Sepak Terjang Rusia di Idlib; Visi dan Langkah (1)

Pada saat yang sama, Rusia juga selalu menekankan penarikan mundur pasukan asing dari Suriah yang masuk ke negara itu tanpa izin Damaskus, dan menekankan kedaulatan serta integritas teritorial Suriah. Kemenangan demi kemenangan yang diraih pasukan Suriah, dan sekutu-sekutunya memaksa teroris mundur ke benteng terakhir mereka di Provinsi Idlib. 

 

Di sisi lain, pelanggaran gencatan senjata yang selalu dilakukan oleh teroris, mendorong milliter Suriah dan sekutunya melancarkan operasi pembebasan Idlib dari teroris sejak beberapa waktu lalu. Akan tetapi Turki bersama sejumlah negara Barat baik Eropa maupun Amerika, dengan berbagai dalih termasuk isu Hak Asasi Manusia, berusaha menjegal operasi tersebut. 

 

Semua langkah Turki dan Barat termasuk mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi anti-Suriah selalu diveto sekutu Damaskus, yaitu Rusia dan Cina.

 

Rusia selain terus menegaskan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran Turki dalam masalah keamanan, pada saat yang sama selalu menekankan urgensi menjaga kedaulatan dan integritas territorial Suriah, juga kekuasaan pemerintah pusat Damaskus atas seluruh wilayah negara ini. 

 

Dengan memperhatikan keanggotaan Turki di kelompok Astana yang dibentuk untuk menyelesaikan krisis Suriah secara politik, dan hubungan luas Rusia dengan Turki, para pejabat senior Moskow berulang kali menekankan pentingnya penyelesaian konflik Ankara-Damaskus. 

 

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, kami memahami kekhawatiran Turki terkait keamanan perbatasannya, pada saat yang sama kami juga menekankan urgensi mengkaji semua kekhawatiran dalam kerangka kesepakatan Damaskus-Ankara, Adana tahun 1998. 

 

Berdasarkan kesepakatan Adana yang ditandatangani tanggal 20 Oktober 1998, Suriah dan Turki berkomitmen untuk mencegah masuknya kelompok-kelompok teroris ke negara masing-masing, dan militer Turki diizinkan masuk ke wilayah Suriah hanya sejauh 5 kilometer untuk menumpas teroris itupun jika kondisi mendesak. 

 

Poin yang perlu diperhatikan adalah untuk menjalankan kesepakatan Adana, Suriah harus menempatkan pasukannya di perbatasan supaya bisa mencegah masuknya teroris ke wilayah Turki. Dengan demikian jelas bahwa jika militer Suriah sudah ditempatkan di perbatasan, tidak dibutuhkan lagi kehadiran pasukan Turki di sana.

 

Turki menentang keras tegaknya kedaulatan Suriah di Idlib. Negara ini sebenarnya ingin mempertahankan keberadaan teroris di Idlib, dan mendesak pasukan Suriah bersama sekutunya mundur dari operasi militer di Idlib yang dimulai sejak Januari 2020. 

 

Strategi Turki dalam masalah ini sejalan dengan sikap umumnya yaitu menggulingkan pemerintahan berdaulat Suriah yang diupayakannya sejak tahun 2011 silam, seiring dengan pecahnya kerusuhan, dan perang saudara di negara ini. 

 

Sejak pecahnya perang di Suriah, pemerintah Damaskus selalu menuding Turki menyalahgunakan kesepakatan Adana, dan mencampuri urusan dalam negerinya. 

 

Pada saat yang sama, pelaksanaan isi kesepakatan Adana sejak 2011 secara praktis terhenti pasca Turki mempersenjatai teroris dan memasok logistik untuk mereka, serta menduduki wilayah Suriah lewat tangan kelompok teroris. 

 

Pada kenyataannya, kesepakatan ini bisa dilaksanakan kembali jika situasi perbatasan kedua negara seperti sebelumnya, dan pemerintah Turki mematuhi kesepakatan. Selain itu, Ankara juga harus menghentikan dukungan atas teroris, dan menarik pasukannya dari wilaya Suriah. 

 

Jika hal ini terjadi, maka Damaskus dan Ankara akan bisa menjalankan kembali kesepakatan yang dipercaya dapat menjamin keamanan perbatasan kedua negara.

 

Dengan maksud menjustifikasi kehadiran militernya, dan pendudukan wilayah Suriah, Turki berusaha menyalahgunakan kesepakatan Adana. Hal ini terbukti dengan kehadiran militer Turki di Idlib untuk membantu kelompok teroris. 

 

Pemerintah Ankara bahkan melangkah lebih jauh, dan mengaku menjalankan kewajiban untuk membebaskan warga Suriah dari rezim Assad. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 28 Februari 2020 mengatakan, kehadiran militer Turki di Suriah bukan atas permintaan pemerintah Damaskus, tapi atas permintaan rakyat Suriah sendiri. 

