Iran Mereaksi Publikasi Laporan Yang Terdistorsi dari Perundingan Wina
-
Saeed Khatibzadeh, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran pada Kamis (17/02/2022) malam, menanggapi publikasi laporan yang menyimpang tentang pembicaraan Wina dengan menekankan, "Kesepakatan akhir untuk mengizinkan AS kembali ke JCPOA sangat berbeda dari laporan tanpa sumber dan telah terdistorsi."
Reuters mengklaim memiliki akses ke dokumen 20 halaman Perjanjian Wina, dan mengumumkan langkah-langkah yang harus diambil masing-masing pihak dalam fase implementasi perjanjian.
Menurut Kantor Berita Iran Press, Saeed Khatibzadeh di Twitter menjelaskan bahwa publikasi informasi tidak benar dalam liputan media merupakan perbuatan berbahaya, seraya menambahkan bahwa semakin dekat hari-hari terakhir, kita harus menanti lebih banyak distorsi.
Perundingan Wina putaran kedelapan, dengan fokus pada pencabutan sanksi yang menindas dan ilegal terhadap Iran, dilanjutkan pada Selasa (08/02) setelah jeda sejenak untuk pengambilan keputusan politik.
Baca juga: Perundingan Wina; Urgensi Jaminan atas Tuntutan Legal Iran
Pembicaraan di Wina telah melihat beberapa kemajuan karena inisiatif tim perunding Iran, tetapi keengganan pihak Barat, terutama pemerintah Joe Biden, untuk mengkompensasi tindakan ilegal mantan pemerintah AS dan melanjutkan kampanye tekanan maksimum, telah menimbulkan keraguan pada keseriusan negara ini untuk kembali ke JCPOA dan semakin panjangnya proses negosiasi.
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Hossein Amir-Abdollahian, mentweet pada hari Selasa (15/02), merujuk pada percakapan telepon dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, mengingatkan bahwa inisiatif pihak Iran telah menyediakan kesepakatan di Wina, tetapi untuk mencapai keputusan final bergantung pada perilaku yang bertanggung jawab dari pihak Barat.
Republik Islam Iran, sebagai negara yang bertanggung jawab, telah berulang kali menyatakan bahwa mengingat Amerika Serikat adalah pihak yang melanggar JCPOA, maka Washington harus kembali ke kesepakatan dengan pencabutan sanksi, dan bahwa pemenuhan Komitmen AS perlu diverifikasi.
