Perundingan Wina, Tantangan Dan Harapan
-
Negara-negara anggota JCPOA
Ibu kota Austria, Wina, menjadi tuan rumah pembicaraan hari ini, Senin (29/11/2021), antara Iran dan kelompok 4 + 1 untuk mencabut sanksi AS.
Ali Bagheri Kani, Deputi Menteri Luar Negeri Iran tiba di Wina pada hari Sabtu (27/11) untuk berpartisipasi dalam pembicaraan Wina dengan mengepalai delegasi ahli hukum, perbankan dan energi.
Dalam dua hari terakhir, ia telah mengadakan pertemuan bilateral dan multilateral dengan delegasi Rusia dan Cina, serta Enrique Mora, Wakil Sekretaris Jenderal Layanan Aksi Luar Negeri Eropa, yang juga memimpin pertemuan Komisi Bersama.
Tehran serius untuk mencapai kesepakatan yang baik, tetapi perilaku kontradiktif Amerika Serikat tetap menjadi salah satu tantangan serius bagi tujuan negosiasi.
Pemerintah Biden, terlepas dari keinginannya untuk kembali ke Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), berusaha untuk meningkatkan tekanan politik terhadap Iran dengan literatur yang mengancam.
Republik Islam Iran dalam putaran negosiasi ini, tidak berusaha membuang waktu dan hasil negosiasi minimal tidak berasal dari perundingan maksimal. Dengan pengalaman sikap AS yang tidak stabil saat ini, Iran menekankan verifikasi dan jaminan dari pihak-pihak yang tidak memenuhi janjinya di JCPOA.
Oleh karena itu, mencapai hasil yang dapat diterima dalam pembicaraan Wina tergantung pada banyak variabel.
“Salah satu tantangan yang membuat sulit untuk mempertahankan kesepakatan apa pun antara Amerika Serikat dan Iran adalah perselisihan internal di Amerika Serikat yang membuat pengambilan keputusan oleh pemerintahan Biden menjadi sulit dan rapuh,” kata Richard Bensell, pakar ilmu politik Universitas Cornell menyinggung proses menghidupkan kembali JCPOA.
Ibu kota Austria, Wina, menjadi tuan rumah pembicaraan hari ini, Senin (29/11/2021), antara Iran dan kelompok 4 + 1 untuk mencabut sanksi AS.
Pengalaman menunjukkan bahwa setiap tekanan terhadap Iran dengan tujuan memaksa Iran untuk sepenuhnya mengembalikan kewajibannya tidak akan berhasil dalam perjanjian ini tanpa menjamin kepentingan Iran.
Penghapusan sanksi AS yang lengkap, dijamin dan dapat diverifikasi serta fasilitasi hak rakyat Iran untuk mendapatkan manfaat dari pengetahuan nuklir adalah salah satu tujuan Republik Islam Iran dalam pembicaraan Wina.
Dari sudut pandang ini, dalam menganalisis proses pembicaraan Wina, ada dua poin yang tampak signifikan:
Pertama, Republik Islam Iran berpartisipasi dalam pembicaraan Wina atas dasar hak yang sah dalam kerangka JCPOA, dan tuntutan Iran adalah pencabutan lengkap semua sanksi dengan kemungkinan verifikasi.
Kedua; Adanya perbedaan pendapat di antara para pihak dalam perundingan. Perbedaan ini dapat berdampak negatif terhadap jalannya perundingan, bahkan dapat menyebabkan kegagalan perundingan.
Ali Bagheri, Deputi Menteri Luar Negeri Iran, dalam sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Inggris "Financial Times", menekankan perlunya semua pihak yang bernegosiasi untuk mematuhi ketentuan JCPOA.
Ia menulis, "Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, berusaha menghadirkan 'negosiasi' hanya sebagai proses untuk membatasi program energi nuklir Iran yang sah dan damai, yang termasuk dalam perjanjian internasional dan diawasi oleh badan pengatur, tetapi dalam pandangan Iran, 'negosiasi' harus mengejar tujuan yang sebenarnya dan semua pihak harus berkomitmen dengannya."
Deputi Menteri Luar Negeri Iran juga menjelaskan bahwa sementara Iran siap untuk bekerja sama dan membalas setiap sikap baik dari pihak-pihak di JCPOA, Iran juga siap untuk menanggapi dengan tepat setiap tekanan dari masyarakat internasional terhadap Republik Islam.
Tidak masuk akal mengharapkan Iran untuk memenuhi kewajibannya secara sepihak di JCPOA tanpa pihak lain memenuhi kewajibannya. Menekankan tuntutan irasional dalam pembicaraan Wina tentu tidak akan mempengaruhi keputusan Iran untuk membela kepentingan dan haknya yang sah.
Sekarang masih harus dilihat, mengingat tantangan dan harapan ke arah pembicaraan Wina ini, sejauh mana hal itu dapat mengarah pada keputusan politik yang layak untuk mencabut sanksi secara penuh.
