Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti kesiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan dukungan penuh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan memastikan hampir seluruh persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali rampung pada 5 November 2022.

“Semua target (persiapan) akan selesai pada minggu pertama (November 2022). Tanggal 5 (November) saya berharap sudah selesai 99,9 persen,” kata Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan ANTARA pada sela-sela kegiatannya di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (27/10/2022), sebagaimana dikutip Parstoday.

Luhut lanjut menjelaskan pada Kamis pagi dia melapor langsung kepada Presiden RI Joko Widodo mengenai persiapan KTT G20 di Bali yang bakal berlangsung pada 15--16 November 2022.

Dalam laporannya itu, Luhut menyebut persiapan KTT G20 sejauh ini telah mencapai 95 persen.

Lalu bagaimana dari sisi pengamanan?

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono memastikan strategi pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali sudah tersusun dengan baik, dilihat dari kegiatan tactical floor game yang dilaksanakan pada Kamis (27/10).

"TFG juga dapat digunakan sebagai wahana koordinasi dalam perencanaan operasi agar masing-masing satgas mengetahui peran dan fungsinya untuk menyukseskan dan mendukung berjalannya kegiatan G20," kata Wakapolri dalam keterangannya.

TFG adalah taktik militer yang biasa diterapkan untuk dapat berkoordinasi terkait peran dari setiap pihak yang terlibat dalam masa latihan atau manuver lapangan.

Menurut Gatot, kegiatan TFG sangatlah penting dilakukan guna memantapkan kesiapan para unsur yang terlibat dalam rangka mengamankan KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada pertengahan November mendatang.

Dukungan Penuh Sekjen PBB

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di New York, Amerika Serikat (AS) (26/10), mendukung penuh penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November nanti.

“Kami mendukung penuh dan bersedia menyuarakan kepentingan Presidensi G20 Indonesia, untuk keberhasilan penyelenggaraan KTT di Bali,” kata Sekjen Guterres dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (28/10/2022).

Dia menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan atas berbagai tantangan global yang terjadi pada masa kepemimpinan Indonesia dalam G20, yang dimana berlangsung dalam instabilitas geopolitik dunia, krisis multidimensi, dan proses pemulihan pasca pandemi COVID- 19.

Dalam kesempatan ini, dia menyampaikan perkembangan di berbagai sektor mencakup keuangan, perubahan klim, emerging economies dan transisi energi, yang dimana Indonesia juga terlibat di dalamnya.

Pihaknya meminta dukungan Indonesia dan negara berkembang besar lainnya seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi dampak climate change.

Dalam kesempatan sama, Menko Airlangga memaparkan berbagai perkembangan penting dalam pertemuan G20 selama ini.

"Indonesia berkomitmen dalam memperjuangkan ketiga agenda utama G20 tahun ini yakni Global Health Architecture, Digital Economy Transformation, serta Energy Transition,” ujar Menko Airlangga.

BI : Presidensi G20 Dorong Penguatan Ekonomi Global

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa Presidensi G20 Indonesia berusaha terus mempertahankan tujuan pembangunan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Dalam seminar dan peluncuran buku bertajuk Indonesia's Strategic Role In The G20 : Expert Perspectives di Jakarta, Kamis, ia mengatakan dari sisi finance track, ​​Presidensi G20 Indonesia telah merumuskan enam agenda prioritas yang meliputi, exit strategy untuk mendukung pemulihan, mengatasi dampak pandemi untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan, dan sistem pembayaran di era digital.

Selain itu, juga sustainability finance, inklusi keuangan melalui inklusi keuangan digital dan pengembangan UMKM, dan perpajakan internasional.

“Keenam agenda itu saya rasa masih relevan pada kondisi saat ini dan juga ke depan, walaupun bisa saja formulasinya berbeda, tapi, inti dari permasalahannya kurang lebih akan sama,” kata Destry.

Presidensi G20 Indonesia akan terus menjaga komitmen untuk menciptakan kebijakan yang well calibrated, well planned, dan well communicated, sehingga dapat mendukung pemulihan yang berkelanjutan, seimbang dan inklusif dalam rangka mendukung perekonomian global.

