Cina dan Rasionalitas Politik Luar Negeri Indonesia
Menteri keuangan Indonesia, Bambang Brodjonegoro dalam statemennya baru-baru ini menyatakan hubungan ekonomi Jakarta dan Bejing tidak akan terpengaruh friksi Laut Cina Selatan.
Bambang menegaskan bahwa pejabat tinggi kedua negara selama bertahun-tahun telah menjalin hubungan baik dan menandatangani berbagai kontrak kerja sama bernilai tinggi yang mendukung penguatan hubungan politik dan kerja sama ekonomi bilateral.
Penegasan mengenai peningkatan kerja sama antara Indonesia sebagai anggota berpengaruh di ASEAN, dan Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak hanya terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini saja.
Pasalnya, hampir dua dekade Jakarta dan Beijing telah menjalin hubungan ekonomi dan politik yang kuat. Selain itu, Cina saat ini menjadi mitra utama ASEAN, meskipun tiap anggota memiliki tingkat hubungan yang berbeda-beda dengan Cina.
Kini, kerja sama antara Cina dan Indonesia di bidang industri, energi, pertahanan, pertanian, budaya dan pendidikan relatif membuahkan hasil yang baik.
Pejabat tinggi pertahanan kedua negara juga telah mengambil tindakan bersama dalam penanganan masalah pemberantasan terorisme dan keamanan untuk meningkatkan keamanan regional. Salah satunya adalah aksi bersama di Selat Malaka.
Latihan perang gabungan yang dilakukan antara Indonesia dan Cina dalam penanganan terorisme menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam kerja sama militer dan pertahanan.
Selama ini Cina menjadi menjadi salah satu mitra utama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.
Mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono dalam pertemuan tahunan ASEAN di Jakarta menegaskan penyelesaian friksi Laut Cina Selatan secara damai.
Jakarta mendorong Beijing menyelesaikan masalahnya dengan negara anggota ASEAN mengenai friksi Laut Cina Selatan melalui diplomasi.
Meskipun demikian, tidak ada negara manapun, termasuk negara-negara anggota ASEAN yang menerima pelanggaran teritorialnya oleh negara lain, termasuk Cina. Oleh karena itu, Jakarta melayangkan protes keras terhadap pelanggaran zona perairannya oleh Cina.
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan Kapal Cina KM Kway Fey 10078 sudah jelas berada di teritori Indonesia. Menurut dia, kapal tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pelanggaran tersebut sudah ditanggapi pemerintah Indonesia dengan mengirim nota protes ke Cina.
Walaupun terjadi pelanggaran zona laut Indonesia oleh Cina, tapi tampaknya masalah tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan kerja sama Jakarta dan Beijing, sebagaimana ditegaskan oleh menteri keuangan Indonesia.
Statemen Bambang Brodjonegoro mengenai masalah tersebut mengindikasikan rasionalitas dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Jakarta sudah berhitung mengenai manfaat dan untung rugi kerja sama dengan Cina, yang lebih dikedepankan dari pada menyulut friksi, dan masalah pelanggaran itu ada track sendiri yang bisa diselesaikan melalui diplomasi.(PH)
