Abdollahian: Kesepakatan yang Langgeng Butuh Pendekatan Realistis AS
-
Amir Abdollahian dan Liz Truss
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Hossein Amir-Abdollahian seraya menjelaskan bahwa jika seluruh garis merah kami dihormati, maka kami siap mencapai kesepakatan final mengatakan, "Pendekatan realistis AS dan tidak melontarkan tuntutan baru serta keliru adalah hal-hal yang dapat memastikan dicapainya kesepakatan baik dan langgeng."
Seperti dilaporkan IRNA, Hossein Amir-Abdollahian di kontak telepon dengan sejawatnya dari Inggris, Liz Truss Senin malam membahas isu-isu bilateral dan internasional.
Amir-Abdollahian di kontak telepon ini seraya menyambut pembayaran hutang lebih dari empat dekade Inggris sebagai hak bangsa besar Iran, mengaku optimis peluang perluasan hubungan akan tercipta melalui langkah-langkah membangun kepercayaan.
Ia menekankan bahwa kami semakin dekat dengan poin final kesepakatan, tapi apa yang memastikan dicapainya sebuah kesepakatan baik dan langgeng adalah pendekatan realistis Amerika dan tidak menuntut hal baru.
"Jika seluruh garis merah kami dihormati, maka kami siap untuk kesepakatan final," ungkap Amir-Abdollahian.
Sementara itu, Liz Truss di kontak telepon tersebut mengaku puas atas transformasi baru di hubungan kedua negara dan meminta perluasan hubungan bilateral ini.
Selain itu, kedua pihak di dialog ini juga membahas kondisi terbaru negosiasi Wina dan optimis atas tercapainya kesepakatan final.
Babak kedelapan perundingan Wina untuk mencabut sanksi terhadap Iran yang dimulai sejak 8 Februari lalu di Wina, memasuki jeda untuk kesekian kalinya pada Jumat (11 Maret 2022).
Perundingan ini mengalami kemajuan berkat inisiatif tim juru runding Iran, tapi keengganan Barat terutama pemerintah Joe Biden untuk mengkompensasi langkah-langkah ilegal pemerintah AS sebelumnya dan berlanjutnya kampanye represi maksimum telah menciptakan banyak keraguan atas keseriusan negara ini untuk kembali ke JCPOA dan membuat perundingan berlarut-larut.
Republik Islam Iran sebagai negara yang bertanggung jawab berulang kali menyatakan, mengingat bahwa Amerika adalah pihak yang melanggar JCPOA, maka negara ini pertama-tama harus mencabut seluruh sanksi dan kembali ke kesepakatan nuklir dan komitmennya akan diverifikasi. (MF)