Menurut dia, saat ini kondisi perekonomian dunia masih dibayangi ketidakpastian dengan fenomena yang dipenuhi dengan Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity atau biasa disingkat VUCA.

Di sisi lain, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda- beda dalam upaya menjaga momentum pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.

Reaksi kebijakan yang diambil oleh suatu negara pasti akan mempengaruhi kondisi perekonomian negara lainnya, sehingga kebijakan yang salah langkah dapat menyebabkan krisis circle yang tidak ada ujungnya.

“Pada formulasi solusi itu, Indonesia memprioritaskan agar setiap anggota dapat menyuarakan pandangannya, agar tema Recover Together, Recover Stronger akan menjadi semakin relevan,” kata Destry.

Dengan permasalahan itu, dia menyebut Presidensi G20 Indonesia juga akan memastikan pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan dan seimbang dapat terus dilanjutkan pada Presidensi G20 di India pada tahun 2023.

Jokowi: Indonesia Dukung Palestina Jadi Negara Merdeka

Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah Indonesia terus mendukung persiapan Palestina untuk menjadi negara merdeka, termasuk dengan memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan.

Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari Senin (24/10/2022) mengatakan, "Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka,".

Presiden menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad IM Shtayyeh yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Terkait kerja sama ekonomi, Jokowi menyebut perdagangan kedua negara terus meningkat, yaitu pada Januari sampai Juli 2022 yang naik 21,28 persen dibanding periode serupa di 2021.

"Indonesia telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan bea masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina ke Indonesia, dan akan diteruskan untuk produk-produk yang lain dari Palestina," tambah Jokowi.

Hal tersebut merupakan bentuk lain dukungan Indonesia kepada Palestina.

"Dan Indonesia berharap kerja sama ekonomi dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," katanya.

Indonesia juga berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas.

"Beberapa hari yang lalu, telah ditandatangani MoU perjanjian hibah bantuan baru Pemerintah Indonesia kepada Palestina. Selain itu juga, Indonesia dalam proses penyaluran bantuan kepada Palestina melalui UNRWA dan ICRC," jelasnya.

UNRWA adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East); sedangkan ICRC ialah Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross).

"Bantuan ke Palestina bukan hanya dari Pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil. Saat ini, MUI (Majelis Ulama Indonesia) tengah memproses pembangunan rumah sakit Indonesia di Hebron, Palestina," ungkap Jokowi.

Presiden mengatakan Kunjungan PM Shtayyeh merupakan kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia sebagai perdana menteri.

"Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina," kata Jokowi.

Dunia internasional hingga saat ini terus mendorong terwujudnya solusi damai antara Palestina dan Israel, yang utamanya berdasarkan pada prinsip two-state solution, sebagaimana dimandatkan dalam berbagai resolusi Majelis Umum (MU) dan Dewan Keamanan (DK) PBB.

Namun, berbagai tantangan semakin menghadang perjalanan proses perdamaian di antara keduanya, seperti keputusan Amerika Serikat pada 6 Desember 2017 untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan diikuti dengan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei 2018

Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina di bawah prinsip two-state solution, termasuk dalam penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun KAA pada April 2015. Dalam peringatan itu disepakati Declaration on Palestine untuk menggarisbawahi dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan two-state solution.

Pemilu Malaysia: Anwar, Mahathir, Muhyiddin Gagal Koalisi, UMNO Melenggang Mulus?

Pemilihan parlemen Malaysia dipastikan akan digelar pada 19 November. Setelah hampir tiga tahun dilanda krisis politik berkepanjangan, pemilu ini diharapkan dapat memulihkan kembali stabilitas politik "Negeri Jiran”.

Partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menjadi favorit pemenang sekaligus mengembalikan hegemoni partai terbesar Malaysia itu.

