Kunjungan Jokowi ke Papua Tak Bermanfaat?

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua ‎selama hampir dua tahun pemerintahannya dianggap tidak memberi manfaat. Kunjungan Jokowi dinilai tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Papua.

Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menyikapi kunjungan Jokowi ke Papua pada Senin 17 Oktober 2016.

"Semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat. Hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua,"‎ ujar Pigai dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/10/2016).

Dia menilai Jokowi tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, serta kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan. Presiden dinilainya juga belum dapat menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Papua.

"Ada fakta peristiwa di mana pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa dan dibunuh hanya dalam dua tahun masa periode beliau menunjukkan bukti bahwa menciptakan tanah Papua damai dengan  penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata-kata," tutur pria kelahiran Papua ini.

Pada masa Jokowi juga muncul pertanyaan dari dunia internasional terhadap kondisi HAM di Papua. Hal itu dinilai Pigai sebagai bukti nyata ketidakmampuan Jokowi mengatasi masalah HAM di Papua.

Pigai juga mempertanyakan realisasi janji Jokowi yang ingin membangung Pasar Mama-Mama. Pada sisi lain justru pimpinan Solidaritas Asli Papua (Solpap) Robert Jitmau  meninggal secara misterius di Papua.

"Kalau kunjungan kerja Presiden tersebut tidak substansial, maka pribadi sebagai putra papua dan pembela hak asasi manusia, dengan tegas saya menolak kunjungi Papua untuk tiga tahun mendatang," paparnya.

Dia membandingkan dengan Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang hanya sekali mengunjungi Papua namun memberikan perubahan yang signifikan dalam pembangunan.

Menurut dia, salah satu kegagalan Presiden Jokowi memberi manfaat dalam kunjungan kerja ke Papua karena Jokowi tidak pernah memiliki grand design dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif. (Sindonews)

Komisioner Komnas HAM Sebut Kehadiran Jokowi di Papua Sia-sia, Ini Jawaban Istana

Pihak Istana merespons pernyataan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, yang menyebut kehadiran Presiden Joko Widodo di Papua merupakan hal yang sia-sia.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, tidak benar jika kunjungan Presiden ke Papua selama ini tidak bermanfaat bagi rakyat Papua sendiri.

"Ada kemajuan yang signifikan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kepada masyarakat di Papua," ujar Johan melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (18/10/2016).

Contohnya ialah pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai. Ada pula program menekan harga di Papua dengan cara memperlancar arus distribusi barang di Papua.

"Ini mampu menekan harga kebutuhan pokok secara signifikan," ujar Johan.

(Baca: Gubernur Papua Bangga Jokowi Berkunjung Empat Kali dalam Dua Tahun)

Johan juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi sangat peduli terhadap rakyat Papua, sama seperti kepedulian Jokowi kepada rakyat miskin di Indonesia pada umumnya.

Meski demikian, Johan memastikan bahwa pernyataan Natalius Pigai itu menjadi masukan dan kritik agar kinerja Presiden Jokowi ke depan terkait pembangunan di Papua lebih baik lagi.

"Komentar itu tentu dianggap sebagai masukan dan kritik untuk lebih mengarahkan arah pembangunan Papua sekaligus lebih meningkatkan kepedulian Presiden kepada Papua," ujar Johan.

Sebelumnya, Natalius mengkritik kedatangan Jokowi di Papua sebanyak empat kali selama dua tahun kepemimpinannya.

Menurut dia, kunjungan itu tidak membawa dampak apa pun bagi warga Papua.

"Semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat dan hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua," ujar Natalius dalam keterangan tertulis, Senin (17/10/2016).

Presiden Jokowi, kata Natalius, justru menjadi sumber masalah di Papua karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan di sana.

Jokowi kembali mengunjungi Papua. Dalam kunjungan tersebut, Presiden meresmikan enam proyek listrik Papua dan Papua Barat.

Jokowi berharap dengan infrastruktur listrik yang terus bertambah, semua kebutuhan listrik Provinsi Papua dan Papua Barat bisa selesai pada 2019.

"Saya sampaikan, saya enggak mau 2020, saya minta 2019 seluruh kecamatan sudah terang semua. Masa lama sekali," kata Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan warga.

Harga BBM di Papua Selangit, Jokowi "Sentil" Dirut Pertamina

Presiden Joko Widodo menilai, ada ketidakadilan bagi masyarakat Papua terkait harga bahan bakar minyak. Sebab, di sejumlah daerah terpencil di Papua bisa mencapai Rp 100.000 per liter.

Padahal, di daerah lain harga BBM jenis premium tidak mencapai Rp 7.000 per liter.

"Ada ketidakadilan di sini. Tidak bisa seperti itu. Kalau di barat dan tengah, di sini harusnya sama harganya," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam peresmian enam proyek listrik di Jayapura, Senin (17/10/2016).

Jokowi mengaku sudah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto terkait masalah BBM ini.

Namun, Dwi mengakui bahwa cukup sulit untuk membuat harga BBM di sejumlah daerah menjadi murah.

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harga Rp 7.000 ruginya banyak. Tapi ini bukan urusan untung dan rugi," ucap Jokowi disambut tepuk tangan riuh warga.

"Sudah saya perintahkan ke Bu Menteri carikan jalan keluar. Yang paling penting harganya kurang lebih sama dengan yang di Jawa," tambah Jokowi.

Lalu, lanjut Jokowi, Dirut Pertamina sempat meminta sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, Jokowi menolaknya.

"Enggak lah itu urusan Pertamina. Karena yang di barat untung yang disini kan rugi, kalau disubsidikan juga kan masih untung. Yang paling penting harganya harus sama," ucap Presiden.

Jokowi meyakini dengan harga BBM yang stabil, maka pertumbuhan ekonomi di Papua akan semakin berkembang pesat. (Kompas)