Pars Today

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan keterkejutannya melihat perencanaan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam draf terbaru, frasa agama dihapus dan digantikan dengan akhlak dan budaya.

"Tokoh agama, termasuk Ormas, MUI, sangat terkejut dengan konsep ini. Sementara, kami di satu sisi, menginginkan dan senantiasa menyosialisasikan umat agar menjadi umat yang taat beragama," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi saat dihubungi Republika, Ahad (7/3/2021).

Kiai Abdullah Jaidi mengatakan, agama merupakan tiang bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang didasarkan pada agama dan menjalankan syariatnya menurut agama masing-masing. Tanpa adanya agama, bangunan atau pendidikan yang sudah berjalan akan jatuh dan roboh.

Namun, ia mengatakan konsep yang diusung Kemendikbud hanya menyebutkan permasalahan yang berkenaan dengan akhlak dan budaya di Indonesia. Kiai Abdullah mengatakan frasa 'agama' tidak cukup diwakilkan dengan frasa 'akhlak' dan 'budaya'.

Ia mengatakan, setiap agama mengajarkan bagaimana seseorang memiliki kepribadian yang baik dan berakhlak mulia, serta beriman kepada Yang Maha Kuasa. Karena itu, mengatakan, muatan agama tidak hanya berfokus pada akhlak dan budaya, melainkan juga tentang bagaimana umat bisa melaksanakan ajarannya pada segala lini kehidupan sehingga menjadi umat yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa.

Kiai Abdullah juga mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara mengamanatkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, agama adalah sesuatu yang penting dan mendasar bagi bangsa Indonesia.

"Unsur agama itu adalah sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Kenapa ini tidak disebutkan?" kata dia.

Muhammadiyah Soroti Tak Ada Frasa Agama di Draf Peta Jalan Pendidikan

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti draf Peta Jalan Pendidikan tahun 2020-2035. Muhammadiyah menyebut frasa 'agama' hilang dari draf visi pendidikan Indonesia 2035 dan ini harus menjadi perhatian serius.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyoroti tak ditemukannya frasa 'agama' dalam draf rumusan paling mutakhir tanggal 11 Desember. Dia menilai ini merupakan bentuk melawan konstitusi sebab merunut pada hierarki hukum, produk turunan kebijakan seperti peta jalan pendidikan tidak boleh menyelisihi peraturan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah, UU Sisdiknas, UUD 1945 dan puncaknya adalah Pancasila.

"Saya bertanya, hilangnya kata agama itu kealpaan atau memang sengaja? Oke kalau Pancasila itu dasar (negara), tapi kenapa budaya itu masuk?" kata Haedar Nashir dalam rilis di laman resmi Muhammadiyah seperti dikutip Detik.com, Minggu (7/3/2021).

Haedar Nashir menilai hilangnya frasa 'agama' dalam draf itu akan berdampak besar pada aplikasi dan ragam produk kebijakan mengenai pendidikan di lapangan. Menurutnya, pedoman wajib di Peta Jalan Pendidikan Nasional adalah ayat 5 Pasal 31 UUD 1945, poin pertama Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjelaskan secara eksplisit bahwa agama sebagai unsur integral di dalam pendidikan nasional.

Ini Penjelasan Kemdikbud

Sejumlah pihak menyoroti hilangnya frasa 'agama' dalam draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia tahun 2020-2035, di bagian visi pendidikan 2035. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan penjelasan.

"Saat ini status Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 oleh Kemdikbud masih berupa rancangan yang terus disempurnakan dengan mendengar dan menampung masukan serta kritik membangun dari berbagai pihak dengan semangat yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa," kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemdikbud, Jumeri.

Jumeri mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai peta jalan pendidikan ini. Dia menyebut Kemendikbud masih terus mematangkan konsep dengan berbagai pihak.

Kemendikbud mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih atas masukan mengenai peta pendidikan itu. Jumeri menyebut pihaknya akan menyampaikan mengenai penyusunan peta pembelajaran itu.

"Kemendikbud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas atensi berbagai kalangan demi penyempurnaan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 ini dan akan terus menyampaikan perkembangan terkait penyusunannya," jelasnya. (RM)