Tidak seperti pada pemilu 2018 di mana oposisi bergabung dalam koalisi Pakatan Harapan, pada pemilu kali ini oposisi terpecah belah menjadi beberapa blok. Kegagalan menyatukan partai-partai politik ini meredupkan peluang Pakatan Harapan untuk mengulangi kemenangan mengejutkan hampir lima tahun silam.

Ego politik dan pengkhianatan politik menjadi penyebab sulitnya dipadamkan bara ketegangan antara sosok-sosok mulai dari Anwar Ibrahim, Mahathir Mohamad, dan Muhyiddin Yassin. Anwar telah menyatakan terbuka tidak akan bekerjasama politik dengan musuh bebuyutan politiknya Mahathir yang mengingkari janji penyerahan kursi PM kepadanya pada 2020 silam.

Sementara itu Muhyiddin dan koalisi Perikatan Nasionalnya telah dicap sebagai pengkhianat yang menyebabkan kolapsnya pemerintahan reformis Pakatan Harapan pada Februari 2020.

Seperti diketahui, Partai Bersatu pimpinan Muhyiddin merupakan bagian dari Pakatan Harapan sebelum membelot membentuk koalisi konservatif Malaysia sentrik dengan UMNO dan Partai Islam se-Malaysia (PAS). Hubungan antara Mahathir dan Muhyiddin yang sebelumnya rekan separtai juga tidak mulus.

Mahathir kerap mengecam Muhyiddin mengkhianatinya demi mengamankan kursi PM untuk dirinya sendiri. Mahathir bahkan memilih mendirikan koalisinya sendiri yang diberi nama Gerakan Tanah Air. Tidak ketinggalan sejumlah partai lain misal partai regional Warisan dari negara bagian Sabah juga kali ini menolak berkoalisi dengan Pakatan Harapan.

Peta kekuatan politik pemilu Malaysia

UMNO diprediksi akan menang mudah di daerah pemilihan (dapil) bermayoritas etnis Melayu di kawasan pedesaan di pantai Barat Malaysia Barat.

Sementara itu, PAS diyakini akan menyapu bersih hampir semua dapil di pantai timur Malaysia Barat di negara bagian Kelantan dan Terengganu yang merupakan basis suara partai berideologi Islam konservatif itu.

Hal ini menjadikan pertempuran untuk mengamankan mayoritas 112 kursi parlemen akan terpusat di dapil urban dan semi urban dengan mayoritas pemilih suku Melayu. Dapil-dapil ini seperti Titiwangsa dan Setiawangsa menjadi kunci keberhasilan Pakatan Harapan menyudahi 61 tahun kekuasaan UMNO pada pemilu Mei 2018.

Namun pada pemilu kali ini, UMNO berpotensi merebut kembali minimal belasan dapil dengan demografi ini. Terpecahnya suara oposisi menjadi tiga blok yang berbeda menjadi kabar baik bagi UMNO yang hanya perlu mengunci sekitar 35-40 persen suara tanpa mayoritas untuk memenangan satu distrik pemilihan.

Anwar, Mahathir, dan Muhyiddin secara tidak langsung telah mempersempit jalan meraih kemenangan dengan bertempur satu sama lain di dapil yang berpotensi menjadi lumbung suara.

Bahkan jika gagal memenangan 112 kursi, UMNO diyakini akan tetap dapat membentuk pemerintahan baru dengan dukungan dari kingmaker Gabungan Partai Sarawak (GPS) yang diprediksi akan menang mudah di negara bagian Sarawak. (Kompas.com)

Malaysia Deportasi Pencari Suaka dari Myanmar, Kenapa?

Pada tanggal 6 Oktober sebuah pesawat lepas landas dari Malaysia membawa 150 pencari suaka kembali ke Myanmar.

Di antara mereka adalah Kyaw Hla, seorang perwira muda etnis Rakhine dari Angkatan Laut Myanmar, yang membelot tahun lalu dan melarikan diri ke Malaysia. Dia adalah salah satu dari enam pembelot Angkatan Laut Myanmar dalam penerbangan itu.

