Jubir Kemlu Iran Tanggapi Resolusi PBB Mengenai HAM

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Nasser Kanaani menilai persetujuan resolusi anti-Iran di Majelis Umum PBB, yang disarankan Kanada dan didukung oleh negara-negara Eropa dan rezim Zionis Isreal sebagai cerminan kemunafikan para pengusungnya dan resolusi ini tidak memiliki legitimasi dan kredibilitas

Resolusi anti-Iran yang diprakarsai Kanada dan diajukan setiap tahun dengan dalih hak asasi manusia (HAM), disetujui dengan 80 suara setuju, 29 suara menentang dan 65 suara abstain pada Kamis (15/12/2022) malam waktu setempat di sidang Majelis Umum PBB. Sebenarnya, ada 94 negara tidak setuju dengan resolusi anti-Iran tersebut.

Jubir Kemlu Iran menanggapi resolusi PBB ini dan menilai pendekatan munafik para pengusung resolusi tersebut dalam menggunakan lembaga internasional untuk alat menekan Republik Islam sebagai contoh nyata penyalahgunaan tentang konsep dan nilai luhur hak asasi manusia untuk memajukan tujuan politik yang picik dan berpandangan sempit.

Dia juga menyinggung upaya negara-negara Barat untuk melanjutkan proyek Iranophobia dan perang psikologis terhadap Iran.

"Para pendiri resolusi anti-Iran, --yang mereka sendiri adalah pelanggar semua prinsip dasar hak asasi manusia di dunia-- daripada menunjukkan simpati munafik terhadap hak asasi manusia rakyat Iran, lebih baik berhenti untuk mendukung terorisme ekonomi pemerintah Amerika Serikat terhadap bangsa Iran dan berhenti untuk menampung kelompok-kelompok teroris," kata Kanaani seperti dikutip IRNA, Jumat (16/12/2022).

Kanaani menekankan bahwa kepatuhan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu prinsip dan dasar Republik Islam Iran.

"Republik Islam Iran benar-benar selalu serius dalam mempromosikan hak asasi manusia dan memenuhi kewajiban internasionalnya, serta siap untuk meningkatkan posisi hak asasi manusia di dunia, dialog dan kerjasama konstruktif dalam kerangka saling menghormati, non-diskriminasi, keadilan dan menjauhi tujuan politik melalui semua mekanisme internasional yang sah dan negara-negara yang tertarik untuk memperkuat posisi hak asasi manusia di dunia serta memiliki dukungan nyata untuk hak asasi manusia," pungkasnya. (RA)