Menelisik Sikap Iran terkait Tatanan Politik dan Keamanan Suriah

Pars Today - Republik Islam Iran sekali lagi menekankan untuk menghormati pilihan rakyat Suriah dan pihak-pihak internasional tidak mencampuri urusan dalam negeri negara ini, seraya menyatakan, "Suriah tidak boleh menjadi sponsor bagi pertumbuhan terorisme."

Sekitar sebulan telah berlalu sejak jatuhnya rezim Suriah. Selama periode ini, musuh-musuh mencoba menciptakan tantangan bagi Iran di era baru, serta bagi hubungan Iran dengan Suriah baru, mengingat jenis hubungan antara Iran dan rezim Suriah sebelumnya.

Namun Republik Islam Iran telah menekankan beberapa isu penting dengan mengambil posisi logis dan tidak memperhatikan kontroversi yang coba dipicu musuh.

Isu pertama adalah Republik Islam Iran menekankan perlunya menjaga integritas wilayah Suriah.

Pasca jatuhnya rezim Bashar Al-Assad, di satu sisi rezim Zionis dan di sisi lain Turki berusaha menduduki sebagian integritas wilayah dan geografi negara ini. Republik Islam Iran menentang tindakan ini dan pelanggaran integritas wilayah Suriah.

Dalam hal ini, Esmaeil Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan, Menjaga integritas wilayah Suriah penting bagi kami dan seluruh kawasan.

Isu lainnya adalah Republik Islam Iran menekankan keamanan seluruh rakyat Suriah.

Sejak jatuhnya rezim Assad, kelompok teroris telah bentrok dengan beberapa kelompok minoritas Suriah dan sejumlah orang tewas dalam konflik tersebut.

Di sisi lain, sebagian kelompok minoritas, terutama Alawi Suriah, berada di bawah tekanan kelompok teroris dan terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi.

Republik Islam Iran menuntut pemerintah transisi Suriah untuk lebih memperhatikan keamanan seluruh rakyat negara ini, terutama kelompok minoritas.

Masalah penting lainnya adalah setelah jatuhnya rezim Assad, Suriah menghadapi campur tangan pihak asing dalam urusan dalam negerinya.

Pejabat dari berbagai negara, termasuk Turki dan beberapa negara Arab dan Barat, ikut campur dalam urusan dalam negeri negara ini dengan melakukan perjalanan ke Damaskus dan terutama menuntut agar pemerintahan sekuler dan non-Islam dibentuk di negara Muslim ini.

Republik Islam Iran, di sisi lain, ingin rakyat Suriah menentukan nasibnya sendiri.

Dalam hal ini, Esmaeil Baghaei mengatakan, Kami menghormati pilihan warga Suriah. Kami telah menyampaikan kekhawatiran kami kepada berbagai pihak dan Suriah harus menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pihak internasional.

Isu keempat adalah dengan runtuhnya rezim Suriah dan terbentuknya kekosongan politik di negara ini, maka ada kemungkinan munculnya dan penyebaran terorisme di negara ini.

Di satu sisi kelompok dan pemimpin teroris telah bertransformasi dan mengenakan pakaian politik, dan di sisi lain, banyak kelompok teroris di negeri ini, dan tidak semuanya bernaung di bawah bendera Tahrir Al-Sham. Oleh karena itu, ada kemungkinan penyebaran terorisme di Suriah.

Oleh karena itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran menegaskan bahwa Suriah tidak boleh menjadi sponsor tumbuhnya terorisme.

Poin terakhirnya adalah Republik Islam Iran menekankan perlunya membentuk pemerintahan inklusif dengan partisipasi semua kelompok dan arus politik di Suriah.

Sayid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menyatakan dalam pertemuan dengan mitranya dari Oman mengenai hal ini, Ketidakstabilan dan kekacauan di Suriah tidak menguntungkan Iran atau negara mana pun di kawasan, dan Republik Islam Iran mendukung pembentukan pemerintahan inklusif yang mewakili semua spektrum dan arus politik, sosial dan sipil masyarakat Suriah.(sl)