Sekarang dia kembali ke Myanmar, di penjara. Apa yang terjadi dengan pembelot lainnya masih belum jelas.

Pihak berwenang Malaysia tidak banyak berkomentar tentang hal ini. Padahal, ada beberapa penerbangan selanjutnya yang membawa para pencari suaka dideportasi kembali ke Myanmar.

Di sisi lain, Kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur secara teratur mengunggah di halaman Facebook-nya tentang upaya mengirim kembali warga negara Myanmar yang tidak berdokumen resmi. Ada pula unggahan berisi foto-foto penumpang yang tampak bahagia dalam penerbangan serta foto-foto personel kedutaan berpose dengan pejabat imigrasi Malaysia.

Secara resmi, Malaysia tidak menerima pengungsi sebab negara tersebut bukan penandatangan Konvensi dan Protokol PBB tentang Pengungsi. Malaysia juga tidak mengakui status pengungsi yang diberikan kepada pencari suaka oleh Badan Pengungsi PBB (UNHCR), walau dengan catatan bahwa para pengungsi tersebut akan menghadapi risiko jika dikembalikan ke negara mereka.

Bagaimanapun, Malaysia dihuni 185.000 pengungsi terdaftar dan pencari suaka, serta lebih banyak lagi yang tidak terdaftar - kebanyakan dari Myanmar.

Sejauh ini Malaysia menampung 100.000 Muslim Rohingya, yang melarikan diri dari penindasan di Myanmar dan kamp-kamp yang penuh sesak di Bangladesh.

"Malaysia telah menjadi tujuan pilihan bagi sejumlah kelompok minoritas yang terancam dari Myanmar, termasuk Rohingya, Chin, dan Kachin," kata Phil Robertson dari Human Rights Watch.

"Komunitas-komunitas itu dan jaringan mereka di Malaysia membantu melindungi pendatang baru, dan mendukung upaya untuk mendapatkan status pengungsi dan perlindungan dari UNHCR," imbuhnya

Sepupu Kyaw Hla, Saw Shwe Mya, yang telah tinggal di Malaysia selama beberapa tahun, mengatakan Kyaw tiba tahun lalu. Dia melarikan diri dari Myanmar setelah kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.

Istri Kyaw bergabung dengannya baru-baru ini. Keduanya berasal dari Kyauktaw, sebuah kota di Rakhine yang telah dilanda sejumlah pertempuran paling sengit antara tentara dan kelompok pemberontak Tentara Arakan yang berisi warga etnis Rakhine. Di kota itu pula ibu Kyaw masih tinggal bersama dua cucunyadua putra Kyaw yang masih kecil.

Saw Shwe Mya mengatakan dirinya tidak bertanya apakah Kyaw terlibat dalam gerakan pembangkangan sipil yang menyebar di seluruh Myanmar untuk melawan kudeta setelah tentara merebut kekuasaan. Dia juga tidak tahu apakah Kyaw terdorong untuk membelot karena menentang kudeta, atau oleh konflik yang meningkat di Negara Bagian Rakhine.

Tapi Saw Shwe Mya bilang Kyaw berusaha untuk tidak menonjolkan diri dan tinggal di dekat Kuala Lumpur agar bisa mendaftar sebagai pencari suaka di UNHCR.

Kyaw melakukan pekerjaan apa pun untuk bertahan hidup. Menurut Saw, Kyaw mendaftar di PBB, dan mengharapkan untuk menerima kartu "Dalam Pertimbangan"status seorang pencari suaka saat permohonan mereka sedang dipertimbangkan oleh UNHCR.

Sebagai pembelot dari militer Myanmar, yang telah memenjarakan ribuan pembangkang, Kyaw Hla akan menjadi calon kuat untuk menerima status pengungsi.

Dia menerima panggilan telepon pada 21 September yang menyuruhnya pergi mengambil kartu PBB, kata Saw Shwe Mya.

Namun, itu adalah tipuan: Kyaw dan istrinya ditangkap dan ditahan, selagi menunggu deportasi.

