Sep 21, 2022 11:48 Asia/Jakarta

Sayid Ebrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran, yang tiba di New York sebagai kepala delegasi tingkat tinggi untuk berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77, menjelaskan rencananya untuk perjalanan ini kepada wartawan.

Menyebut PBB seharusnya tidak menjadi organisasi negara-negara yang kuat, Raisi menekankan, Sanksi, terorisme, perang dan pertumpahan darah adalah hasil dari unilateralisme.

Isu unilateralisme yang direpresentasikan Amerika di era sekarang ini selalu dikritik oleh negara-negara yang menentang dan mengkritik kebijakan dan tindakan Amerika Serikat.

Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi

Amerika Serikat, sejalan dengan kebijakan unilateralisnya dalam dua dekade terakhir, dengan meluncurkan perang regional, termasuk pendudukan Irak dan Afghanistan, serta campur tangan di Suriah untuk kepentingan kelompok teroris dengan tujuan meruntuhkan pemerintahan Suriah yang sah guna menciptakan ketidakstabilan dan ketidakamanan di Asia Barat dan menyebarkan terorisme.

Perang Amerika telah menewaskan ribuan orang di Asia Barat, dan pada saat yang sama, dukungan habis-habisan untuk terorisme, terutama kelompok teroris Takfiri seperti Daesh (ISIS), telah menyebabkan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Suriah dan Irak, dan pada tahap berikutnya di Afghanistan.

Menurut presiden Iran, terorisme dan dukungan yang diberikan kepada gerakan teroris telah menyebabkan banyak pengungsian di dunia saat ini.

Washington, terutama selama masa kepresidenan Donald Trump, memperluas pendekatan unilateral dan bukan hanya memasuki konfrontasi politik dan perdagangan dengan saingan AS seperti Cina tetapi bahkan dengan mitra Eropanya, sehingga membuat konvergensi transnasional menjadi meningkatnya perbedaan antara kedua sisi Samudra Atlantik.

Poin pentingnya adalah bahwa Amerika Serikat belum meninggalkan pendekatan sepihak dan bersikeras untuk melanjutkannya. Contohnya adalah penekanan Washington pada kepemimpinan Barat dalam tindakannya terhadap Rusia dengan dalih Perang Ukraina.

Masalah yang diangkat dalam kerangka unilateral AS adalah pengenaan sanksi sepihak, ilegal dan kejam terhadap negara lain.

Sayid Ebrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran, yang tiba di New York sebagai kepala delegasi tingkat tinggi untuk berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77, menjelaskan rencananya untuk perjalanan ini kepada wartawan.

Amerika Serikat adalah negara pemberi sanksi terbesar di dunia, dan sejalan dengan tujuan kebijakan luar negerinya, Washington memiliki latar belakang paling besar dalam menjatuhkan berbagai sanksi terhadap negara lain.

Meskipun sanksi AS dikenakan dengan berbagai alasan politik, perdagangan, keamanan, dan bahkan hak asasi manusia terhadap negara-negara lain, terutama saingannya atau negara -negara yang bermusuhan, dengan semua alasan lahiriah yang disampaikan, alasan utama untuk melanjutkan pendekatan ini adalah untuk mengejar kepentingan Washington.

Sekaitan dengan hal ini, Presiden Sayid Ebrahim Raisi mengatakan, Masalah sanksi sebagai taktik yang digunakan oleh kekuatan besar untuk menekan berbagai bangsa dan sebaliknya negara-negara itu juga akan membalas dengan perilaku yang sama, hasil dari masalah ini bertentangan dengan perdamaian dan keamanan, sehingga bangsa-bangsa akan menderita dan mengalami kerugian.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berulang kali mengkritik pengenaan sanksi sepihak oleh Amerika Serikat, terutama selama epidemi virus Corona dan penyakit COVID-19, dan menyerukan pembatalan atau pengurangannya untuk memfasilitasi akses negara-negara yang diembargo ke barang-barang medis dan farmasi yang penting.

Alena Douhan, Pelapor Khusus PBB tentang dampak negatif dari tindakan sepihak

Menurut Alena Douhan, Pelapor Khusus PBB tentang dampak negatif dari tindakan sepihak, Sanksi sepihak melemahkan otoritas PBB, yang mengkhawatirkan bidang kerja sama internasional dan supremasi hukum.

Tampaknya karena efek destruktif dari sanksi sepihak AS, pendekatan terintegrasi dari negara-negara yang terkena sanksi diperlukan, termasuk pembentukan koalisi internasional terhadap sanksi tersebut, sehingga Washington terpaksa mempertimbangkan kembali masalah ini karena tekanan global yang terintegrasi.(sl)

Tags