Iran: Agresi AS-Israel Ungkap Politik Bermuka Dua Dewan Keamanan

Pars Today - Duta Besar dan Wakil Tetap Iran di PBB menegaskan bahwa agresi militer AS dan rezim Israel terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran sekali lagi mengungkap politik bermuka dua, standar ganda, dan penerapan hukum serta prosedur Dewan Keamanan yang bersifat selektif.

Melaporkan Pars Today dari IRNA, Gholamhossein Darzi, Duta Besar dan Wakil Tetap Iran di PBB, pada hari Rabu (19/8) waktu setempat dalam sidang Dewan Keamanan tentang metode kerja Dewan, mengatakan, "Iran mendukung upaya-upaya untuk membuat Dewan Keamanan lebih transparan, inklusif, efektif, dan akuntabel, sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional."

Darzi menambahkan, "Metode kerja Dewan Keamanan bukan hanya masalah prosedural, tetapi secara langsung memengaruhi kredibilitas, legitimasi, dan efektivitas Dewan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional."

Duta Besar dan Wakil Tetap Iran di PBB menegaskan, "Dewan Keamanan harus bertindak sepenuhnya dalam kerangka Piagam PBB dan hukum internasional, dan menghormati kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial negara-negara anggota. Prosedurnya tidak boleh digunakan untuk mengelabui prinsip-prinsip Piagam atau melampaui wewenang Dewan."

Diplomat senior Republik Islam Iran di PBB menekankan, "Wewenang Dewan harus diterapkan secara imparsial dan demi kepentingan kolektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ketua Dewan memiliki tanggung jawab khusus dalam hal ini. Wewenangnya dalam masalah prosedural dan penentuan agenda harus diterapkan secara imparsial, dan tidak boleh pernah digunakan untuk memajukan kepentingan politik anggota individu atau kelompok negara tertentu."

Ia menegaskan, "Sidang dan prosedur Dewan Keamanan tidak boleh disalahgunakan untuk mempromosikan klaim yang bermotif politik atau tidak berdasar terhadap negara-negara anggota, atau untuk memberikan pembenaran politik bagi tindakan ilegal. Tindakan prosedural tidak dapat melegitimasi klaim yang tidak berdasar."

Duta Besar Iran di PBB menambahkan, "Tindakan berdasarkan Bab VII harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang terdefinisi, dan pertimbangan yang diperlukan tentang konsekuensi kemanusiaan dan ekonominya. Mekanisme prosedural tidak boleh menjadi alat untuk hasil politik yang telah ditentukan sebelumnya."

"Dalam sidang Dewan Keamanan tentang metode kerja, Duta Besar Iran, Gholamhossein Darzi, mengkritik politik bermuka dua, standar ganda, dan penerapan hukum yang selektif oleh Dewan Keamanan, yang ia katakan telah terungkap melalui agresi militer AS dan Israel terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Ia menekankan bahwa Dewan Keamanan harus bertindak sesuai Piagam PBB, menghormati kedaulatan negara-negara anggota, dan menerapkan wewenangnya secara imparsial, bukan untuk memajukan kepentingan politik tertentu."(Sail)