Kebijakan Indonesia terkait Palestina
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan Indonesia tidak akan berhenti membantu perjuangan rakyat Palestina mencapai kemerdekaan, dan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestinya menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri dan diplomasi Indonesia.
"Perjuangan Palestina selalu ada di jantung politik luar negeri Indonesia. Setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ ada Palestina," katanya di Jakarta, Kamis, saat menyampaikan keterangan pers mengenai capaian tiga tahun politik luar negeri Kabinet Kerja.
Retno mengatakan Indonesia tidak akan berhenti membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendirikan negara dan bangsa yang merdeka.
Indonesia, ia menjelaskan, telah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk mendukung perjuangan Palestina.
"Konsulat Jenderal Indonesia di Ramallah adalah langkah pertama untuk mendekatkan diri dengan rakyat Palestina," tutur dia.
Pada 2016 Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang membahas tentang Palestina dan Kota Suci Yerusalem (Al Quds Al Sharif).
Indonesia juga merupakan pihak yang mendorong pertemuan tingkat menteri luar negeri OKI di Istanbul, Turki, pada Agustus 2017 untuk membahas perkembangan situasi pascakerusuhan di Yerusalem.
Selain itu, pemerintah Indonesia memberikan bantuan teknis untuk pembangunan dan pengembangan kapasitas rakyat Palestina.
"Indonesia telah memberi pelatihan terhadap ribuan warga negara Palestina yang mencakup beberapa program unggulan," kata Retno.
Pemerintah Indonesia menjadikan Palestina sebagai salah satu negara yang diprioritaskan dalam program bantuan pembangunan dan peningkatan kapasitas.
Indonesia telah menjalankan lebih dari 159 program pelatihan peningkatan kapasitas di berbagai bidang bagi lebih dari 1.200 orang Palestina.
Program pengembangan kapasitas itu merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang ditujukan untuk memajukan kerja sama pembangunan antarnegara berkembang.
Indonesia sambut baik rekonsiliasi Hamas-Fatah
Pemerintah Indonesia menyambut baik pencapaian kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, dua kelompok di Palestina yang selama satu dasawarsa terakhir berseteru.
"Kami menyambut baik rekonsiliasi ini karena sebenarnya posisi kami sudah sejak lama mendorong terjadinya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta.
Rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas, ia mengatakan, merupakan langkah baik bagi upaya Palestina menjadi bangsa dan negara yang merdeka.
"Karena dengan rekonsiliasi itu bisa jadi pembuka jalan yang luas bagi perjuangan yang selama ini masih dilakukan Palestina," katanya.
Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada Kamis mengatakan bahwa Hamas dan Fatah telah mencapai kesepakatan rekonsiliasi, namun tidak merinci isi kesepakatan yang diperantarai Mesir itu.
Fatah, yang didukung Barat, kehilangan kendali atas Gaza, yang kemudian dikendalikan oleh Hamas, yang dianggap teroris oleh Barat dan Israel, dalam pertempuran 2007.
Bulan lalu, Hamas setuju menyerahkan kekuasaannya di Gaza kepada pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Fatah.
Ketua delegasi Fatah Azzam Al-Ahmed di Kairo mengatakan berdasarkan kesepakatan itu pemerintahan persatuan akan mengendalikan semua lembaga tanpa kecuali, termasuk semua penyeberangan perbatasan dengan Israel dan Rafah, yang merupakan satu-satunya akses Gaza ke Mesir.
Kesepakatan itu juga menyebutkan bahwa pasukan kepresidenan Abbas akan bertanggung jawab menjaga penyeberangan Rafah pada 1 November dan penyerahan kendali Gaza sepenuhnya kepada pemerintah persatuan akan dilakukan pada 1 Desember menurut siaran kantor berita Reuters. (Antaranews.com)
