Radikalisme di Kampus dan Harapan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo menegaskan, pemberantasan radikalisme dan terorisme di lingkungan akademik saat ini, tidak hanya menjadi kewenangan lembaga negara, semisal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri atau TNI.

Pemberantasan terorisme dan radikalisme di lingkungan akademik juga merupakan tanggung jawab organisasi masyarakat, khususnya yang berbasis Islam.

"Proses-proses deradikalisasi sekarang mulai kita gerakkan tidak hanya di pemerintah. Misalnya di BNPT untuk pencegahan atau tindakan. Kemudian di Polri dan TNI. Tetapi yang paling penting, misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Jawa Barat, Kamis (7/6/2018).

Sebab, berdasarkan laporan yang diterima Presiden Jokowi, angka pelajar di segala jenjang pendidikan yang terpapar ideologi radikalisme dan terorisme di Indonesia cukup besar.

Apalagi, masih berdasarkan laporan yang sama, keberadaan ideologi terorisme dan radikalisme di lingkungan akademik bukan tiba-tiba terjadi. Hal itu sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

"Radikalisme ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ini sudah proses lama dan tidak mendadak atau ujug-ujug gitu datang, kan tidak," ujar Jokowi.

Maka diperlukan upaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk menyetop perkembangan aktivitas kelompok tersebut.

"Memang kalau melihat data yang terpapar (ideologi radikalisme dan terorisme) itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan dan proses pencegahan adalah yang lebih baik daripada kita menyelesaikan kalau sudah terjadi," lanjut Jokowi.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta universitas yang ada di Indonesia memberikan pemahaman tentang antiradikalisme kepada para mahasiswanya.

" Radikalisme muncul dari pikiran, muncul dari pengetahuan yang salah, maka untuk menghentikan radikalisme juga dengan pikiran yang benar," ujar Kalla di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Apalagi, kata Kalla, banyak dosen atau pengajar di universitas yang paham akan konsep untuk mengatasi radikalisme.

"Itu mestinya di kampus-kampus diajarkan dan sekarang kan sudah banyak kuliah tentang bela negara," kata Kalla.

Menurut Kalla, upaya ini perlu dilakukan untuk mencegah universitas menjadi ladang pembiakan paham-paham radikalisme.

Sebab, data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), banyak perguruan tinggi negeri (PTN) di Tanah Air sudah terpapar paham radikalisme.

"Kalau kita lihat kejadian di Surabaya anak kecil bisa saja terlibat, apalagi mahasiswa. Jadi sangat membahayakan, itu sama dengan narkoba," ucap Kalla.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri bersama Polda Riau menggerebek Universitas Riau, Sabtu (2/6/2018) siang. Penggerebekan melibatkan personel Brimob bersenjata lengkap dan Gegana serta Inafis.

Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan tiga terduga teroris masing-masing berinisial Z, B, dan K. Ketiganya diketahui merupakan alumni universitas tersebut.

Dari tangan ketiganya, polisi menyita empat unit bom rakitan, sejumlah serbuk-serbuk bahan pembuat bom dari gedung yang sejatinya merupakan sekretariat bersama kelembagaan mahasiswa tersebut.

Adapun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap, tidak ada lagi sekolah tinggi di Indonesia yang dijadikan 'rumah' bagi pelaku teror seperti yang terjadi di Universitas Riau.

"Saya berharap, mudah-mudahan kejadian seperti itu cukup hanya di kampus itu (Unri) saja. Bukan gejala umum yang terjadi juga di kampus lain," ujar Lukman saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Oleh sebab itu, Lukman berharap, agar Polri meneliti betul kasus tersebut. Dengan demikian, didapat pola bagaimana terduga teroris bisa masuk ke kawasan universitas, menyebarkan ideologi radikal hingga mempersiapkan serangan dari dalam kampus.

Ia berpesan, agar masyarakat jangan terkecoh dengan 'serangan balik' kelompok teror yang memakai dalih kebebasan akademik sebagai alasan mereka masuk ke kawasan universitas sekaligus melancarkan kegiatan-kegiatannya.

"Kebebasan akademik harus tetap dijaga karena itu adalah mahkota kampus itu sendiri. Tapi, jangan kebebasan yang tanpa batas lalu kemudian melakukan aktivitas yang justru bertentangan dengan esensi keberadaan universitas itu sendiri yang harus menerapkan fungsi Tri Dharma perguruan tingginya," lanjut dia. (Kompas)