Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti persiapan langkah-langkah reformasi ekonomi Malaysia untuk menghadapi tantangan struktur perekonomian.

Pemerintah Malaysia menyiapkan Narasi Ekonomi Madani yang fokus kepada langkah-langkah reformasi dan restrukturisasi ekonomi guna menjawab tantangan struktur perekonomian negara

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kepada wartawan di Putrajaya, Senin mengatakan, pemerintah akan meluncurkan Narasi Ekonomi Madani pada Agustus 2023 dan untuk sementara beberapa kebijakan mendesak yang harus dilaksanakan akan berlanjut.

Dia mengatakan reformasi ekonomi yang akan diputuskan dalam pertemuan Dewan Aksi Ekonomi Nasional mendatang bertujuan memastikan ekonomi bernilai tinggi yang berkelanjutan, meningkatkan cakupan jaminan sosial melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan reformasi pasar tenaga kerja agar dapat menaikkan upah pekerja secara berkala.

Beberapa langkah sudah dilakukan sebelumnya dalam hal tarif listrik yang menurut dia, disambut baik meski isu tersebut berusaha dimainkan oleh kalangan tertentu. Dalam kajian yang dipaparkan penasihat keuangan, setidaknya 40 persen subsidi dinikmati golongan kaya.

Tarif listrik naik hanya untuk perusahaan besar dan kelompok rumah tangga peringkat atas, sehingga tidak langsung membebani masyarakat, kata Anwar dalam pernyataan secara daring. Ini berbeda dengan pemerintahan terdahulu yang menaikkan tarif listrik bagi semua masyarakat.

“Ini harus dipahami. Artinya prinsip ini akan dipakai ketika kita mengatakan reorganisasi atau rasionalisasi subsidi,” ujar dia.

Ia mengatakan seperti yang juga dilakukan untuk Tabung Haji, maka kebijakan subsidi listrik akan menggunakan prinsip yang sama.

Pemerintah Malaysia meniadakan subsidi bagi golongan T20 dengan pendapatan per bulan di atas 10.971 ringgit Malaysia untuk naik haji.

Subsidi hanya diberikan kepada golongan B40 dengan pendapatan bulanan di bawah 4.850 ringgit Malaysia dan M40 dengan pendapatan antara 4.851 hingga 10.970 ringgit  yang pertama kali menunaikan haji.

Sekjen ASEAN Tekankan Urgensi Bangun Infrastruktur Digital

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn menyoroti pentingnya membangun infrastruktur digital guna mengembangkan konektivitas digital di antara negara-negara anggota ASEAN sehingga mendorong peningkatan ekonomi.

Situs Antara melaporkan, Kao Kim Hourn dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Sekretariat ASEAN, Jakarta mengatakan, "Penting bagi kita untuk benar-benar melakukan apa yang dapat dilakukan di seluruh kawasan ASEAN dengan berinvestasi lebih banyak pada infrastruktur digital,".

Dia melihat ekonomi digital telah dikembangkan di setiap negara anggota, terutama dalam hal pembayaran atau transaksi secara daring.

Oleh karena itu, dia menilai perlu kerja sama tingkat regional untuk mengembangkan dan memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital.

"Saya kira ini benar-benar momentum bahwa ekonomi digital ini dapat menambah kontribusi yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi di ASEAN," kata Kao Kim Hourn.

Dia mengatakan bahwa berdasarkan perkiraan awal, ekonomi ASEAN akan bertambah sebesar 1 triliun dolar AS (Rp14,8 ribu triliun) jika negara-negara anggota organisasi kawasan ini terus mengembangkan ekonomi digital.

"Jadi, saya kira menggunakan mata uang lokal dan melakukan pembayaran digital adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu," kata Kao.

Dia menilai perlu ada upaya menutup celah, tidak hanya dalam hal regulasi, tetapi juga dalam hal kebijakan dan infrastruktur digital karena tidak semua negara ASEAN memiliki tingkat infrastruktur yang sama memadai.

"Kita belum berada di level yang sama," tegasnya.

Oleh karena itu, investasi pada pembangunan infrastruktur digital, kata dia, penting diambil agar konektivitas digital berkembang.

Dia juga menilai perlu ada upaya meningkatkan kapasitas keterampilan digital, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan membangun infrastruktur digital untuk memperlancar konektivitas, maka masyarakat dimudahkan dalam melakukan transaksi antarnegara.

Indonesia Jadi Anggota Dewan Eksekutif Badan Pariwisata Dunia

Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) periode 2023-2027 mewakili kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Situs Antara mengutip keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Jumat melaporkan keterpilihan Indonesia itu terjadi di sela-sela sidang ke-55 Komisi UNWTO untuk Asia Timur dan Pasifik CAP di Phnom Penh, Kamboja, pada Jumat.

