Kesepakatan Nuklir Iran dan Konflik Internal Amerika

Undang-undang bipartisan peninjauan ulang kesepakatan nuklir Iran atau Corker's Bipartisan Iran Nuclear Agreement Review Act yang disahkan pada tahun 2015 dan merupakan prakarsa dua senator Republik dan Demokrat, Bob Corker dan Ben Cardin, memaksa Presiden Amerika Serikat setiap 90 hari sekali, harus menjawab empat pertanyaan Kongres.

Keempat pertanyaan itu adalah, apakah Iran telah melaksanakan seluruh isi kesepakatan nuklir, JCPOA? Apakah Iran melakukan pelanggaran mendasar atas kesepakatan nuklir? Apakah Iran melakukan langkah untuk memajukan program senjata nuklir secara signifikan? Dan apakah berlanjutnya penangguhan sanksi nuklir atas Iran masih dalam kerangka kepentingan nasional Amerika?

Sejak 20 Januari 2017, saat Presiden Donald Trump pertama kali memasuki Gedung Putih sampai sekarang, ia dua kali, tepatnya pada bulan April dan Juli, mengumumkan komitmen Iran atas Rencana Aksi Bersama Komprehensif, JCPOA dalam surat resmi Rex Tillerson, Menteri Luar Negeri Amerika kepada Paul Ryan, Ketua DPR negara itu.

Langkah yang sudah dimulai di pemerintahan terdahulu Amerika ini dan dua kali diulang dalam pemerintahan Trump, sekarang menjadi kegaduhan politik di dalam dan luar Amerika, bahkan telah menimbulkan perpecahan dan konflik internal di pemerintahan negara itu. Pertanyaannya adalah, mengapa kali ini langkah Presiden Amerika melaksanakan undang-undang yang sudah disahkan Kongres terkait sebuah kesepakatan internasional, berubah menjadi kontroversi ?

Salah satu jawabannya adalah, Donald Trump berusaha melanjutkan kebijakan penghancuran warisan Barack Obama dengan menggagalkan JCPOA. Langkah Trump dalam beberapa bulan terakhir yang menyerang hampir seluruh kebijakan pemerintahan terdahulu baik dalam maupun luar negeri seperti, asuransi kesehatan  Obamacare, program keimigrasian, program pajak, kesepakatan-kesepakatan perdagangan, perjanjian lingkungan dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, langkah Trump dan para penasehatnya terkait JCPOA tidak terlalu mengejutkan.

Perubahan pandangan pemerintah Amerika terkait kesepakatan nuklir dan posisi Iran di dunia, terutama di wilayah Asia Barat juga menyebabkan Washington menjadi satu-satunya pihak yang tidak puas dengan JCPOA di antara anggota Kelompok 5+1 lainnya. Padahal hampir semua negara dunia mengakui bahwa JCPOA hanya berhubungan dengan masalah nuklir, namun pemerintah Trump dengan berbagai dalih berusaha agar tema konflik Washington-Tehran tidak terbatas pada nuklir.

Trump mengklaim bahwa Iran dengan sejumlah langkahnya di Asia Barat telah melanggar semangat JCPOA, maka dari itu kesepakatan nuklir dengan Tehran harus ditinjau ulang. Dalam pandangan Trump, pencabutan beberapa pembatasan atas Iran dalam kerangka JCPOA, adalah titik lemah kesepakatan nuklir Iran dan Kelompok 5+1.

Sementara seluruh langkah Iran dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Asia Barat dipusatkan pada masalah perang melawan terorisme khususnya kelompok Takfiri, dan tanpa partisipasi Iran, ibukota dua negara penting kawasan, yaitu Irak dan Suriah dapat dipastikan sudah sejak lama jatuh ke tangan teroris. Oleh karena itu, bukan saja kecaman Amerika atas Iran tidak tepat, bahkan bagian terbesar keamanan negara-negara Barat adalah buah dari aktivitas anti-teror Iran di kawasan Asia Barat.  

Jika seluruh pihak yang terlibat dalam perundingan nuklir termasuk Amerika menjalankan komitmennya dalam kerangka JCPOA, maka Iran yang selama delapan tahun secara sukarela melaksanakan protokol tambahan, akan terus memegang komitmennya dan menjalankan seluruh pengawasan yang diterapkan dalam dokumen ini. Dengan begitu dalih Amerika menutup mata atas resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB yang menegaskan JCPOA, akan sirna.

Namun argumen ini sampai sekarang masih belum bisa mendorong pemerintah Amerika bergabung dengan masyarakat internasional terkait JCPOA. Sejumlah evaluasi menyebutkan bahwa Presiden Amerika kali ini tidak bermaksud mengkonfirmasi komitmen Iran atas JCPOA, meski laporan Badan Energi Atom Internasional, IAEA tujuh kali menegaskannya. Jika sampai diambil keputusan semacam ini, maka Kongres akan memberikan waktu 60 hari agar sanksi-sanki nuklir Iran yang sebelumnya ditangguhkan, diterapkan kembali.

