Usulkan Pergantian, Ekonom Soroti Tiga Kementerian

Menjelang pengumuman resmi KPU dan hasil hitung cepat, sejumlah ekonom mengemukakan usulan reshuffle atau pergantian kabinet bila Jokowi terpilih kembali.

Situs kata data hari Sabtu (27/4) melaporkan, ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal berpendapat sejumlah menteri ekonomi perlu diganti karena kinerjanya sangat membebani pemerintahan. Ia merekomendasikan reshuffle tiga menteri yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurutnya, ketiga sektor kementerian tersebut dianggap memiliki segudang masalah. Di bawah Menteri Enggar terjadi defisit transaksi berjalan yang mencapai titik terburuknya dalam empat tahun terakhir pada 2018 lalu. Defisit transaksi berjalan disebabkan oleh memburuknya kinerja perdagangan nonmigas dan dibarengi dengan meningkatnya permintaan impor.

Selain itu, masalah membayangi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian yakni deindustrialisasi dan kisruh data pertanian. Persoalan kebijakan impor pangan yang tak dibarengi basis data yang jelas juga menyeret kementerian tersebut. Salah satunya mengenai ribut beras impor pada 2018. Kementerian Perdagangan dan Bulog saling lempar pernyataan mengenai perlu tidaknya keputusan impor beras.

Di satu sisi, Kemendag menyebut impor beras dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan sejumlah menteri yang perlu diganti setelah Jokowi terpilih kembali yakni Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.

Ekonomi jebolan UGM ini menilai Mendag perlu diganti karena kebijakan impor tanpa disertai data dan defisit neraca dagang. Ia menilai jabatan strategis di kementerian perdagangan seharusnya dijabat seseorang yang profesional, bukan titipan partai. Ia juga menilai Menteri Pertanian belum mampu mencapai swasembada pangan. Persoalannya, daya beli petani juga stagnan sejak empat tahun terakhir.

Adapun BKPM dinilai gagal mendorong pertumbuhan realisasi investasi. Pada 2018, penanaman modal asing (PMA) melambat 8,8% secara tahunan. Akar permasalahan diperkirakan berasal dari sengkarut sistem Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pada 2018 lalu dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Menteri Perindustrian pun dianggap belum mampu mencegah laju deindustrialisasi dengan kondisi pertumbuhannya terus merosot hingga di bawah 20%. Bhima menyarankan Menperin dan Mendag sebaiknya berasal dari profesional sehingga kerjanya fokus. Menurut Bhima, Menko Perekonomian dinilai perlu diganti dengan sosok yang lebih energik dan tegas.(PH)