Selain Indonesia, negara Asia lain yang terpilih adalah Jepang, China, dan Korea Selatan.

Indonesia memperoleh suara terbanyak, yakni 16 suara dari total 19 negara anggota CAP yang memiliki hak pilih.

Keempat negara terpilih akan diresmikan sebagai anggota Dewan Eksekutif UNWTO dalam Sidang Umum UNWTO yang akan berlangsung November mendatang di Samarkand, Uzbekistan.

Sebagai anggota Dewan Eksekutif, Indonesia mengusung visi pencapaian kemitraan yang setara yang dapat mewakili suara negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Pasifik.

Sebagai anggota G20 yang mewakili negara berkembang, Indonesia berkomitmen menjembatani perspektif dan tujuan negara maju dan berkembang dalam bidang pariwisata yang dapat menguntungkan kedua pihak, kata Kementerian Luar Negeri.

Sejak menjadi anggota pada 1975, Indonesia selalu berperan aktif dan berkontribusi untuk kinerja UNWTO dalam pengembangan sektor pariwisata internasional.

Beberapa peran Indonesia pada UNWTO sebelumnya adalah sebagai anggota Dewan Eksekutif (2011-2015), Ketua Dewan Eksekutif (2013-2015), dan anggota Komite Program dan Budget (2013-2015).

Indonesia juga pernah menjadi anggota UNWTO Task Force on Silk Road Programme (2013), dan anggota UNWTO dan Jaringan Internasional Observatorium Pariwisata Berkelanjutan (INSTO) (2016).

Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-10 UNWTO pada 1993 yang mengadopsi Standard International Classification of Tourism Activities (SICTA).

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Executive Council UNWTO merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap peran aktif Indonesia dalam memajukan pariwisata internasional.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Kemenparekraf dan Kemlu serta seluruh perwakilan RI yang terakreditasi pada negara anggota CAP,” kata Kemlu lagi.

Menlu RI: ASEAN Berperan Penting dalam Menjaga Perdamaian Global

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memaparkan peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menjaga perdamaian dan stabilitas saat menjadi pembicara utama dalam Oslo Forum di Norwegia, Selasa.

Situs Antara melaporkan, Forum tahunan yang membahas isu resolusi konflik dan perdamaian itu dihadiri oleh para praktisi perdamaian dari kalangan pemerintah, organisasi internasional, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Informasi yang saya sampaikan di dalam pertemuan utamanya adalah bagaimana ASEAN menggunakan power dan politiknya untuk menjadikan Asia Tenggara menjadi kawasan yang stabil dan damai,” kata Retno ketika menyampaikan pernyataan pers secara daring di kanal YouTube Kemlu RI, Selasa.

Dalam memainkan peran tersebut, kata dia, ASEAN terus bekerja keras mendorong budaya dialog yang sangat penting untuk membangun rasa saling percaya dan menyelesaikan konflik.

“Saya tekankan budaya dialog ini artinya siap mendengarkan, siap mempertimbangkan pandangan pihak lain, siap untuk menganut paradigma win-win, dan siap untuk berdiri setara,” tutur Retno.

Budaya itu juga dibawa oleh ASEAN di dalam berbagai mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN atau ASEAN led-mechanism.

ASEAN pun terus berupaya membangun budaya inklusif, yang merupakan bagian dari DNA perhimpunan.

Retno mengakui bahwa di tengah tajamnya rivalitas kekuatan besar, segala hal terus dipolitisasi dan negara-negara dipaksa untuk memihak.

“Tetapi ASEAN sangat konsisten untuk menjalin kerja sama dengan semuanya, tidak memilih salah satu pihak dan menutup pintu bagi pihak lain. Pendekatan inklusif ASEAN sangat tercermin di dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” kata dia.

Lebih lanjut, Retno menegaskan bahwa ASEAN akan terus berusaha menghormati aturan (rules of the game).

“Aturan hukum internasional Piagam PBB harus dihormati secara konsisten, dan konsistensi ini sangat penting artinya. Tanpa konsistensi maka perdamaian tidak akan tercipta,” ujar dia.

“Konsisten berarti antara values dan actions haruslah sama,” kata Retno, menambahkan. 

Dalam Oslo Forum, Retno juga menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan di Myanmar.

Dia menyebutkan bahwa salah satu elemen penting dari Konsensus Lima Poin adalah pendekatan dan dialog yang terus diupayakan Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar, yang dipicu oleh kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih.

Selama hampir enam bulan, kata Retno, Indonesia sudah melakukan lebih dari 70 pendekatan dengan hampir semua pihak di Myanmar.

“Memang engagements ini tidak muncul di headlines news karena Indonesia memang memilih untuk tidak melakukan megaphone diplomacy,” kata dia.

