Rouhani: Tak Ada Satu Negarapun yang Bisa Merusak Kesepakatan Nuklir Iran
https://parstoday.ir/id/news/iran-i21256-rouhani_tak_ada_satu_negarapun_yang_bisa_merusak_kesepakatan_nuklir_iran
Presiden Republik Islam Iran mengatakan, tidak ada satu negarapun atau presiden yang bisa merusak kesepakatan nuklir yang sudah ditandatangani Iran dan Kelompok 5+1 serta PBB.
(last modified 2025-07-30T02:55:16+00:00 )
Sep 22, 2016 15:36 Asia/Jakarta
  • Hassan Rouhani, Presiden Iran
    Hassan Rouhani, Presiden Iran

Presiden Republik Islam Iran mengatakan, tidak ada satu negarapun atau presiden yang bisa merusak kesepakatan nuklir yang sudah ditandatangani Iran dan Kelompok 5+1 serta PBB.

Hassan Rouhani, Presiden Iran dalam wawancara dengan stasiun televisi NBC, Amerika memprotes Kementerian Keuangan Amerika yang menghambat jalan interaksi antara bank-bank dan institusi keuangan lainnya dengan Iran.

Ia menuturkan, Iran setelah habisnya batas waktu pelaksanaan kesepakatan nuklir, setelah delapan tahun, sama sekali tidak punya keinginan untuk memproduksi senjata nuklir.

Rouhani juga membantah statemen para penentang kesepakatan nuklir terutama Donald Trump, kandidat capres Amerika dari Partai Republik yang mengatakan bahwa itu adalah kesepakatan berbahaya yang mungkin berujung dengan munculnya sebuah holocaust nuklir.

Ia menambahkan, kesepakatan ini ditandatangani oleh tujuh negara dan PBB, dan implementasinya di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional, IAEA.

Presiden Iran menjelaskan, para kandidat capres dapat memikirkan masalah apapun yang bisa menguntungkannya dalam kontestasi pemilu.

"Tidak ada seorangpun yang bisa menolak kesepakatan ini," ujarnya.

Rouhani juga menekankan urgensi dicapainya sebuah solusi politik untuk mengakhiri perang Suriah dan mengatakan, perang Suriah harus diselesaikan lewat jalur politik, bukan militer.

Ia menegaskan, solusi militer bagi Suriah tidak akan efektif. Dapat dipastikan masalah-masalah rakyat Suriah harus diselesaikan lewat jalur politik.

Presiden Iran menekankan bahwa perbatasan dan wilayah Suriah harus tetap seperti sebelumnya.

"Pengambilan keputusan terkait pemerintahan Suriah harus dilakukan lewat pemilu dan tolok ukur pemerintahan adalah kotak suara dan keinginan serta kehendak rakyat negara ini yang harus memutuskan nasib bangsa mereka ke depannya," pungkas Rouhani. (HS)