Iran, Rusia, dan Tiongkok Bersatu Menolak Mekanisme Snapback

Perwakilan Iran, Rusia, dan China dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa klaim Amerika Serikat, bersama Inggris dan Prancis, untuk mengaktifkan mekanisme snapback atau pemulihan otomatis sanksi terhadap Iran tidak memiliki dasar hukum yang sah

Amir Saeid Iravani, Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk PBB dalam sidang yang membahas Resolusi 2231 menegaskan bahwa prinsip-prinsip fundamental Program Komprehensif Bersama Aksi (JCPOA/Barjam) tetap valid dan tidak terbantahkan.

Ia menekankan bahwa JCPOA dibangun atas pertukaran yang jelas, yakni pemberian jaminan yang dapat diverifikasi mengenai sifat damai program nuklir Iran sebagai imbalan atas pengakuan penuh hak-hak Iran berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), termasuk hak pengayaan uranium, pencabutan seluruh sanksi, serta normalisasi ekonomi Iran dan integrasinya ke dalam sistem perdagangan internasional.

Iravani menegaskan bahwa Tehran tidak akan pernah tunduk pada paksaan, intimidasi, maupun tekanan politik. Ia menambahkan bahwa Republik Islam Iran tetap berkomitmen penuh pada diplomasi yang berprinsip dan perundingan yang nyata.

Menurutnya, tanggung jawab untuk membangun kembali kepercayaan kini berada di tangan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa jika Paris dan London benar-benar serius terhadap diplomasi, mereka harus mendorong Washington untuk kembali ke jalur tersebut. Sebaliknya, melanjutkan kebijakan gagal “pengayaan nol” dan menolak hak-hak sah Iran hanya akan menghancurkan diplomasi secara praktis.

Dari pihak Rusia, Vasily Nebenzya, Duta Besar dan Wakil Tetap Rusia untuk PBB, dalam pertemuan yang sama menolak keras upaya negara-negara Barat untuk menghidupkan kembali sanksi terhadap Iran melalui mekanisme snapback. Ia menyebut langkah Prancis, Inggris, dan sekutunya dalam mengangkat kembali Resolusi 2231 sebagai sebuah proses umum hanyalah tindakan simbolik dan politis yang bertujuan tunggal untuk mengembalikan sanksi terhadap Iran. Menurut Moskow, masa berlaku mekanisme yang terkait dengan Resolusi 2231 telah berakhir, sehingga setiap upaya untuk mengaktifkannya kembali bersifat tidak sah.

Sementara itu, perwakilan Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, mendukung posisi Iran dan Rusia. Ia menegaskan bahwa mekanisme snapback mengandung celah hukum yang serius dan Dewan Keamanan tidak pernah mencapai kesepakatan bahwa tiga negara Eropa memiliki kewenangan untuk mengaktifkan mekanisme tersebut. Tiongkok memperingatkan bahwa penggunaan instrumen semacam ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan, merusak fondasi diplomasi, dan menghambat penyelesaian damai sengketa internasional.

Iran kembali menegaskan komitmennya terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir serta pemanfaatan damai energi nuklir. Teheran berargumen bahwa mekanisme snapback bertentangan dengan prinsip-prinsip JCPOA dan Resolusi 2231, karena resolusi tersebut secara eksplisit menjamin pencabutan sanksi dan normalisasi hubungan ekonomi Iran. Oleh karena itu, Iran menilai bahwa penggunaan mekanisme snapback bukanlah prosedur hukum yang sah, melainkan bentuk tekanan politik yang ilegal.

Secara keseluruhan, Iran, Rusia, dan Tiongkok memiliki pandangan yang sejalan bahwa mekanisme snapback tidak hanya kehilangan legitimasi hukum, tetapi juga tidak memiliki dasar hukum apa pun setelah berakhirnya periode pelaksanaan Resolusi 2231 pada 18 Oktober 2025, terlebih setelah Amerika Serikat secara sepihak keluar dari JCPOA.

Ketiga negara tersebut menilai bahwa upaya negara-negara Barat untuk mengembalikan sanksi terhadap Iran merupakan tindakan politis yang bertentangan dengan hukum internasional dan merusak proses diplomasi.(PH)