Indonesia meyakini bahwa pendekatan yang dilakukan akan menciptakan rasa saling percaya, yang akan menjadi modal dasar sangat penting untuk dapat melakukan dialog di antara pihak-pihak berkonflik di Myanmar.

“Indonesia juga melakukan engagements dengan negara tetangga Myanmar agar kebijakan mereka mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh ASEAN,” ujar Retno.

Bersama Menlu Kolombia dan CEO International Crisis Group, Retno diundang sebagai pembicara utama dalam sesi pleno forum di Oslo itu.

Menkeu RI: Sektor Keuangan Jadi Indikator Kesuksesan Indonesia Emas 2045

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan sektor keuangan menjadi indikator yang menentukan kesuksesan Visi Indonesia Emas 2045.

Situs Antara melaporkan, Sri Mulyani dalam sosialisasi UU P2SK oleh Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa mengatakan, “Indikator sukses kalau kita ingin mencapai Indonesia Emas, kita perlu banyak pembangunan dan pembangunan keuangan adalah suatu keharusan,”.

Menkeu menjelaskan sektor keuangan Indonesia harus makin likuid, maju, dan memiliki diversifikasi yang luas untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sementara sejauh ini, sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan.

“Bukan berarti itu buruk, tapi itu tidak menggambarkan kebutuhan finansial yang semakin terdiversifikasi,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, visi tersebut juga membutuhkan dukungan dari sejumlah aspek lain, seperti volume, diversitas instrumen keuangan, andil dari institusi pelaku usaha dan regulator, serta perlindungan konsumen.

Pada sisi lain, Bendahara Negara juga melihat kecenderungan tren masyarakat kelas menengah yang masih terbatas dalam menetapkan instrumen investasi keuangan mereka. Sisi regulasi keuangan Indonesia juga terbilang masih tertinggal.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang melandasi Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Salah satu aspek yang diatur dalam UU P2SK adalah literasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sektor keuangan.

Menurut Menkeu, tingkat literasi perbankan di kalangan masyarakat Indonesia masih di bawah 50 persen, sementara literasi teknologi finansial atau financial technology (fintech) masih sekitar 10 persen.

Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami berbagai produk di sektor keuangan.

Terlebih, pandemi membuat perkembangan teknologi terakselerasi lebih cepat dan berpengaruh besar pada bidang keuangan. Untuk itu, dibutuhkan aturan yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman sekaligus mendorong Indonesia untuk mewujudkan visi emas 2045.

PM Malaysia akan Tindak Tegas Pihak yang Bersekongkol dengan Kelompok Sulu

Pemerintah Malaysia akan menindak pihak manapun termasuk warga negaranya yang memberikan dukungan dan bantuan atau bersekongkol dengan kelompok Sulu, kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Rabu.

PM Malaysia, Anawar Ibrahim hari Rabu mengatakan, “Saya tegaskan bahwa Pemerintah tidak akan segan-segan menindak pihak manapun termasuk warga negara Malaysia yang memberikan dukungan, bantuan atau terlibat dalam persekongkolan secara langsung maupun tidak langsung dengan kelompok Sulu apabila itu menyangkut kepentingan dan kedaulatan Malaysia, Sabah dan rakyat Malaysia secara keseluruhan,”.

Penegasan itu ia sampaikan dalam rapat kedua Dewan Rakyat ke-15, di mana ia juga mengatakan bahwa semua pembayaran yang dikeluarkan arbiter Dr Gonzalo Stampa telah melanggar kebijakan publik internasional karena melibatkan pelanggaran prinsip kekebalan diplomatik, kekebalan yurisdiksi dan kedaulatan.

Ia mengatakan Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) juga telah melakukan penyelidikan terhadap penggugat, yakni delapan warga Filipina yang mengaku sebagai ahli waris Sultan Sulu, arbiter, pengacara serta pihak-pihak yang berkaitan di bawah Pasal 124K KUHP atas pelanggaran sabotase.

Anwar mengatakan penggugat telah mengambil tindakan hukum terhadap Malaysia di empat negara yaitu Spanyol, Prancis, Luksemburg dan Belanda.

Pemerintah Malaysia pun, menurut dia, juga telah dan sedang mengambil berbagai tindakan hukum terhadap mereka.

Hasil dari upaya tersebut yakni pada 6 Juni lalu pengadilan banding telah membatalkan perintah pelaksanaan yang dikeluarkan pengadilan Prancis pada 29 September 2021 yang mengenali Preliminary Award yang dikeluarkan Dr Gonzala Stampa pada 25 Mei 2020.

Menurut dia, Malaysia juga sedang menunggu keputusan pengadilan banding Belanda berkaitan dengan permohonan kelompok Sulu untuk mengakui dan menegakkan putusan akhir di Belanda yang diperkirakan keluar pada 27 Juni nanti.