Setibanya di Yangon pada 6 Oktober, mereka berdua ditangkap dan sekarang ditahan secara terpisah di ibu kota Myanmar tersebut.

Ribuan orang kabur dari Myanmar setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil. (Getty Images)

Pada masa lalu Malaysia membiarkan para pengungsi dan pencari suaka hidup dan mencari nafkah.

Tetapi dalam enam bulan terakhir, menurut Human Rights Watch, negara itu telah mendeportasi sekitar 2.000 pencari suaka Myanmar tanpa meninjau terlebih dahulu risiko yang mungkin mereka hadapi saat kembali ke Myanmar.

Sikap garis keras ini berbeda dengan sikap yang diambil pemerintah Malaysia terhadap rezim militer Myanmar, dan kesediaannya untuk menjangkau oposisi dan Pemerintah Persatuan Nasional, yang tetap setia kepada pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, adalah mantan aktivis hak asasi manusia. Dia dipandang oleh kubu oposisi Myanmar sebagai salah satu sahabat di ASEAN.

"Ini adalah kebijakan Dr. Jekyll dan Mr. Hyde," ujar Phil Robertson dari Human Rights Watch.

"Kementerian Luar Negeri bekerja keras menuntut agar junta menghormati hak asasi manusia dan mengakhiri kekerasan, sementara Kementerian Dalam Negeri dan Departemen Imigrasi membuat kesepakatan dengan Kedutaan Myanmar untuk mengirim pengungsi kembali," tambahnya.

Phil Robertson menilai sikap santai Malaysia terhadap pengungsi berubah pada puncak pandemi Covid, ketika masyarakat khawatir bahwa komunitas migran akan menyebarkan penyakit.

Pemeirntah Malaysia lantas menjalankan kebijakan deportasi massal sebagai langkah populer menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 19 November.

BBC menghubungi Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin untuk menanggapi kebijakan deportasi, tetapi yang bersangkutan belum merespons sama sekali.

Sementara itu, Kyaw Hla sedang menunggu nasib di sel penjara Yangon. Dia kemungkinan besar akan diadili secara rahasia di pengadilan militer, yang tidak mengenal pengajuan banding. Karena membelot, dia bisa dijatuhi hukuman mati. (detik.com)

Efektivitas Kerja Sama Keamanan Maritim Indonesia-Malaysia-Filipina di Laut Sulu

Pengertian Kerjasama Internasional

Sebagaimana dijelaskan oleh Supriyatno (2014, hlm. 153), pengertian kerja sama internasional adalah bentuk dari mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan di regional dan dunia, mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat, mempererat dan meningkatkan kerjasama bilateral, mengembangkan hubungan kerjasama antar kedua negara, menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan hubungan bilateral antara badan pertahanan dan keamanan. Indonesia, Malaysia dan Filipina adalah negara-negara yang berada di kawasan yang sama. Ketiga negara ini memiliki wilayah yang saling berdekatan, salah satunya adalah berbatasan langsung dengan Laut Sulu.

Laut Sulu merupakan laut yang meliputi perairan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina, yang menjadi daerah rawan kejahatan. Mengapa demikian? Laut Sulu ini memiliki nilai strategis bagi keamanan maritim di kawasan Asia-Pasifik. Laut Sulu terhubung dengan Laut Sulawesi, yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia melalui Selat Makassar dan Lombok. Perairan ini menjadi pilihan untuk kegiatan pelayaran dari Australia dan Indonesia bagian Tengah ke kawasan Asia Timur dan juga tempat para nelayan mencari ikan (Andyva et al, 2018). Letaknya yang berada di puncak segitiga terumbu karang dunia yang mengiris tiga negara yakni Indonesia, Filipina dan Malaysia, menambah nilai bagi perairan tersebut (Rustam 2017).

