Kemlu RI: Laporan AS Tidak Transparan
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa laporan soal perdagangan manusia oleh Amerika Serikat yang juga menyinggung masalah di Indonesia, disusun dengan tidak transparan.
"Laporan sejenis ini adalah laporan dasar satu negara yang bersifat unilateral, tanpa parameter yang jelas, dan proses penyusunannya pun tidak transparan," kata jubir Kemlu, Teuku Faizasyah, dalam jumpa pers virtual baru-baru ini.
Faizasyah menanggapi laporan Kemlu AS yang memang rutin dirilis tiap tahun. Dalam laporan itu, AS membeberkan kondisi perdagangan manusia di banyak negara.
Dalam laporan tahun ini, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan masalah perdagangan manusia Tingkat 2 atau Perlu Diperhatikan.
Pemerintah negara dalam kategori itu dianggap tidak memenuhi indeks UU Perlindungan Korban Perdagangan Manusia Tahun 2000 (TVPA), tetapi sudah berupaya memenuhi standar tersebut.
Negara-negara yang masuk dalam kategori tersebut mengalami kenaikan angka korban perdagangan manusia secara signifikan, tetapi tak ada penanganan konkret dari negara.
Selain itu, negara dalam kategori itu dinilai gagal memberikan bukti dalam menangani berbagai masalah perdagangan manusia sejak tahun lalu, seperti meningkatkan penyelidikan dan penuntutan.
Menurut Faizasyah, Indonesia sebenarnya tidak bisa berkomentar atas laporan tersebut, mengingat parameter yang digunakan tidak jelas.
"Akan lebih berbahaya lagi jika laporan-laporan serupa ini dilatarbelakangi pula oleh semangat rivalitas antara kekuatan besar," kata Faizasyah.
"Dalam kaitan ini, dan di tengah situasi dunia yang sedang menghadapi banyak tantangan, sudah selayaknya negara-negara mengembangkan kerja sama, memperkuat solidaritas dan kapasitas, demi dunia yang damai, stabil, dan berkemakmuran," tegasnya.(PH)
