, Cina, Jepang dan Korea Selatan memiliki kepentingan langsung dengan keamanan di kawasan Semenanjung Korea.
Ketiga negara Asia Timur ini bersama sejumlah negara kawasan Asia Tenggara selama ini fokus menggarap masalah ekonomi. Dengan demikian, sekecil apapun instabilitas yang terjadi di kawasan akan mempengaruhi perekonomian nasional, termasuk di dalamnya friksi di semenajung Korea.
Selain itu, dampak paling jelas dari semakin memanasnya ketegangan di Semenanjung Korea dengan peluncuran rudal terbaru Korea Utara adalah meningkatnya perlombaan senjata antarnegara dunia, terutama negara pemilik senjata nuklir.
Di tingkat global masalah tersebut memicu kekhawatiran masyarakat dunia terhadap ancaman perang dunia ketiga yang melibatkan banyak negara dan korban yang begitu besar. Kondisi tersebut diperumit dengan kemampuan negara-negara aktor konflik Semenanjung Korea dalam sains dan teknologi nuklir.Lebih khusus AS yang memiliki hulu ledak nuklir dan pernah menggunakan senjata pemusnah massal itu untuk menyerang negara lain sebagaimana menimpa Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945.
Salah satu indikator utamanya adalah meningkatnya anggaran militer negara-negara aktor. Jepang misalnya menaikkan anggaran militernya menjadi beberapa kali lipat dari sebelumnya. Bahkan disebut-sebut tertinggi dalam sejarah negara ini.
Belanja militer Jepang akan naik 2,3% untuk tahun fiskal 2017. Anggaran sebesar itu untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal Jepang di tengah ancaman Korea Utara yang meningkat serta melindungi Pulau Senkaku yang diklaim Cina.
Dana tersebut akan digunakan untuk membeli kapal amfibi AAV7 rakitan BAE Systems, pesawat F-35 Stealth dari Lockheed Martin Corp, dan pesawat baling-baling rakitan Boeing Co.Sebagian anggaran juga akan dialokasikan untuk pembelian pesawat nirawak Global Hawk dari Northrop Grumman Corp, baterai rudal, helikopter, dan alutsista lainnya.
Meskipun demikian, dari perlombaan senjata ini, anggaran militer terbesar tahun 2017 masih dipegang oleh Amerika Serikat, disusul Cina dengan peningkatan 10,2 persen.
Sementara itu, Amerika Serikat dan Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan kemampuan rudal Seoul. Kantor berita Korea Selatan, Yonhap melaporkan, Presiden AS, Donald Trump dan Presiden Korsel, Moon Jae-in, setuju agar aturan rudal Seoul dilonggarkan.
Korea Selatan saat ini diizinkan untuk memiliki rudal balistik dengan jarak tempuh 800 kilometer dan muatan 500 kilogram, namun ia menginginkan agar batas berat dinaikkan menjadi 1.000 kilogram. Pentagon telah mengatakan bahwa pihaknya "secara aktif" mempertimbangkan revisi tersebut. Kini, seruan untuk membangun senjata nuklirnya sendiri di Korea Selatan meningkat di tengah tingginya persaingan rudal nuklir Korea Utara dan AS.
Sebelumnya, Korsel dilarang membangun senjata nuklir sendiri di bawah kesepakatan energi atom 1974 yang ditandatangani dengan Washington. Sebagai gantinya, AS menawarkan "payung nuklir" melawan serangan potensial. Tapi opini publik di Korea Selatan menilai payung nuklir AS rentan dan tidak mampu menahan serangan nuklir Korea Utara.
AS di bawah kepemimpinan seorang pebisnis ulung semacam Donald Trump sangat tahu bagaimana memanfaatkan tingginya suhu ketegangan di kawasan Semenanjung Korea demi kepentingannya sendiri, terutama kepentingan ekonomi industri senjata di negaranya.
Ketakutan rakyat negara-negara di pesisir semenanjung Korea terhadap serangan rudal dan bom hidrogen Korea Utara menjadi alasan AS untuk menjual persenjataan dan alutsista kepada pemerintahan mereka sebanyak-banyaknya.
Lalu apakah AS akan melancarkan serangan militer terhadap Korea Utara, sebagaimana dilakukan George W. Bush terhadap Irak di era Saddam ?
Meskipun di permukaan, AS memiliki kekuatan militer yang besar, tapi Gedung Putih tentu tidak gegabah dan harus berhitung mengenai serangan tersebut. Tampaknya, ada sejumlah opsi di atas meja yang sedang dipertimbangkan oleh Washington.
Pertama, penempatan sistem pertahanan yang lebih kuat di pangkalan militer AS di Korea Selatan dan Jepang. AS saat ini memiliki sekitar 25.000 tentara yang ditempatkan di Korea Selatan, yang menyebar di sekitar 80 lokasi.
Tidak hanya itu, Seoul dan Washington sepakat untuk meningkatkan pemasangan sistem pertahanan rudal Terminal High-Altitude Area Defense System (THAAD) yang dirancang untuk mempertahankan diri dari ancaman serangan Korea Utara. Sistem THAAD menembak rudal dengan daya jangkau rendah dan sedang ketika mengudara.
Tapi sejumlah pihak, termasuk analis politik dan komandan militer Jepang meragukan efektifitas THAAD dalam menghadapi serangan nuklir Korea Utara. Oleh karena itu, mereka menentang penempatan THAAD di negaranya. Sebagai gantinya diambil opsi lain dengan pengerahan militer lebih besar untuk berhadapan dalam perang dengan Korea Utara.
Skenario kedua adalah serangan sistematis terhadap Korea Utara dengan mengerahkan seluruh kekuatan bersama dari barisan militer Korea Selatan, Jepang dan AS. Serangan utama diarahkan terhadap sistem nuklir Korea Utara yang menjadi jantung dari sistem pertahanan negara ini.
Skenario ketiga melanjutkan sanksi lebih keras terhadap Korea Utara sebagaimana yang dilakukan selama ini oleh AS terhadap Pyongyang. PBB baru-baru ini memutuskan menjatuhkan sanksi baru yang lebih keras kepada Korea Utara.
Sanksi baru ini mengenai pengetatan impor minyak dan pelarangan impor tekstil oleh negara-negara anggotanya yang melibatkan Korut. Hal itu dilakukan untuk menekan Korut mendapatkan sumber keuangan untuk membiayai pembuatan senjatanya. Selain itu, sanksi diharapkan bisa memukul dari dalam dengan munculnya gelombang protes rakyat terhadap pemerintahan Pyongyang.
