NKRI Sudah Final !

Pakar psikologi politik Profesor Hamdi Muluk mengingatkan adanya upaya pembentukan opini bahwa Indonesia adalah negara salah format sehingga harus diformat ulang.

Menurut Hamdi, persoalan yang semestinya bermuara pada manajemen, seperti masalah korupsi dan keadilan, ditarik sedemikian rupa seolah persoalan itu muncul karena format negara ini yang tidak benar.

"Sehingga sebagian anak muda kita begitu percaya dan berpikiran negara ini nggak bener ya formatnya. Itu yang terjadi dan harus diwaspadai," kata Hamdi di Jakarta, Sabtu sebagaimana dilansir situs Antara hari ini.

Ditambah lagi dengan adanya pihak-pihak yang masih saja mengungkit-ungkit masalah pribumi dan nonpribumi, penduduk lokal dan tidak lokal, gubernur Muslim dan gubernur non-Muslim yang membuat masyarakat bangsa ini terpecah.

"Itu biasanya politisi atau orang-orang yang punya ideologi lain yang tidak suka dengan Indonesia, termasuk kaum radikal yang ingin mendirikan negara khilafah dan segala macam," katanya.

Dikatakannya, sejarah menunjukkan bahwa terbentuknya negara dan bangsa Indonesia memang berasal dari berbagai suku dengan budaya dan agama berbeda-beda yang menyatukan diri sebagai sebuah bangsa karena persamaan nasib akibat penjajahan.

"Harusnya persoalan-persoalan bahwa kita ini plural, kita ini beda keagamaan, beda budaya, dan sebagainya sudah selesai," kata guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu.

Memang, kata dia, jumlah pihak yang mempermasalahkan NKRI dan Pancasila lebih sedikit dibandingkan dengan yang menganggap bentuk dan dasar negara ini sudah final. Namun demikian, perlu diwaspadai agar kelompok yang besar ini tidak terbawa arus, terutama kalangan muda.

"Mahal sekali ongkosnya kalau generasi muda berpikir mengganti negara dengan khilafah atau berideologi selain Pancasila. Pasti akan ada disintegrasi. Ini yang harus disadari anak muda kita," katanya.

Untuk itu, selain didorong untuk berkarya yang terbaik di bidang masing-masing, pemuda zaman sekarang juga harus didorong mempelajari apa yang dilakukan pemuda zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka.

"Mau apa pun sukunya, apa pun agamanya, semuanya bisa bersatu bahu membahu dan berkorban demi kemajuan bangsa. Kita jangan mau kalah dengan bangsa lain," katanya.

Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia ini menilai deteksi dini dan respons cepat (terrorism early warning and terrorism early response) aparat keamanan merupakan cara terbaik untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia.

Namun, deteksi dini dan respon cepat terkait ancaman terorisme itu harus terus ditingkatkan terutama menjelang akhir tahun. Begitu juga tahun depan, Hamdi meyakini ancaman terorisme transnasional ke Indonesia akan makin besar akibat faktor ketegangan internasional.

Deteksi dini dan respon cepat harus selalu dilakukan menghadapi masuknya serangan paham radikalisme dan terorisme transnasional seperti ISIS ke Indonesia.

Sebenarnya, lanjut pakar derakalisasi ini, dari dulu baik zaman Al Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan sebagainya, bentuk paham transnasional tidak jauh beda. Mereka hanya berganti kulit, sementara ideologinya sama. Mereka juga bertujuan sama membuat negara Islam atau khilafah islamiyah, jihad, amaliyah, perekrutan, dan menggalang dana.

Menurut Hamdi Muluk, ancaman terorisme makin besar dengan adanya internet (dunia maya). Saat ini dunia maya telah menjadi tempat perekrutan, bertemu, dan penyebaran ajaran. Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) wajib memberikan perhatian khusus ke dunia maya.

Bentuknya, BNPT harus mengembangkan deteksi dini dan respons cepat. Selain itu, BNPT harus punya pusat data yang terintegrasi, baik itu untuk proses pemantauan, analisa, dan mengamati gerakan kelompok teroris.

Ia menegaskan, dengan adanya sistem deteksi dini dan respon cepat yang terintegrasi di BNPT, maka pengambil kebijakan akan cepat tanggap mengeluarkan keputusan. Intinya, urusan terorisme harus direspons cepat. Tugas BNPT kedepan akan sangat berat, tidak hanya penanggulangan terorisme dari sisi deteksi dini dan respons cepat saja, peran besar BNPT dalam program deradikalisasi juga banyak diharapkan masyarakat.(Antara/PH)