Sifat strategis Laut Sulu menimbulkan ancaman yang semakin besar terhadap keamanan maritim yang tidak terlepas dari kurangnya kerja sama dan sinergi antara ketiga negara sebelumnya. Menurut Salim (2017), ancaman dan tantangan keamanan maritim ini semakin diperumit dengan kemajuan teknologi yang berdampak buruk terhadap keamanan maritim saat ini, sehingga kerja sama internasional di bidang keamanan maritim tidak dapat dihindari. Namun, melihat dari banyaknya tindakan kejahatan di perairan ini membuat ketiga negara sepakat membentuk kerja sama keamanan maritim yang bernama Trilateral Cooperative Arrangement (TCA).

Kerja sama ini disepakati oleh ketiga negara karena banyak terjadinya pembajakan maupun aksi kejahatan di Laut Sulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan juga Filipina. Dalam laporan ReCAAP (The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia) sepanjang tahun 2016 telah terdapat 16 kali insiden penculikan kru kapal di Laut Sulawesi dan Laut Sulu (ReCAAP 2016). Dengan begitu, ReCAAP menganggap pembajakan maupun aksi kejahatan di laut Sulu menjadi ancaman serius terutama pada kasus penculikan dan pembajakan oleh kelompok Abu Sayyaf yang terus berlanjut terjadi sepanjang tahun 2016 (Partogi 2016; ReCAAP 2016).

Dalam pertemuan pertama, dicapai beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah kesepakatan untuk melakukan patroli bersama di perairan Laut Sulu untuk mencegah kejahatan lintas negara, termasuk pembajakan. Tiga poin lain yang disepakati diantaranya, (1) meningkatkan koordinasi respon cepat terhadap penduduk dan kapal yang berisiko; (2) memperkuat kerja sama dalam berbagi informasi dan intelijen serta memperkuat dan memastikan efektivitas kerja sama melawan ancaman; (3) membangun sambungan komunikasi di antara ketiga negara untuk meningkatkan koordinasi jika terjadi keadaan darurat atau ancaman keamanan (Apriyana 2019).

Lalu apakah kerja sama ini efektif?

Pada 28 Maret 2022, Indonesia perkuat kerja sama pertahanan dan keamanan di bidang maritim dengan Malaysia dan Filipina melalui pertemuan Trilateral Defence Ministerial Meeting (TDMM) Indomalphi (Indonesia, Malaysia dan Filipina) di Kuala Lumpur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto; Menteri Pertahanan Senior Malaysia, Dato’ Seri Hishamuddin Tun Hussein, dan Menteri Pertahanan Filipina Delfin N. Lorenzana (Kementerian Luar Negeri, 2022).

Ketiga negara tersebut memperkuat kerja sama maritim sejak 2016, termasuk bertukar informasi tentang situasi keamanan di Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Pertemuan tersebut menghasilkan Joint Press Release yang antara lain disepakati untuk memperkuat koordinasi antara Maritime Command Center (MCC) dan operasionalisasi Trilateral Maritime Patrol (TMP) ketiga negara.

Pelaksanaan Trilateral Maritime Patrol memang menghadapi banyak tantangan dan efektivitas operasional, namun tantangan tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi efektivitas operasi. Di tengah tantangan operasional, sinergi ketiga negara dalam menerapkan TMP tetap terjaga. Sinergi ini tidak hanya di tingkat pemangku kepentingan politik, tetapi juga di tingkat pemangku kepentingan operasional. Komunikasi rutin antar MCC menunjukkan bahwa sinergi tetap terjaga. TMP juga didukung dengan keberadaan MCC yang berperan sebagai pusat komando dan kendali (Puskodal) untuk mengendalikan unsur masing-masing negara yang terlibat dalam patroli Laut Sulu. Parameter utama efektivitas operasi TMP adalah menurunnya angka pembajakan di Laut Sulu.