 

Menurut Erdogan, selama rakyat Suriah belum mengatakan bahwa pekerjaan ini sudah selesai, maka Turki tidak berniat keluar dari negara ini. Presiden Turki menegaskan bahwa dirinya tidak mencari minyak atau ingin menduduki wilayah Suriah, tapi menjaga kepentingan nasional Turki, namun Rusia menghadangnya.

 

Erdogan dalam statemennya mengungkapkan kemungkinan konfrontasi militer Turki dan Rusia di Suriah. Kepada pemerintah Moskow ia berkata, menyingkirlah dari jalur pasukan Turki di Idlib. 

 

Sikap Erdogan ini bukan hanya melanggar aturan internasional, bahkan menjelaskan tujuan asli penempatan pasukan Turki di Suriah yaitu untuk menjajah. 

 

Harus ditanyakan di mana rakyat Suriah dan dengan cara apa mereka meminta Turki mengirim pasukan ke negaranya, dan atas dasar aturan internasional serta resolusi DK PBB yang mana, Turki menempatkan pasukannya di Suriah.

 

Presiden Rusia Vladimir Putin menuturkan, negara manapun yang masuk ke negara lain tanpa izin, harus segera meninggalkan negara itu, terkait Suriah, pasukan asing harus meninggalkan negara itu, dan ini berlaku untuk semua, maka Moskow dengan tegas mendesak penarikan mundur pasukan Turki dari Suriah.

 

Provinsi Idlib, Suriah adalah wilayah terakhir teroris di negara itu yang didukung negara-negara sekutu Barat di kawasan khususnya Turki, dan Arab Saudi.

 

Selama perang saudara di Suriah, poros Barat-Arab selalu berusaha menghentikan perang menumpas teroris saat mereka mulai terdesak, dengan dalih kemanusiaan, sehingga selain menurunkan tekanan atas teroris, juga memberi kesempatan bernafas dan memulihkan kekuatan kepada mereka.

 

Setelah pada medio 2018 kelompok-kelompok teroris di Idlib terutama Front Al Nusra afiliasi Al Qaeda yang dinyatakan teroris bahkan oleh PBB meningkatkan serangan terhadap pasukan Suriah, dan di sisi lain militer Suriah dan sekutunya memulai oeprasi luas untuk melawan serangan tersebut, Turki memberikan dukungan serius terhadap teroris di Idlib. Sementara Rusia berusaha menjadi mediator, dan mendamaikan kedua pihak berseteru.

 

Pada pertengahan bulan September 2018, setelah dilakukan sejumlah pertemuan antara Presiden Turki dan Presiden Rusia di kota Sochi, 10 butir kesepakatan ditandatangani kedua pihak. 

 

Dalam kesepakatan itu, selain diatur wilayah-wilayah non-militer hingga 15-20 kilometer di zona deeskalasi, Iran, Rusia dan Turki juga secara bersamaan harus menjaga gencatan senjata di wilayah-wilayah tersebut, dan harus menjamin terlaksananya gencatan senjata di zona deeskalasi Idlib. Untuk mewujudkan tujuan ini, dibentuklah sebuah pusat koordinasi bersama tiga negara.

 

Kesepakatan Sochi juga menegaskan kembali tekad Rusia dan Turki untuk memerangi terorisme dalam segala bentuknya. Pos-pos pengawasan Turki di wilayah deeskalasi Idlib diperkuat, dan Rusia harus memastikan tidak ada pertempuran di Idlib serta semua kelompok teroris keluar dari provinsi itu sampai 15 Oktober 2018. 

 

Kesepakatan Sochi juga megharuskan penarikan mundur seluruh peralatan militer termasuk tank, mortar, peluncur roket dan peluncur mortar dari wilayah-wilayah non-militer sampai 10 Oktober 2018. Pasukan Turki dan Rusia juga bertugas menjaga keamanan perbatasan dengan didukung drone. Pemerintah Suriah dan Iran menyambut baik kesepakatan Sochi.

 

Meski berbagai kesepakatan sudah ditandatangani, dan terbuka harapan untuk menurunkan langkah provokatif kelompok teroris di Idlib, namun peristiwa-peristiwa selanjutnya menunjukkan bahwa tujuan Turki dari kesepakatan ini semata-mata mengamankan posisi teroris di Idlib dari operasi militer Suriah dan sekutunya, juga memberi kesempatan baru kepada mereka untuk memulihkan kekuatan sehingga siap melancarkan serangan baru terhadap pasukan Suriah. 

 

Tidak cukup dengan itu, teroris di Idlib bahkan menyerang drone, dan pangkalan udara Hmeimim yang merupakan markas jet tempur dan helikopter perang Rusia. 

 

Hal inilah yang kemudian mendorong pasukan Suriah melancarkan operasi besar merebut Aleppo pada akhir Desember 2019, dan operasi militer Januari 2020 untuk membebaskan Idlib dari tangan teroris. (HS)