Pars Today

Juru Bicara Kementerian Luar Republik Islam Iran Saeed Khatibzadeh dalam sebuah wawancara menyinggung perundingan di Wina dan mengatakan bahwa perjanjian ini siap untuk ditandatangani tetapi Amerika Serikat (AS) menghentikan perundingan.

Perundingan putaran kedelapan mengenai pencabutan sanksi telah dimulai pada 27 Desember 2021. Pembiaraan ini memasuki fase krusial pada 11 Maret 2022 atas saran Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, dan para perunding kembali ke negara masing-masing untuk konsultasi politik.  

Sejak itu hingga sekarang, para pihak yang terlibat perundingan telah berbicara tentang kemajuan dalam negosiasi dan pengurangan perselisihan, tetapi masalah jaminan dan penghapusan orang dan badan hukum dari daftar merah dan dari rangkaian sanksi masih menjadi salah satu kasus di mana AS sebagai pelanggar perjanjian nuklir JCPOA belum mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

"Kesepakatan tentang poros-poros perundingan di Wina sudah siap dan menunggu untuk ditandatangani, tetapi AS telah menghentikan pembicaraan pada beberapa isu terbatas," kata Khatibzadeh dalam wawancara dengan jaringan televisi al-Manar, Senin (2/5/2022).

Khatibzadeh menambahkan, AS tidak dapat membuat keputusan politik mengenai masalah terkait tersebut.

"Sayangnya, alih-alih membuktikan kejujuran dalam ucapannya, pemerintahan Joe Biden (Presiden AS) telah mengambil beberapa posisi pemerintahan Donald Trump," ujarnya.

Jubir Kemlu Iran menegaskan, jika AS memiliki kemampuan untuk membuat keputusan politik pada beberapa masalah yang tersisa, kami siap untuk kembali ke Wina besok, meskipun kami harus menunggu Kelompok 4+1 untuk membuktikan bahwa AS adalah pihak yang dapat memenuhi kewajibannya.

Khatibzadeh lebih lanjut menyinggung dialog antara Iran dan Arab Saudi, dan mengatakan bahwa kedua belah pihak berusaha untuk mencapai pemahaman bersama tentang poin-poin yang menjadi perdebatan.

"Apa yang terjadi dalam lima putaran pembicaraan antara Iran dan Arab Saudi bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua negara. Salah satu isu penting dalam negosiasi ini adalah kebutuhan untuk mewujudkan hak-hak rakyat Palestina." Jelasnya.

Jubir Kemlu Iran menegaskan, masalah Palestina bukanlah masalah yang bisa dinegosiasikan dan Iran akan tetap berkomitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dan pembebasan Quds Sharif. (RA)