Ada beberapa faktor yang meningkatkan efektivitas MCC Tarakan. Pertama, MCC Tarakan mengandalkan perangkat komunikasi aman berbasis Centrix yang mengandalkan teks, bukan suara. Salah satu fungsi MCC Tarakan adalah berkomunikasi dengan unsur KRI yang berpatroli. MCC Tarakan memiliki jaringan dengan MCC Tawau (Malaysia) dan MCC Bungao (Filipina) untuk berbagi informasi tentang peristiwa laut. Perangkat komunikasi MCC Tarakan dirancang agar kompatibel dengan perangkat komunikasi TNI AU dan berkomunikasi dengan elemen pesawat TNI AU yang melakukan operasi penerbangan di Laut Sulu. Kedua, MCC melakukan pekerjaan yang baik dalam melakukan tugas utama dalam melaksanakan hal yang bersifat mendasar, yakni sebagai pusat komunikasi dengan MCC Tawau (Malaysia) dan MCC Bungao (Filipina), serta sebagai pusat komunikasi dengan unsur KRI yang terlibat dalam operasi TMP untuk mewujudkan Maritime Command Center yang sesungguhnya. (Kumparan.com)

Iran dan Malaysia Tandatangani MoU Kerja Sama di Bidang Al Quran

Wakil Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran dan Kepala Pusat Penerbitan Quran terbesar di Malaysia, Restu menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama penerbitan al Quran.

Wakil Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran, Ali Reza Ma'af yang memimpin delegasi Iran hari Rabu (26/10/2022) mengunjungi Institut Restu di Malaysia untuk mengetahui dari dekat aktivitas lembaga ini di bidang kaligrafi, lukisan, desain dan percetakan.

Ia juga mengumumkan usaha patungan dengan Institut Restu yang merupakan pusat penerbitan Quran terbesar di Malaysia.

Kepala delegasi Al -Qur'an Iran juga bertemu dengan kepala pembangunan Islam dan program keagamaan Malaysia.

Ali Reza Maaf  di sela-sela pertemuan menjelaskan kesepakatan dengan pihak Malaysia mengenai pameran, lokakarya, penelitian serta musabaqah Quran.

"Menurut perjanjian, diputuskan untuk menggunakan juru dan ahli Quran Iran dalam Musabaqah Quran internasional di Malaysia serta pertemuan khusus di bidang ini," pungkasnya.

Selenggarakan Pemilu, Kemenkes Malaysia Siapkan SOP Aman COVID-19

Malaysia bakal menggelar pemilihan umum pada 19 November mendatang, lebih cepat satu tahun dari jadwal sebelumnya.

Komisi Pemilu Malaysia mengambil keputusan ini di akhir rapat pada Kamis (20/10), sekitar sepekan setelah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membubarkan parlemen.

Berdasarkan aturan Malaysia, pemilu memang harus langsung digelar dalam kurun 60 hari setelah parlemen dibubarkan.

Sebelumnya, Kemenkes Malaysia telah merekomendasikan kepada KPU terkait beberapa standar operasional prosedur (SOP) GE15 yang harus ada untuk 'pemilu aman COVID-19' agar masyarakat tidak terpengaruh dengan kehadiran pasien COVID-19.

Sejauh ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih berdiskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelesaikan standar operasional prosedur (SOP) pemilihan umum ke-15 (GE15).

Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin mengatakan perkembangan lebih lanjut terkait SOP akan segera diumumkan.

Menurutnya, Masih dalam pembahasan (SOP GE15). EC telah meminta umpan balik dari Depkes.

"Ada beberapa hal yang dapat dilakukan EC, beberapa hal yang mungkin sulit dilakukan. Jadi, Depkes akan memberikan umpan balik dalam satu atau dua hari," katanya kepada wartawan setelah meresmikan Commonwealth and 4th Global Wound Conference 2022 hari Jumat (28/10/2022), sebagaimana dikutip Parstoday dari Bernama.

Terkait terpilihnya Malaysia sebagai tuan rumah Commonwealth and 4th Global Wound Conference 2022, Khairy menyebut pemilihan tersebut sebagai pengakuan bagi Malaysia yang diputuskan oleh World Union of Wound Societies Meeting.

Dia mengatakan Malaysia juga terpilih untuk menjadi tuan rumah Kongres Masyarakat Penyembuhan Luka Dunia 2026 melalui tawaran yang diadakan di Abu Dhabi pada bulan Maret.