-
Suriah Tuntut Pembubaran Koalisi Amerika
Jul 31, 2017 13:00Kementerian Luar Negeri Suriah dalam dua surat terpisah untuk Sekjen PBB dan Ketua Dewan Keamanan, menuntut pembubaran dan diakhirinya aktivitas koalisi ilegal Amerika Serikat yang dibentuk tanpa permintaan pemerintah Suriah dan persetujuan PBB.
-
Suriah dan Kebohongan Barat Tumpas Terorisme
Jul 30, 2017 14:08Faisal Mekdad, Deputi Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan, negara-negara Barat terutama Amerika Serikat tidak pernah berperang melawan terorisme, mereka justru menyuburkannya.
-
Peran PBB Sebagai Lengan Agresor Yaman
Jun 04, 2017 13:28Gerakan Ansarullah Yaman mengkritik usulan delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penyerahan kontrol pelabuhan Al-Hudaidah kepada pihak ketiga.
-
Ketua HAM Bahrain Kritik Perjanjian Penjualan Senjata AS ke Negaranya
May 18, 2017 11:06Ketua Pusat Hak Manusia Bahrain yang saat ini ditahan oleh rezim Al Khalifa mengkritik perjanjian penjualan senjata Amerika Serikat kepada Arab Saudi dan Bahrain.
-
Protes Luas terhadap Penyelenggaraan Forum NGO di Saudi
May 09, 2017 12:37Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah pernyataan, mengkritik penyelenggaraan sebuah forum internasional di Riyadh dan menilai forum itu sebagai penghinaan terhadap para pembela Hak Asasi Manusia di Arab Saudi, sebab rezim Al Saud selama ini tidak mengizinkan Organisasi Non Pemerintah (NGO/Non-Goverment Organization) dan independen beraktivitas di negara ini.
-
Rusia Protes Penempatan Pasukan AS di Polandia
Jan 16, 2017 00:31Pemerintah Rusia memprotes penempatan pasukan Amerika Serikat di Polandia.
-
Erdogan Disebut Kecanduan Kekusaan
May 29, 2016 01:26Sebuah media Amerika Serikat menulis, kecanduan Presiden Turki pada kekuasaan adalah sebuah penyakit yang tidak mampu lagi dipikul oleh negaranya.
-
Erdogan tak Terima Dikritik oleh Uni Eropa
Apr 20, 2016 06:41Presiden Recep Tayyip Erdogan, mengecam laporan terbaru Uni Eropa terkait penumpasan demokrasi di Turki.
-
Mahathir Mohamad Serukan Referendum di Malaysia
Mar 16, 2016 13:49Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, menyerukan referendum di Malaysia untuk memutuskan nasib Perdana Menteri Najib Razak.