Padahal, berdasarkan isi JCPOA, penerapan kembali sanksi atas Iran termasuk pelanggaran berat atas kesepakatan nuklir dan berujung dengan matinya JCPOA. Masalah ini memicu perbedaan pendapat tajam dan konflik Amerika dengan sekutu-sekutunya di satu sisi, dan dengan pejabat serta politisi negara itu di sisi lain. Dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat dan politisi sejumlah negara dunia bersama Sekjen PBB dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa meminta pemerintah Washington agar tidak melanggar JCPOA. Mereka memperingatkan, segala bentuk pelanggaran komitmen Amerika akan memicu gelombang isolasi atas negara itu di level dunia.

Joe Biden, mantan Wakil Presiden Amerika memperingatkan bahaya isolasi internasional atas negara itu jika keluar dari JCPOA. Menurutnya, kelak dunia tidak akan bersama kita lagi. Begitu juga Ernest Moniz, pakar nuklir dan mantan Menteri Energi Amerika menuturkan, kemungkinan keluarnya Amerika dari JCPOA, akan membuka kesempatan bersatunya Iran dan dunia melawan Amerika.

Di dalam negeri Amerika, muncul beragam pandangan berbeda menyikapi statemen Trump yang anti-JCPOA. James Mattis, Menteri Pertahanan Amerika, meski sejak lama dikenal sebagai tokoh anti-Iran, baru-baru ini dengan tegas mengatakan bahwa Iran mematuhi seluruh isi kesepakatan nuklir, JCPOA dan kesepakatan ini menjamin kepentingan Amerika. Rex Tillerson, Menlu Amerika dengan nada yang lebih lunak mengungkapkan bahwa Iran secara teknis, mematuhi JCPOA.

Sementara Jenderal Joseph Dunford, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika mengumumkan, Iran sudah melaksanakan komitmennya dalam kerangka JCPOA. Di Kongres, kubu Republik semacam senator Rand Paul dan Susan Collins, yang di masa Obama menentang JCPOA, mendesak Trump untuk mempertahankan kesepakatan ini. Bahkan beberapa senator lain seperti Bob Corker, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat bergabung dengan kubu pendukung JCPOA, dan diamnya senator John McCain, Ketua Komisi Angkatan Bersenjata, Senat dianggap sebagai sinyal penolakan atas kubu anti-JCPOA di Gedung Putih.

Sarah Westwood, reporter Gedung Putih untuk Washington Examiner menulis, keputusan Presiden Amerika untuk melanggar kesepakatan nuklir Iran, menciptakan jurang dalam di antara anggota Kongres dan antara Kongres dengan pemerintah Amerika. Sebagian kalangan memprediksikan bahwa para penasehat Trump sedang berusaha melempar bola ke Kongres dengan menyebut Iran tidak berkomitmen pada JCPOA dan keluar dari masalah dengan menegaskan bahwa Trump harus menjelaskan kesepakatan ini 90 hari sekali, kepada Kongres.

William Cohen, mantan Menteri Pertahanan Amerika menuturkan, Donald Trump bermaksud melepaskan tanggung jawabnya terkait JCPOA. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pada akhirnya Kongres menerima bahwa Trump lepas dari tanggung jawab dan undang-undang bipartisan peninjauan ulang kesepakatan nuklir tahun 2015 harus diterapkan. Saat ini Trump dan Corker, sebagai salah satu dari dua senator penyusun utama undang-undang tersebut, terlibat perselisihan sengit.

Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, bergabungnya beberapa anggota Republik dengan Gedung Putih untuk mencabut kesepakatan nuklir Iran, dirasa cukup sulit. Namun di Kongres, orang-orang seperti Tom Cotton, meminta Trump untuk segera keluar dari JCPOA. Meski demikian, penerapan kembali sanksi-sanksi yang ditangguhkan atas Iran, memerlukan 60 suara anggota Senat. Jika seluruh senator Republik memberikan suaranya, masih dibutuhkan minimal delapan suara senator Demokrat.

Bahkan Jeremy Ben-Ami, Direktur J Street, salah satu lobi rezim Zionis Israel di Amerika meyakini bahwa statemen yang diduga akan keluar dari mulut Donald Trump terkait JCPOA dan di dalamnya diumumkan bahwa kesepakatan ini merugikan keamanan nasional Amerika, tidak berdasar dan berbahaya. Pada akhirnya ini akan berujung dengan terisolasinya Amerika di tengah sukutu-sekutu kuncinya. Jika sampai terjadi, maka kredibilitas Amerika sebagai pemimpin dunia akan menghadapi masalah dan keamanan nasional negara ini terancam.

Dengan memperhatikan gejolak yang terjadi di dalam dan luar Amerika, sepertinya Gedung Putih memikirkan sebuah strategi multidimensi. Dalam strategi itu, dari satu sisi diupayakan agar Trump keluar dari jalan buntu JCPOA dan di sisi lain memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan nuklir termasuk Iran dan Eropa untuk kembali berunding guna menambahkan kesepakatan-kesepakatan non-nuklir selain JCPOA.

Pemerintah Trump berharap dengan mengganggu iklim kerja sama Iran dengan negara-negara lain dan menangguhkan JCPOA, bisa mencegah Iran menikmati hasil-hasil yang diraih berkat kesepakatan nuklir ini. Padahal langkah sepihak apapun yang menyerang JCPOA dan mengabaikan tekad dunia, akan membuat Amerika terisolasi dan tingkat kepercayaan publik atas negara itu menurun tajam. Hal ini juga menyebabkan terciptanya jurang yang dalam di arena perpolitikan Amerika.