Muhammadiyah Himpun Dana 20 Miliar Bantu Rohingya
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) telah menghimpun dana sekitar Rp20 miliar yang ditujukan untuk aksi kemanusiaan bagi warga Rohingya.
Situs Antara melaporkan, Direktur Utama Lazismu Andar Nubowo saat Rapat Koordinasi Nasional 2017 di Semarang, Jumat, mengatakan, dana yang terkumpul dalam kurun waktu sebulan itu merupakan bagian dari program Muhammadiyah Aid yang memang ditujukan bagi aksi kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya.
Wujud dari penggunaan bantuan kemanusiaan itu, berupa pengiriman tenaga medis untuk membantu pengungai Rohingya yang berada di Distrik Coxs Bazar, Bangladesh.
Sementara itu, Manajer Program Muhammadiyah Aid untuk aksi kemanusiaan Rohingya Corona Rintawan mengatakan bantuan kali ini merupakan aksi kemanusiaan terbesar yang pernah dilaksanakan Muhammadiyah. Menurutnya, Muhammadiyah mengirim 23 tenaga medis untuk membantu para pengungsi Rohingya di Bangladesh. Ia menjelaskan sekitar 174 ribu pengungsi harus memperoleh bantuan medis setiap minggunya. Dari jumlah tersebut, tidak sedikit yang masih balita.
Sementara itu, PBB mendesak Myanmar supaya memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya untuk memungkinkan ratusan ribu orang dari minoritas muslim itu kembali ke negara bagian Rakhine.
Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi, Kamis (02/11) mengatakan, Orang-orang ini tidak bisa terus tanpa kewarganegaraan mereka rentan menghadapi diskriminasi dan penganiayaan, seperti yang terjadi di masa lalu.
Dilaporkan, lebih dari 600.000 warga Rohingya mengungsi dari Rakhine sejak akhir Agustus selama operasi militer yang digambarkan PBB sebagai pembersihan etnis dan krisis pengungsi paling buruk di dunia.
Pihak berwenang Myanmar mengatakan penindakan keras tersebut merupakan respons terhadap serangan militan Rohingya di pos polisi pada akhir Agustus.
Selama puluhan tahun, warga Rohingya menghadapi diskriminasi di negara mayoritas Buddha Myanmar, tempat mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan dan direndahkan sebagai imigran ilegal "Bengali".
Selain mengakui Rohingya sebagai warga negara, pemerintah Myanmar juga harus menyetujui program pembangunan untuk negara bagian Rakhine, salah satu negara bagian termiskin di negara tersebut.
Kekerasan harus dihentikan dan para pekerja bantuan kemanusiaan harus diberi akses ke Rakhine untuk menjangkau mereka yang membutuhkan bantuan setelah desa-desa dibakar dan warga yang tersisa menghadapi kelaparan.
Otoritas Myanmar sedang melakukan pembicaraan dengan Program Pangan Dunia PBB untuk melanjutkan pengiriman makanan ke Rakhine, namun detail upaya pengiriman bantuan belum ditetapkan.
Grandi mengatakan pemerintah Myanmar telah mengundang badan pengungsi PBB ke pertemuan untuk membahas penderitaan warga Rohingya dan dia berharap ini akan mengarah ke kerja sama yang lebih luas. Lebih dari 800.000 pengungsi Rohingya Myanmar diduga hidup dalam situasi yang "sangat akut".
Grandi mengeluarkan pernyataan mengenai pengungsi Rohingya tersebut, sebagai perbandingan dengan 65 juta sampai 66 juta orang yang dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka di dunia.
Dari 800.000 pengungsi, sebanyak 607.000 menyelamatkan diri dari kerusuhan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar Utara, sejak 25 Agustus. Saat itu, gerilyawan Rohingya melancarkan serangan terhadap pos keamanan, sehingga memicu pembalasan dari pasukan pemerintah dan penjaga keamanan sipil. Banyak desa dibumi-hanguskan dan warga desa menyelamatkan diri setelah kerusuhan mematikan merebak.
Akses ke Negara Bagian Rakhine --salah satu yang kurang berkembang di Myanmar-- telah sangat dibatasi, kendati seorang pejabat senior PBB pada Oktober terbang di atas sebagian wilayah yang mengalami teror dan melaporkan ia melihat banyak desa yang terbakar.
Ia menjelaskan karena pengungsi adalah masalah kemanusiaan, semuanya dibahas di dalam UNHCR sebagai "peristiwa non-politis". "Tapi itu adalah masalah yang tumpang-tindih dengan agenda perdamaian dan keamanan Dewan Keamanan. Jadi, penyelesaian masalah pengungsi pada dasarnya adalah politik." (Antara/PH)
