Pancasila, Model Pemersatu
Pemerintah Italia mengajak Indonesia berbagi best practices melalui Dialog Lintas Keyakinan "Interfaith Dialogue" dan menilai nilai-nilai Pancasila yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat dijadikan contoh proses integrasi berbangsa di Italia.
Hal itu terungkap dalam dialog bertajuk "Pluralism and Integration in Indonesian and Italian Societies: Perspective, Opportunities, Challenges" yang diadakan di Kementerian Luar Negeri Italia, Roma, demikian Counsellor Fungsi Penerangan KBRI Roma, Charles F. Hutapea kepada Antara London, Kamis.
Diskusi yang diikuti lebih dari 50 peserta, yang terdiri akademisi, pejabat kementerian, serta aktivis HAM dan integrasi sosial budaya Italia, juga hadir Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani, dan Duta Besar RI untuk Tahta Suci Vatikan, Agus Sriyono.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kementerian Luar Negeri RI, Cecep Herawan, dalam key note speech menyebutkan Indonesia dan Italia memiliki pemahaman yang sama atas pentingnya mempromosikan dialog lintas keyakinan, utamanya di tengah meningkatnya intensitas isu terorisme, ekstremisme dan radikalisme.
Dikatakannya, Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mempromosikan dialog lintas keyakinan dengan mengedepankan pendekatan sosial budaya melalui pemberdayaan para pemangku kepentingan, khususnya pemuka agama, tokoh nasional, akademisi, serta generasi muda.
Sementara itu, Profesor Azyumardi Azra dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satu pembicara dari Indonesia, mengatakan kelima sila Pancasila menegaskan politics of recognition atau prinsip penerimaan terhadap siapapun yang menjadi bagian bangsa.
Hal ini diamini Presiden Comunita Religiosa Islamica Italia (COREIS), Imam Yahya Pallavicini, yang menyebutkan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sangat relevan dalam proses integrasi masyarakat Italia.
Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengedepankan keterlibatan kaum muda dapat menjadikan proses tersebut berjalan lebih efektif dalam jangka panjangnya.
Isu integrasi saat ini memang tengah mengemuka di Italia. Dengan angka penerimaan pengungsi dan pencari suaka tertinggi di Uni Eropa, Pemerintah Italia memandang penting adanya proses asimilasi sosial budaya antara kaum migran dengan penduduk setempat.
Sementara itu Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies Universitas Gadjah Mada, Dr. Siti Syamsiyatun, mengatakan keberhasilan harmonisasi masyarakat tersebut sangat ditunjang oleh kearifan beradaptasi dengan nilai-nilai setempat. Dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung.
Sejalan dengan hal itu, Azyumardi Azra dalam sesi diskusi mengajak umat Muslim sebagai bagian dari masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai dan aturan hukum setempat.
Selain tokoh dialog lintas keyakinan, panel diskusi diisi Alberto Quattrucci dari Komunitas Sant Egidio Italia serta Marta Matscher dari Divisi Kebijakan Penanganan Migran dan Pencari Suaka Kementerian Dalam Negeri Italia.
Mengawali Dialog Lintas Keyakinan, Dirjen Cecep Herawan didampingi Dubes Esti Andayani, mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Isu-isu Global Kementerian Luar Negeri Italia, Massimo Gaiani. Kedua pihak sepakat menuangkan kerja sama lintas keyakinan RI-Italia dalam kegiatan konkret, antara lain melalui pertukaran akademisi, pemuda serta tokoh agama kedua negara disamping intensifikasi kerja sama global lainnya.
Kelompok Anti-Pancasila harus Ditolak
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengatakan jika ada kelompok-kelompok tertentu yang anti-Pancasila, maka Warga Negara Indonesia harus menolaknya, dan bila perlu diusir dari bumi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan KH Said Aqil Siraj saat hadir memberikan sambutan pada acara Takbil Akbar Kebangsaan yang diselenggarakan di Masdjid Agung Al-Kautzar Kendari yang dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Tenggara HM Saleh Lasata dan pejabat TNI/Polri, serta sekira 2.000 umat Islam, Kamis.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur, itu Pacasila sebagai dasar negara Indonesia tidak perlu diragukan, sehingga bila ada kelompok tertentu yang ingin merongrong, apalagi merubah ideologi Pancasila, maka kelompok itu bukan orang Indonesia.
Bahkan, ia menilai, akhir-akhir ini ada saja kelompok tertentu yang mengatasnaman agama Islam, sementara Indonesia bukan negara Islam, tetapi banyak orang Indonesia yang beragama Islam.
"Jadi itu harus kita pahami bersama bahwa Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Protestan, Katholik, Budha maupun Hindu. Tetapi, kita hidup di bumi Indonesia ini dalam keberagaman agama, etnis dan budaya yang berbeda, namun tujuan kita satu untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia," ujarnya.
Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang telah dianugerahi kekayaan alam yang melimpah dari Allah SWT dan belum tentu dimiliki oleh negara lain di dunia harus benar-benar dijaga dari tangan-tangan jahat yang ingin memecah belas persatuan dan kesatuan.
Islam, menurut Said Aqil, tidak mengajarkan adanya cara merakit bom, apalagi membentuk kelompok radikal dan teroris, tetapi Islam mengajarkan kasih sayang, saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya.
"Apakah kita ingin seperti beberapa negara di Timur Tengah yang kini terpecah, saling memusuhi, perang antar-saudara yang akibatnya berdampak pada kesengsaraan rakyatnya karena setiap saat terjadi perang," ujarnya.
Para ulama di Timur Tengah, menurut dia, belum memiliki jiwa nasionalisme dalam rangka mempertahankan kedaulatan bangsa untuk kepentingan bersama.
Di Indonesia, ditambahkannya, para ulama memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi diiringi dengan kesadaran bahwa bangsa Indonesia telah ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk sehingga kita wajib menghormati kebhinnekaan dan menghargai perbedaan. (Antara/RA)
