Gharibabadi: Pengklaim HAM adalah Pelanggar Utama Hak-Hak Bangsa Iran

Perwakilan Iran di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa para pengklaim hak asasi manusia, melalui sanksi, dukungan terhadap perang, dan kegagalan mengutuk agresi, adalah pelanggar utama hak-hak bangsa Iran.

Kazem Gharibabadi, Deputi Urusan Hukum dan Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, pada hari Selasa dalam Sidang Tingkat Tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mengkritik pendekatan beberapa pemerintah Barat dan menyatakan, "Mereka yang memperkenalkan diri sebagai pembawa panji hak asasi manusia, adalah pelanggar utama hak-hak bangsa besar Iran."

Gharibabadi menekankan bahwa Republik Islam Iran adalah "negara yang bertanggung jawab dan akuntabel di bidang hak asasi manusia," ia menambahkan bahwa Revolusi Islam adalah gerakan untuk membebaskan diri dari kediktatoran dan menegakkan demokrasi.

Gharibabadi, merujuk pada dukungan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis terhadap rezim Saddam dalam perang yang dipaksakan terhadap Iran, menyatakan, "Akibat dukungan ini, lebih dari 830.000 warga Iran menjadi syahid dan terluka, 117.000 di antaranya menjadi korban senjata kimia."

Ia juga merujuk pada pembunuhan lebih dari 25.000 warga sipil Iran oleh kelompok-kelompok yang menurutnya berlindung di beberapa negara Barat, dan menyebut sanksi sepihak sebagai contoh "pelanggaran luas hak untuk hidup dan kejahatan terhadap kemanusiaan."

Kritik terhadap Standar Ganda Terkait Iran dan GazaDeputi Menteri Luar Negeri Iran, merujuk pada perang 12 hari Israel dan Amerika melawan Iran, menegaskan, "Lebih dari 1.060 orang syahid dan sekitar 6.000 orang terluka, namun para pengklaim hak asasi manusia tidak hanya tidak mengutuk agresi, tetapi juga mendukung para agresor."

Mengenai kejahatan rezim Zionis di Gaza, ia mengatakan, "Lebih dari 244.000 orang telah menjadi syahid dan terluka, namun penghalangan di lembaga-lembaga internasional terus berlanjut."

Gharibabadi, dengan mengkritik politisasi mekanisme hak asasi manusia, menambahkan, "Dewan Hak Asasi Manusia telah menjadi alat di tangan para pengklaim palsu hak asasi manusia."

Merujuk pada sejarah peradaban Iran dan Piagam Hak Asasi Manusia Cyrus, ia menegaskan, "Iran, sebelum terbentuknya peradaban-peradaban Barat yang mengklaim, telah memiliki tradisi hak asasi manusia."

Deputi Menteri Luar Negeri Iran pada akhirnya memperingatkan bahwa Tehran akan "berdiri dengan kewibawaan" dalam menghadapi setiap ancaman militer atau politik, dan menegaskan, "Kalian telah menguji sanksi dan perang terhadap Iran dan tidak membuahkan hasil; kini saatnya mengalami diplomasi dan rasa hormat."(PH)