Kapankah PBB Serius Menindak Kejahatan AS ?
Rapor pemerintah Amerika dipenuh dengan kejahatan kemanusiaan. Amerikalah yang melancarkan pemboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dan serangan rudal kapal perangnya terhadap pesawat penumpang Airbus Iran pada 3 Juli 1988.
Tidak hanya itu, Amerika Serikat membunuh orang yang selama ini berjasa besar dalam penumpasan teroris Daesh di kawasan Asia Barat.
Ismail Baghaei Hamaneh, Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk Organisasi Internasional di Jenewa dalam pertemuan ke-47 Dewan Hak Asasi Manusia hari Kamis mengatakan,"Pembunuhan Jenderal Soleimani, yang merupakan pembela hak asasi manusia sejati dan penentang teroris Daesh sebagai tindakan barbar, sewenang-wenang, tidak adil dan ilegal. Oleh karena itu, lembaga-lembaga internasional harus mengejar tindakan teroris para penjahat ini,".
Hamaneh menjelaskan bahwa pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran, adalah kejahatan internasional yang juga mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Letnan Jenderal Haji Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Mohandes, wakil komandan Al Hashd Al Shaabi Irak, dan delapan lainnya gugur dalam serangan pesawat tak berawak pada 3 Januari 2020, di Bandara Baghdad atas perintah langsung mantan Presiden AS Donald Trump.
Dalam hal ini, Baqaei Hamaneh menggambarkan penggunaan kata "pembunuhan sewenang-wenang" dalam dokumen Pelapor Khusus PBB tentang pembunuhan "ilegal dan brutal" terhadap komandan Pasukan Quds Sepah Pasdaran dan menyatakan bahwa penggunaan ini istilah ini tidak boleh meremehkan intensitas dan pentingnya tindakan ilegal dan terorisme yang dilakukan AS. Tapi kontradiksi dalam perilaku PBB sama besarnya dengan perilaku Amerika Serikat.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, setelah pembunuhan Jenderal Soleimani di Irak, hanya "menyesali kejahatan ini", dan melepaskan peran dan tanggung jawab PBB dalam keadaan ambigu. Padahal Qassem Soleimani melakukan perjalanan ke Irak atas undangan resmi Perdana Menteri Irak saat itu.
Majid Takht-e Ravanchi, Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menanggapi perilaku AS ini dalam sebuah surat kepada Ketua Dewan Keamanan, sekaligus membantah tuduhan terhadap Republik Islam Iran. Ia menulis, "Republik Islam Iran tidak melancarkan dalam serangan bersenjata terhadap lembaga atau individu baik secara langsung atau tidak langsung terhadap personel atau fasilitas AS di Irak,".
Duta Besar Iran untuk PBB menekankan bahwa upaya AS untuk menuduh pihak lain demi menutupi kegiatan yang tidak bertanggung jawab dan mengganggu stabilitas atau mengalihkan perhatian dari tindakan militernya yang ilegal di kawasan.
Berdasarkan pernyataan Presiden Amerika Serikat saat itu tentang rencana sebelumnya untuk meneror Jenderal Soleimani, maka eksekusi aksi teroris ini merupakan kejahatan terencana yang jelas-jelas melanggar hukum internasional, dan tidak dapat dianggap semata-mata sebagai “pembunuhan sewenang-wenang”.
Mahmoud al-Hassan, hakim Irak dalam kasus pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani dan Haji Abu Mahdi al-Mohandes, menekankan bahwa tindakan teroris itu adalah kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu semua yang terlibat dalam kejahatan ini harus diidentifikasi.
Pernyataan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk Organisasi Internasional di Jenewa, bahwa proses menyeret para pelaku kejahatan ini ke meja hijau tetap dilakukan. Iran menyampaikan tuntutan legalnya dengan memperhatikan aturan internasional.(PH)
